100 Hari Prabowo-Gibran, Ini Pejabat Energi dan Lingkungan dengan Skor Tertinggi hingga Terendah

KOMPAS.com - Selama 100 hari masa jabatan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih turut dinilai kinerjanya.

Penilaian tersebut dilakukan salah satunya oleh lembaga think tank Center of Economic and Law Studies (Celios) melalui studi terbaru berjudul Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran yang dirilis Selasa (21/1/2025).

Lembaga tersebut menilai kinerja jajaran kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama dalam bidang ekonomi, energi, lingkungan hidup, serta penegakan hukum.

Baca juga: Pengamat: Perguruan Tinggi yang Kelola Tambang Berkontribusi Rusak Lingkungan

Dalam bidang energi dan lingkungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjadi menteri yang memiliki nilai paling tinggi dengan skor 42.

Disusul Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid dengan skor 22 dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dengan skor 6.

Sedangkan pejabat di bidang energi dan lingkungan hidup yang mendapatkan rapor paling merah adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan skor -45.

Peringkat tersebut disusul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapatkan skor -25.

Celios menyebutkan, skor yang diperoleh Raja Juli Antoni menampilkan kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan terutama wacana untuk program ketahanan pangan dan transisi energi yang berisiko tinggi meningkatkan deforestasi.

Baca juga: Kemenag Akan Integrasikan Kesadaran Lingkungan dalam Pendidikan Agama

Sedangkan skor yang diperoleh Bahlil berkaitan dengan efektivitas pengelolaan sumber daya energi, pengelolaan hilirisasi mineral, dan transisi energi bersih.

Selain itu, masih belum jelasnya pemensiunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara usai KTT G20 di Brasil.

Di sisi lain, Hanif mencatatkan skor 6 yang mengindikasikan adanya rapor merah dalam penanganan isu lingkungan, seperti penanganan polusi udara, emisi karbon, dan pengelolaan limbah.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, Menteri ESDM belum tegas merilis PLTU mana saja yang akan dimatikan pada 2025.

Padahal, Prabowo sudah mengucapkan komitmen untuk pemensiunan PLTU di forum G20 Brasil.

Baca juga: Berdampak Buruk ke Lingkungan, Pagar Laut Tangerang Harus Segera Dibongkar

Bhima menambahkan, Menteri Kehutanan juga blunder ketika mendorong 20 juta hektar hutan untuk cadangan pangan dan energi.

"Antara masalah energi, pangan, dan lingkungan hidup ada kegagalan membaca situasi. Swasembada energi seharusnya tidak bertolak belakang dengan konservasi hutan," kata Bhima dikutip dari siaran pers.

Dia menambahkan, jika hutan makin hilang misalnya demi campuran bahan bakar biomassa atau co-firing di PLTU, Indonesia bakal dikecam internasional.

Hal tersebut, ujar Bhima, dapat menurunkan dukungan pembiayaan global untuk konservasi hutan sekaligus transisi energi.

"Jelas instruksi Prabowo tidak berhasil diturunkan menjadi program implementatif yang berkualitas," papar Bhima.

Baca juga: Menteri Lingkungan Hidup: Limbah Makan Bergizi Gratis Akan Jadi Kompos

Secara keseluruhan, kinerka kabinet Prabowo-Gibran dinilai mengecewakan. Sebab, sebanyak 42 responden menjawab buruk dan 42 persen menilai cukup.

Sisanya, 7 persen responden menilai sangat buruk dan 8 persen menila baik.

Studi

Dalam melakukan studi evaluasi kinerja kabinet Prabowo Gibran, Celios menyebutkan, studi tersebut berbeda dengan studi evaluasi kinerja pemerintah lainnya.

Biasanya, evaluasi kinerja pemerintah memilih masyarakat awam sebagai responden. Dalam stui di ini, Celios menggunakan survei berbasis expert judgment.

Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah.

Para jurnalis dipilih karena mereka memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.

Baca juga: Investasi Berdampak Bisa Wujudkan Praktik Bisnis Ramah Lingkungan