Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

74 Persen Perusahaan APAC Masukkan Metrik ESG dalam Gaji Eksekutif

Kompas.com - 27/01/2025, 15:32 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sekitar 74 persen perusahaan di Asia-Pasifik telah memasukkan metrik lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam remunerasi eksekutif mereka pada tahun 2024.

Perusahaan-perusahaan di sektor energi, material, dan jasa keuangan memiliki metrik ESG tertinggi.

Temuan tersebut merupakan hasil laporan terbaru dari perusahaan penasihat multinasional Willis Towers Watson (WTW).

Metrik ESG merupakan indikator yang mengukur dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) suatu perusahaan.

Baca juga:

Sejumlah penelitian sendiri menunjukkan mengaitkan kompensasi eksekutif dengan kinerja ESG perusahaan bisa mendorong tindakan positif pembangunan berkelanjutan.

Selain itu juga hal tersebut dapat meningkatkan nilai pasar dan kinerja keuangan jangka panjang.

Seperti dikutip dari Business Times, Senin (27/1/2025) di antara tujuh pasar Asia-Pasifik yang dianalisis, perusahaan-perusahaan Australia memiliki jumlah tertinggi yang mengaitkan metrik ESG dengan gaji eksekutif yaitu sebesar 92 persen.

Kemudian itu diikuti oleh Singapura (82 persen) dan Jepang (74 persen).

Empat pasar lainnya adalah China, Hong Kong, India, dan Malaysia.

Laporan juga menganalisis 50 perusahaan terbesar di masing-masing pasar tersebut.

Laporan menemukan 64 persen perusahaan memasukkan setidaknya satu metrik ESG dalam rencana insentif jangka pendek mereka.

Hanya sejumlah kecil perusahaan (30 persen) yang menerapkan metrik tersebut dalam rencana insentif jangka panjang mereka.

Metrik sosial tetap menjadi kategori metrik ESG paling populer yang digunakan secara global, dengan 62 persen perusahaan Asia-Pasifik memasukkannya dalam rencana pembayaran eksekutif mereka.

Ukuran keberagaman dan inklusi dimasukkan oleh 59 persen perusahaan.

Sedangkan untuk metrik lingkungan, hanya 42 persen perusahaan di Asia-Pasifik yang memiliki metrik tersebut.

Baca juga:

Selanjutnya, sekitar 30 persen perusahaan Asia-Pasifik memasukkan langkah-langkah emisi karbon atau gas rumah kaca termasuk emisi Cakupan 3, yang merujuk pada emisi tidak langsung yang timbul dari rantai pasokan perusahaan.

“Pengungkapan dan prevalensi metrik ESG yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Asia-Pasifik terus bervariasi dan dipengaruhi oleh tingkat persyaratan pengungkapan dan ekspektasi investor institusional di setiap pasar,” kata Shai Ganu, direktur pelaksana dan pemimpin praktik global untuk kompensasi eksekutif dan penasihat dewan di WTW.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Tekan Emisi, Empat Sektor Industri Ini Didesak Pasang Teknologi CCU

Tekan Emisi, Empat Sektor Industri Ini Didesak Pasang Teknologi CCU

Pemerintah
Pemerintah Daerah Perlu Pahami Perspektif Gender saat Pembuatan Kebijakan

Pemerintah Daerah Perlu Pahami Perspektif Gender saat Pembuatan Kebijakan

Pemerintah
Pemerintah Diminta Tegakkan Hukum untuk Atasi Polusi Udara

Pemerintah Diminta Tegakkan Hukum untuk Atasi Polusi Udara

LSM/Figur
Keberlanjutan Jadi Kunci Keberhasilan Industri Olahraga

Keberlanjutan Jadi Kunci Keberhasilan Industri Olahraga

Pemerintah
Layanan Listrik Hijau PLN Tumbuh 117 Persen pada 2024

Layanan Listrik Hijau PLN Tumbuh 117 Persen pada 2024

BUMN
PwC: CEO Global Lihat Keberlanjutan Jadi Peluang Bukan Biaya Tambahan

PwC: CEO Global Lihat Keberlanjutan Jadi Peluang Bukan Biaya Tambahan

Swasta
74 Persen Perusahaan APAC Masukkan Metrik ESG dalam Gaji Eksekutif

74 Persen Perusahaan APAC Masukkan Metrik ESG dalam Gaji Eksekutif

Pemerintah
60 Persen Kekayaan Hartawan Terkaya Berasal dari Warisan hingga Kolusi

60 Persen Kekayaan Hartawan Terkaya Berasal dari Warisan hingga Kolusi

LSM/Figur
Trump Tarik AS dari Perjanjian Paris, Hartawan Michael Bloomberg Rogoh Kocek untuk Badan Iklim PBB

Trump Tarik AS dari Perjanjian Paris, Hartawan Michael Bloomberg Rogoh Kocek untuk Badan Iklim PBB

Swasta
Pemerintah Diminta Serius Kembangkan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati

Pemerintah Diminta Serius Kembangkan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati

Pemerintah
Layanan TMD Dihentikan, Koalisi di Bali Serukan Kehadiran Transportasi Publik

Layanan TMD Dihentikan, Koalisi di Bali Serukan Kehadiran Transportasi Publik

LSM/Figur
Kalsel Dilanda Banjir, BPBD Usul Operasi Modifikasi Cuaca ke Pusat

Kalsel Dilanda Banjir, BPBD Usul Operasi Modifikasi Cuaca ke Pusat

Pemerintah
Kawasan Industri di Indonesia Harus Dirancang Capai NZE

Kawasan Industri di Indonesia Harus Dirancang Capai NZE

Pemerintah
Aeon Indonesia dan Eastvara Tanam Pohon, Dukung Ruang Hijau Urban

Aeon Indonesia dan Eastvara Tanam Pohon, Dukung Ruang Hijau Urban

Swasta
Dugaan 'Gimmick' di Balik Wacana Pengelolaan Tambang oleh Universitas

Dugaan "Gimmick" di Balik Wacana Pengelolaan Tambang oleh Universitas

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau