KKP Sebut Ekosistem Padang Lamun Siap Masuk Perdagangan Karbon

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, padang lamun menjadi ekosistem ekosistem karbon biru yang siap diperdagangkan.

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K) KKP Muhammad Yusuf mengatakan, padang lamun berperan penting dalam penyerapan karbon dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

Dia menyampaikan, Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 1,8 juta hektar padang lamun yang kini sedang menjalani tahap akhir validasi pemetaan untuk memaksimalkan pemanfaatannya dalam perdagangan karbon.

Baca juga: KKP Optimistis Perdagangan Karbon Sektor Kelautan Terealisasi Tahun Ini

KKP juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim melalui perdagangan karbon yang melibatkan sektor kelautan.

"Padang lamun memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan emisi karbon lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis," ujar Yusuf, sebagaimana dilansir Antara, Minggu (9/2/2025).

Selain padang lamun, sektor perikanan seperti program penangkapan ikan terukur juga dapat berkontribusi dalam perdagangan karbon melalui pengurangan emisi dari kapal-kapal perikanan yang lebih efisien.

"Tentunya tidak hanya lamun, perikanan tangkap dan budidaya yang dijalankan secara berkelanjutan juga dapat dikonversi dalam perdagangan karbon," terang Yusuf.

Baca juga: LEGO Investasi 2 Juta Poundsterling untuk Proyek Penghapusan Karbon

Dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia, perdagangan karbon berbasis ekosistem biru diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam mengurangi emisi karbon serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 1 Tahun 2025 sebagai payung hukum penyelenggaraan nilai ekonomi karbon sektor kelautan. 

Pemerintah juga sedang menyiapkan sistem informasi untuk memfasilitasi perdagangan tersebut.

Permen tersebut menyebutkan, penyelenggara nilai ekonomi karbon sektor kelautan bisa dilakukan oleh kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat.

Baca juga: Microsoft Tebus Emisi 7 Juta Ton Karbon Lewat Proyek Penghijauan Hutan

Terdapat dua mekanisme penyelenggaraan nilai ekonomi karbon yakni melalui perdagangan maupun pembayaran berbasis kinerja.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo menargetkan padang laman dan mangrove dalam strategi karbon biru.

Ekosistem lamun di Indonesia, lanjut Victor memiliki kemampuan menyerap 790 juta ton karbon dioksida dengan perkiraan nilai moneter sebesar 35 miliar dollar AS.

Sementara ekosistem mangrove Indonesia dengan luasan sekitar 3,36 juta ha mampu menyerap 11 miliar ton karbon dioksida dengan perkiraan nilai moneter 66 miliar dolar AS.

Baca juga: Emisi Karbon Industri Sepak Bola Dunia Setara dengan Satu Negara