Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kurangi Pencemaran Udara, Indonesia Harus Upgrade Kualitas Bahan Bakar

Kompas.com, 17 April 2025, 19:38 WIB
Eriana Widya Astuti,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Penggunaan bahan bakar dengan kualitas rendah masih menjadi salah satu penyebab utama pencemaran udara di Indonesia. 

Untuk mengatasinya, perbaikan kualitas bahan bakar yang digunakan menjadi langkah kunci dalam meningkatkan kualitas udara secara nasional.

Isu tersebut mengemuka dalam workshop bertajuk "Dampak Peningkatan Kualitas Bahan Bakar terhadap Parameter Polutan, Kesehatan, dan Ekonomi" yang diadakan Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia (UI) pada Kamis (17/4/2025).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyoroti bahwa Indonesia masih menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur tinggi, seperti solar dan bensin yang belum memenuhi standar emisi Euro 4.

“Pertalite, Pertamax, bahkan Pertamax 92 masih berada di level Euro 2. Indonesia masih tertinggal di Euro 3, sementara Vietnam sudah Euro 5, dan Tiongkok serta India di Euro 6,” jelas Faisal.

Menurutnya, hasil survei terhadap 394 responden menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung transisi dari BBM Euro 2 ke Euro 4. Sebanyak 74,4 persen responden menyatakan setuju, terutama karena alasan peningkatan kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

Baca juga: PLN: Harga Bahan Bakar Hidrogen Lebih Murah Dibandingkan Bensin

Namun, Faisal menekankan bahwa ada dua tantangan besar yang perlu diantisipasi dalam proses transisi ini: biaya dan distribusi.

Faisal memaparkan tiga skenario pembiayaan jika Indonesia beralih ke bahan bakar berkualitas tinggi seperti Pertamax 95 Green, Pertamax 98, dan Pertadex.

Pertama, subsidi pemerintah penuh. Jika seluruh biaya ditanggung pemerintah, anggaran subsidi diperkirakan melonjak dari Rp54 triliun menjadi Rp157 triliun pada 2028.

Kedua, beban ditanggung masyarakat. Dalam skenario ini, harga bahan bakar akan naik dan berpotensi memicu inflasi.

Ketiga, pembagian beban. Langkah ini perlu disertai dengan disertai kebijakan penggunaan BBM berkualitas untuk kendaraan tertentu.

Soal distribusi, Faisal menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar seluruh wilayah di Indonesia dapat menikmati bahan bakar ramah lingkungan demi udara yang lebih bersih.

“Untuk memastikan pemerataan, distribusi BBM harus ditinjau lebih lanjut dan melibatkan berbagai pihak,” tutupnya.

Baca juga: Batu Bara hingga Gas Alam Jadi Sumber Utama Hidrogen untuk Bahan Bakar

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pulihkan Ekosistem, WBN Reklamasi 84,86 Hektare Lahan Bekas Tambang di Weda
Pulihkan Ekosistem, WBN Reklamasi 84,86 Hektare Lahan Bekas Tambang di Weda
Swasta
IWIP Percepat Transisi Energi Lewat Proyek PLTS dan PLTB di Weda Bay
IWIP Percepat Transisi Energi Lewat Proyek PLTS dan PLTB di Weda Bay
Swasta
Bapeten Musnahkan 5,7 Ton Udang Ekspor yang Terkontaminasi Cesium-137
Bapeten Musnahkan 5,7 Ton Udang Ekspor yang Terkontaminasi Cesium-137
Pemerintah
IESR: Revisi Perpres 112 Tahun 2022 Ancam Target Transisi Energi
IESR: Revisi Perpres 112 Tahun 2022 Ancam Target Transisi Energi
LSM/Figur
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
Pemerintah
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
LSM/Figur
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau