KOMPAS.com - Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon bakal memulai penjualan sertifikat karbon atau carbon credit ke luar negeri atau pihak asing mulai 20 Januari 2025.
Bursa Karbon Indonesia memastikan bahwa pasar menyambut positif perdagangan carbon credit ke pihak asing.
Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengaku, pihaknya menerima banyak pertanyaan, baik dari media asing maupun calon pembeli asing.
Baca juga: Hanya 10 hari, 1 Persen Orang Terkaya Habiskan Jatah Karbon Setahun
"Namun, untuk transaksi konkret masih harus kita lihat dalam beberapa waktu ke depan," kata Jeffrey, sebagaimana dilansir Antara, Senin (13/1/2025).
Aturan perdagangan sertifikat karbon untuk luar negeri telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 98 Tahun 2021 dan Permen (Peraturan Menteri) Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (LHK) Nomor 21 Tahun 2022.
Dalam regulasi tersebut disebutkan tentang mekanisme otorisasi dari menteri untuk carbon credit yang dapat diperdagangkan ke pihak asing.
Jeffrey mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup (LH) sedang dalam proses pemberian otorisasi. Di sisi lain, belum diketahui pasti volume yang akan tersedia.
"Indikasi proyek yang akan diberikan otorisasi adalah proyek milik grup PLN yang telah tercatat di Sistem Registri Nasional (SRN) dan IDXCarbon," ujar Jeffrey.
Baca juga: Komitmen Tekan Emisi Karbon, KAI Logistik Tanam 1.200 Pohon di Berbagai Wilayah
Pada awal tahun 2025, Jeffrey mengungkapkan IDXCarbon turut mencatatkan penambahan tiga proyek Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang semakin memperkaya jumlah unit karbon baru.
Proyek pertama merupakan milik PT PLN Indonesia Power yang mencatatkan unit karbon dari Pengoperasian Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Priok Blok 4 sebesar 763.653 ton karbon dioksida ekuivalen dengan tahun penyerapan atau pengurangan emisi terjadi (tahun vintage) 2021.
Selanjutnya, masih proyek PT PLN Indonesia Power, yaitu Konversi dari Pembangkit Single Cycle menjadi Combined Cycle (Add On) PLTGU Grati Blok 2, yang mencatatkan unit karbon sebesar 407.390 ton karbon dioksida ekuivalen dengan tahun vintage 2021.
Kemudian, proyek ketiga yaitu Konversi dari Pembangkit Single Cycle menjadi Combined Cycle Blok 2 PLN NP UP Muara Tawar yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power dengan unit karbon sebesar 30.000 ton karbon dioksida ekuivalen dan tahun vintage 2023.
Baca juga: Targetkan Netral Karbon pada 2040, Grab Genjot Kendaraan Listrik
Sebelumnya, Kementerian LH menyampaikan perdagangan karbon luar negeri akan melibatkan beberapa proyek energi strategis sebagai bagian dari upaya mencapai target iklim Indonesia.
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiqmenyebut, peluncurannya akan dilakukan dengan memastikan optimalisasi SRN, selain juga persiapan infrastruktur dan instrumen lain.
Dia memastikan bahwa perdagangan karbon itu dilakukan untuk mencapai target iklim Indonesia yang tertuang dalam dokumen National Determined Contribution (NDC).
"Jadi, perdagangan karbon memang dimaksudkan hanya untuk mencapai NDC," kata Hanif, sebagaimana dilansir Antara, Jumat (10/1/2025).
Perdagangan karbon itu akan melibatkan beberapa proyek energi strategis potensial, seperti pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro (PLTM) Gunung Wugul yang mengurangi 5.000 ton karbon dioksida ekuivalen.
Baca juga: CalyChar, Material Ajaib Ini Bisa Tangkap Jutaan Ton Karbon
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya