Layanan TMD Dihentikan, Koalisi di Bali Serukan Kehadiran Transportasi Publik

KOMPAS.com - Pasca dihentikannya layanan Teman Bus untuk Trans Metro Dewata (TMD) awal tahun ini, Koalisi Bali Emisi Nol Bersih mendesak kehadiran transportasi publik.

Pemberhentian layanan TMD dinilai koalisi tersebut semakin menimbulkan kesenjangan akses transportasi publik.

Koalisi Bali Emisi Nol Bersih sendiri beranggotakan World Resources Institute (WRI) Indonesia, Institute Essential Services for Reform (IESR), New Energy Nexus, dan CAST Foundation serta organisasi masyarakat sipil bidang iklim dan lingkungan lainnya.

Baca juga: Transportasi Publik Perlu Terintegrasi dan Humanis

Koalisi Bali Emisi Nol Bersih meminta solusi jangka panjang dengan pendekatan baru yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sofwan Hakim dari Koalisi Bali Energi Nol Bersih mengatakan, koalisi tersebut bergerak bersama para mintra untuk mencari solusi terbaik atas layanan TMD.

Hal tersebut disampaikan Sofwan dalam diskusi bertajuk "Bali Bicara Transportasi Publik: Inisiatif Pengembangan Transportasi Publik Berkelanjutan di Provinsi Bali" di Rumah Tanjung Bungkak, Denpasar, Bali, Jumat (24/1/2025).

Sofwan menuturkan, solusi menghadirkan sarana transportasi publik penting untuk menjaga Bali sebagai provinsi terdepan dalam mencapai target net zero emission (NZE) pada 2045.

Baca juga: Di China, Pakai Transportasi Publik dan Rajin Tanam Pohon Bisa Dapat Voucher Belanja

"Transformasi sistem transportasi agar menjadi lebih berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai target emisi nol bersih. Akan tetapi, upaya ini harus dilakukan berdasarkan kebijakan yang berpijak pada nilai kehidupan Bali yang harmonis dan berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencari solusi lokal yang berkelanjutan," kata Sofwan dalam keterangan tertulis.

Dia menuturkan, Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bersama dengan WRI Indonesia dan para mitra telah melakukan beberapa langkah untuk mencari solusi terbaik.

Pertama, melakukan advokasi dan pendampingan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk melihat kapasitas pendanaan dan solusi model bisnis yang berkelanjutan untuk transportasi publik di Bali.

Kedua, melakukan advokasi dengan DPRD Provinsi Bali untuk memastikan keberlanjutan dari TMD sebagai salah satu tulang punggung transportasi publik di Bali.

Baca juga: Kenapa Bus Trans Metro Dewata di Bali Berhenti Beroperasi?

Ketiga, melakukan advokasi dengan DPD Provinsi Bali untuk mendorong keberlanjutan TMD di tingkat nasional, dan memberikan masukan untuk perbaikan transportasi publik.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) I Made Rai Ridartha menuturkan, saat ini, sistem transportasi publik di Provinsi Bali belum sesuai harapan.

Ridartha berujar, kualitas transportasi publik di Bali masih rendah dan belum semua wilayah kota ada layanannya.

"Padahal, transportasi publik yang berkualitas, berkelanjutan dan inklusif bukan hanya mendukung kehidupan masyarakat di Bali pada umumnya, tapi juga berdampak positif bagi pariwisata di Bali melalui pengurangan kepadatan kendaraan, yang membuat wisatawan merasa semakin nyaman karena waktu kunjungan mereka semakin efektif," ujar Ridartha.

Baca juga: Mengenal Bus Trans Metro Dewata Bali yang Berhenti Beroperasi 1 Januari 2025

Perwakilan Forum Diskusi Transportasi Publik (FDTP) Dyah Rooslina menyatakan, pemerintah daerah dan pusat harus bersinergi dan berkomitmen kuat dalam pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi, efisien, terjangkau, dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga peru meningkatkan frekuensi dan jangkauan layanan transportasi publik, terutama di kawasan padat penduduk dan destinasi wisata.

"Memperbaiki kualitas infrastruktur pendukung seperti halte, tempat parkir, terminal, dan lainnya, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan sistem transportasi publik," tutur Dyah.

Untuk jangka pendek, Dyah menuturkan pemerintah perlu mengembalikan dan meningkatkan layanan TMD yang telah terbukti mampu menjadi contoh yang baik operasional layanan transportasi publik di Bali.

"Pemerintah daerah harus membentuk badan pengelolaan yang khusus menangani pelayanan transportasi publik di Bali," papar Dyah.

Baca juga: 6 Transportasi Umum yang Berhenti Beroperasi per 2025, Ada Trans Metro Dewata