Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tegaskan Bangun Tanggul Laut 700 Km, dari Banten sampai Jawa Timur

Kompas.com, 1 Februari 2025, 11:00 WIB
Add on Google
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk membangun tanggul laut raksasa sepanjang 700 kilometer (km) dari Banten sampai Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Hashim dalam acara bertajuk ESG Sustainable Forum 2025, di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

"Pemerintah Prabowo sudah memutuskan untuk melaksanakan beberapa program, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 km dari Banten sampai Jawa Timur," ucap Hashim, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Ekonomi Biru hingga Tanggul Laut Jadi Bahasan Prabowo-Xi Jinping

Program tersebut, kata Hashim, bertujuan untuk melindungi sawah-sawah yang terletak di sisi pantai utara Pulau Jawa. Ia menyoroti kekhawatiran masyarakat ihwal peristiwa pagar laut, di mana para nelayan merasa terancam dengan kenaikan permukaan laut.

"Ini semua disebabkan oleh masalah perubahan iklim," ucapnya.

Hashim memaparkan, tanggul laut raksasa tersebut sudah mulai dirancang sejak 1994 di era pemerintahan Presiden ke-2 Soeharto alias masa Orde Baru (Orba).

Dia menuturkan, kala itu pemerintah sudah melihat ancaman berupa kenaikan permukaan laut. Akan tetapi, belum tereksekusi hingga saat ini.

Baca juga: Muhaimin Kritik Food Estate dan Tanggul Laut Raksasa

Hashim memperkirakan proyek pembangunan tanggul laut raksasa tersebut akan memakan waktu yang cukup lama, yakni 10–20 tahun.

Menurut dia, tidak ada gunanya membuat food estate di Kalimantan atau Papua apabila jutaan lahan sawah terbenam karena ditutup oleh air laut yang naik. Oleh karena itu, Hashim mengajak masyarakat untuk turut mendukung pembangunan tanggul raksasa tersebut.

"It’s never too late (tidak pernah terlambat) bagi kita untuk bertekad melindungi jutaan hektar lahan sawah yang paling produktif dan paling subur. Itu terletak di pantai utara Pulau Jawa,” ucap Hashim.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa yang membentang dari Jakarta sampai Cirebon sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025.

Baca juga: Jakarta Dihantui Banjir Rob, Pemprov Bakal Bangun Tanggul Pantai

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, arahan tersebut berdasarkan hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tentang pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan penyelesaian PSN tahun 2024–2025.

Airlangga menjelaskan, nantinya pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon tersebut akan terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, yang sudah dibangun.

Dalam pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon, Presiden memberi arahan untuk disiapkan dengan pembiayaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Tanggul laut raksasa ini, kata Airlangga, masuk daftar PSN Tahun 2025 sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi dan pangan.

Baca juga: 4 Dampak Giant Sea Wall Menurut Walhi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Indonesia Sampaikan Komitmen Kelola Taman Nasional di Markas PBB
Indonesia Sampaikan Komitmen Kelola Taman Nasional di Markas PBB
Pemerintah
 IESR: Integrasi Regional untuk Ketahanan Energi Harus Dipercepat
IESR: Integrasi Regional untuk Ketahanan Energi Harus Dipercepat
LSM/Figur
Bikin Bisnis Berkelanjutan, Ini Cerita Pelaku UMKM Surabaya Belajar Kelola Keuangan Digital
Bikin Bisnis Berkelanjutan, Ini Cerita Pelaku UMKM Surabaya Belajar Kelola Keuangan Digital
Swasta
Pemulung di Jaktim Jadi Mentor Hidroponik, Ajari Warga Binaan Bertani Melon
Pemulung di Jaktim Jadi Mentor Hidroponik, Ajari Warga Binaan Bertani Melon
LSM/Figur
Ekonomi Global Terancam Rugi Rp17.477 Triliun Akibat Cuaca Ekstrem
Ekonomi Global Terancam Rugi Rp17.477 Triliun Akibat Cuaca Ekstrem
Pemerintah
Kombinasi Energi Terbarukan-Baterai Bisa Sediakan Listrik Murah 24 Jam
Kombinasi Energi Terbarukan-Baterai Bisa Sediakan Listrik Murah 24 Jam
Pemerintah
Taman Safari Indonesia Siap Dukung Transformasi Kebun Binatang Bandung
Taman Safari Indonesia Siap Dukung Transformasi Kebun Binatang Bandung
Swasta
PBB: Permintaan Kayu Bakar Menjadi Penyebab Utama Hilangnya Hutan Global
PBB: Permintaan Kayu Bakar Menjadi Penyebab Utama Hilangnya Hutan Global
Pemerintah
Krisis Utang Negara Ancam Masa Depan dan Kesejahteraan Perempuan
Krisis Utang Negara Ancam Masa Depan dan Kesejahteraan Perempuan
Pemerintah
Satu Awan Radioaktif Sebabkan Mayoritas Dampak Kontaminasi Saat Bencana Nuklir Fukushima
Satu Awan Radioaktif Sebabkan Mayoritas Dampak Kontaminasi Saat Bencana Nuklir Fukushima
LSM/Figur
Label Makanan Alami dan Berkelanjutan Membingungkan Konsumen, Kok Bisa?
Label Makanan Alami dan Berkelanjutan Membingungkan Konsumen, Kok Bisa?
LSM/Figur
KIP: Informasi Kehutanan Masuk Kategori Wajib Diumumkan Seketika
KIP: Informasi Kehutanan Masuk Kategori Wajib Diumumkan Seketika
Pemerintah
Harga BBM Naik, Konsumen Beralih ke Bahan Bakar dengan Oktan Lebih Rendah
Harga BBM Naik, Konsumen Beralih ke Bahan Bakar dengan Oktan Lebih Rendah
BUMN
Kisah Para Ibu Pemulung yang Punya Dana Darurat dari Menabung Sampah
Kisah Para Ibu Pemulung yang Punya Dana Darurat dari Menabung Sampah
LSM/Figur
Menhut Pamerkan Potensi Perdagangan Karbon RI di Forum Internasional AS
Menhut Pamerkan Potensi Perdagangan Karbon RI di Forum Internasional AS
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau