Tanpa Aksi Serius, Rob Masih Bakal Hantui Jakarta pada 2025

KOMPAS.com - Banjir rob masih akan menghantui kawasan pesisir utara Jakarta tahun 2025 jika aksi serius tak dilakukan.

Rob diakibatkan fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan baru yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahkan memprakirakan bahwa banjir rob akan terjadi di awal tahun. Wilayah Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Kepulauan Seribu berpotensi alami rob pada 26 Desember 2024-3 Januari 2025.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga menjelaskan, banjir rob juga disebabkan kenaikan muka air laut sekitar 2-4 sentimeter (cm) per tahunnya yang dipicu oleh pencairan es di kutub.

"Penyebab (banjir rob) karena penurunan tanah 8-20 cm per tahun karena lapisan tanah aluvial di wilayah utara Jakarta yang memadat secara alami dalam ratusan tahun," ungkap Nirwono saat dihubungi, Jumat (27/12/2024).

"Tetapi dipercepat karena pengambilan air tanah yang tidak terkendali, dan beban infrastruktur di sepanjang pesisir utara tersebut," imbuh dia.

Baca juga: Cegah Abrasi, Restorasi Mangrove di Demak Segera Dilakukan 

Sebelumnya, pemerintah berencana membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk mencegah tenggelamnya kawasan pesisir.

Giant sea wall adalah proyek pembangunan yang dirancang untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob, gelombang pasang, hingga kenaikan muka air laut.

Di Jakarta, giant sea wall merupakan bagian dari proyek pengelolaan udara terpadu yang dikenal dengan sebutan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Namun, menurut Nirwono, pembangunan tanggul laut raksasa hanya berfungsi menahan air laut ke daratan sementara. Tanggul ini tidak membebaskan pesisir dari banjir rob.

"Proses kenaikan air laut juga memaksa dinding tanggul suatu saat harus ditinggikan, sementara permukaan tanah turun terus," jelas Nirwono.

Akibatnya, tanggul laut raksasa harus selalu dipelihara setiap tahunnya agar tidak retak ataupun jebol. Selain itu, pemerintah perlu menaikkan ketinggian tanggul laut raksasa seiring dengan meningkatnya kenaikan air laut.

"Ini yang membuat biaya penanganan dan pemeliharaannya membutuhkan dana besar dan mahal. Dalam jangka panjang yang akan membebani APBN dan APBD Jakarta ke depan," ucap Nirwono.

Baca juga: Hutan Mangrove Lindungi Pesisir dari Tsunami, Tapi Terancam Hilang 

Penanganan Banjir Rob

Nirwono membeberkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi permasalahn banjir rob di wilayah pesisir.

Pemerintah dinilai perlu merelokasi warga yang terdampak banjir rob ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) terdekat.

Jika belum tersedia, pemerintah dapat membangun rusunawa di atas lahan kantor kelurahan, kecamatan, puskesmas, pasar, atau sekolah.

Lahan yang dikosongkan dari permukiman bisa dijadikan ruang terbuka hijau dengan penanaman mangrove, untuk menahan limpasan air laut.

"Untuk mengimbangi giant sea wall di sepanjangan pesisir utara sejauh 32 km, target penanaman mangrove minimal 1 km per tahun," ungkap dia.

Kemudian, percepatan pembangunan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) harus memprioritaskan wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur bagian utara. Targetnya, mencapai 100 persen SPAM hingga 2030.

"Diiringi penerapan peraturan zona larangan pengambilan air tanah secara bertahap bagi kawasan industri, gedung perkantoran dan hotel serta pusat perbelanjaan, terakhir ke tingkat runah tangga untuk memperlambat proses penurunan tanah," papar Nirwono.

Langkah-langkah tersebut harus diambil jika Jakarta ingin mulai dibebaskan dari rob tahun 2025 mendatang. 

Baca juga: Komitmen Selamatkan Ekosistem Pesisir, Bulog Tanam 570 Mangrove di Bali