Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilik Konsesi Sawit Bisa Kena Pidana jika Tak Mitigasi Kebakaran Lahan

Kompas.com - 17/04/2025, 17:00 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik konsesi sawit terancam dipidana jika tidak melakukan mitigasi kebakaran lahan.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mencatat Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, hingga Papua termasuk 15 provinsi dengan angka kebakaran lahan tertinggi. 

Oleh sebab itu, dia meminta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) untuk mengantisipasi insiden tersebut. 

“Sebenarnya juga ada sanksi pidana bilamana terjadi kebakaran di wilayah konsesi. Tetapi kami akan mencoba preventif dulu berdiskusi, bagaimana menyiapkan diri,” ungkap Hanif di Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Baca juga: Deforestasi 2024 Capai 175.400 Hektare, Penyebabnya Karhutla dan Gambut

Selain pidana, pengusaha yang tidak bertanggung jawab atas lahannya juga terancam dikenakan pasal perdata. Hanif menyatakan, perusahaan harus memiliki tenaga maupun alat pengaman untuk memitigasi kebakaran lahan sawit.  

“Secara umum kalau memang banyak yang ini ya kami tuntut. Memang tuntutannya cukup besar, sampai hari ini mungkin kita hampir Rp 19 triliun,” papar Hanif. 

Menurut dia, akhir April-Agustus menjadi waktu yang paling rawan kebakaran lahan. Berdasarkan data, ada 97 titik panas atau hotspot kebakaran tahun ini. 

Baca juga: Kebakaran Los Angeles Tak Lepas dari Perubahan Iklim, Ahli Serukan Sasar Akar Penyebabnya

Adapun berdasarkan data Kementerian Pertanian pada 2023, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,8 juta hektare. Lahan ini dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun swasta. 

Pihaknya mencatat, kebakaran lahan pada Hak Guna Usaha (HGU) periode 2015-2024 mencapai 42.000 hektare lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola 79 perusahaan. 

“Langkah lebih lanjut mungkin kami harapka akan melakukan koordinasi di lapangan pada 15 provinsi utama di Indonesia. Sehingga dengan demikian kami mau izin teman-teman Gapki kiranya bisa melakukan kompilasi dirinya,” jelas Hanif.

Baca juga: Apakah Perubahan Iklim Memperparah Kebakaran Hutan?

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Studi: Polusi Suara Manusia Ancam Kesejahteraan Fauna di Antartika
Studi: Polusi Suara Manusia Ancam Kesejahteraan Fauna di Antartika
LSM/Figur
Investasi Energi Dunia Melonjak ke Rekor 3,3 Triliun Dollar AS pada 2025
Investasi Energi Dunia Melonjak ke Rekor 3,3 Triliun Dollar AS pada 2025
Swasta
Laporan PBB: Kembangkan AI, Raksasa Teknologi Picu Lonjakan Emisi 150 Persen
Laporan PBB: Kembangkan AI, Raksasa Teknologi Picu Lonjakan Emisi 150 Persen
Swasta
Eropa Batasi Penangkapan Ikan Berlebihan dari Negara Dunia Ketiga
Eropa Batasi Penangkapan Ikan Berlebihan dari Negara Dunia Ketiga
Pemerintah
Masih Ada yang Bandel, Menteri LH Desak Semua Produsen Patuhi Larangan AMDK di Bawah 1 Liter di Bali
Masih Ada yang Bandel, Menteri LH Desak Semua Produsen Patuhi Larangan AMDK di Bawah 1 Liter di Bali
Pemerintah
Jadikan Idul Adha Momentum Pemberdayaan Peternak Lokal
Jadikan Idul Adha Momentum Pemberdayaan Peternak Lokal
LSM/Figur
Negara Rugi Rp 13 Triliun karena Illegal Fishing, Menteri KP Desak Audit Pajak Kapal Ikan
Negara Rugi Rp 13 Triliun karena Illegal Fishing, Menteri KP Desak Audit Pajak Kapal Ikan
Pemerintah
KLH Sanksi 4 Tambang Nikel di Raja Ampat, Terbukti Lakukan Pelanggaran Serius
KLH Sanksi 4 Tambang Nikel di Raja Ampat, Terbukti Lakukan Pelanggaran Serius
Pemerintah
Tantangan ESG dan Arah Baru Tata Kelola Mineral Kritis Indonesia
Tantangan ESG dan Arah Baru Tata Kelola Mineral Kritis Indonesia
LSM/Figur
Perubahan Iklim, Perempuan Terpaksa Jadi Tulang Punggung Tanpa Jaminan Sosial
Perubahan Iklim, Perempuan Terpaksa Jadi Tulang Punggung Tanpa Jaminan Sosial
LSM/Figur
Duit China Dorong Transisi Energi ASEAN, tapi Politik Global Menahan
Duit China Dorong Transisi Energi ASEAN, tapi Politik Global Menahan
Pemerintah
Lestari Awards 2025 Umumkan Juri Inisiatif Keberlanjutan Terbaik
Lestari Awards 2025 Umumkan Juri Inisiatif Keberlanjutan Terbaik
Swasta
Di Kalsel, Ahli IPB Kenalkan Pertanian Hemat Lahan 'Garden Tower'
Di Kalsel, Ahli IPB Kenalkan Pertanian Hemat Lahan "Garden Tower"
Pemerintah
Pemerintah Bakal Revitalisasi Tambak dan Bangun Hutan Mangrove di Pantura
Pemerintah Bakal Revitalisasi Tambak dan Bangun Hutan Mangrove di Pantura
Pemerintah
Terobosan AI Google, Pangkas Emisi Lampu Lalu Lintas
Terobosan AI Google, Pangkas Emisi Lampu Lalu Lintas
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau