Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

95 Persen Negara Belum Serahkan Janji Iklim Terbaru, Bagaimana Indonesia?

Kompas.com - 12/02/2025, 15:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Hampir 95 persen negara telat menyerahkan janji iklim terbaru mereka berupa Second Nationally Determined Contributions (NDC) kepada PBB yang jatuh pada Senin (10/2/2025).

Temuan tersebut mengemuka berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Carbon Brief, dilansir Rabu (12/2/2025).

Sebagai peratifikasi Perjanjian Paris, pihak atau negara harus menyerahkan janji iklim mereka berupa NDC secara berkala kepada badan PBB yang menangani perubahan iklim, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Baca juga: Aksi Iklim Tak Boleh Gulung Tikar

Dalam laporannya, Carbon Brief menyebutkan, dari 193 pihak yang meratifikasi Perjanjian Paris, baru 13 yang mengirim Second NDC.

Lebih lanjut, negara-negara yang telat menyerahkan janji iklim mereka secara total berkontribusi terhadap 83 persen emisi di dunia.

Pada 6 Februari, Sekretaris Eksekutif UNFCC Simon Stiell dalam pidatonya mengatakan, sebagian besar negara mengindikasikan masih menyusun rencana NDC tahun ini.

"Meluangkan sedikit waktu lagi untuk memastikan bahwa rencana-rencana ini adalah yang terbaik adalah hal yang masuk akal," kata Stiell.

Baca juga: Negara Pencemar Terbesar Dunia Lewatkan Tenggat Waktu Target Iklim

Dia menambahkan, negara-negara perlu mengajukan rencana tersebut paling lambat awal September menjelang KTT Iklim COP30 di Brasil.

Dalam Perjanjian Paris, para pihak peratifikasi berjanji untuk mencegah suhu Bumi naik 1,5 derajat celsius di atas tingkat pra-industri.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah suhu Bumi naik adalah dengan menagih janji negara-negara peratifikasi memberikan janji pemangkasan emisi secara sukarela melalui NDC.

Akan tetapi, meski Perjanjian Paris disepakati tahun 2015, aksi-aksi yang dilakukan dunia saat ini masih jauh dari pengurangan emisi yang diperlukan.

Bahkan, tahun lalu atau 2024 dinobatkan sebagai tahun terpanas dengan kenaikan suhu rata-rata 1,5 derajat celsius.

Baca juga: Bagaimana Iklim Ekstrem Memicu Kekeringan dan Hujan Lebat?

Negara besar

Dilansir dari Reuters, dari para pihak yang sudah mengumumkan komitmen iklim terbaru, terdapat negara-negara maju. Di antaranya adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, Brasil, Jepang, dan Kanada.

Meski demikian, Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan membatalkan janji yang diluncurkan pendahulunya, Joe Biden.

Pasalnya, Trump sendiri telah menarik AS keluar dari Perjanjian Paris sesaat setelah dia dilantik menjadi presiden bulan lalu.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Studi Ungkap Hanya Satu Negara di Dunia yang Bisa Swasembada Pangan
Studi Ungkap Hanya Satu Negara di Dunia yang Bisa Swasembada Pangan
LSM/Figur
Potensi Green Jobs dari RUPTL 2025 - 2034 Perlu Dibarengi Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
Potensi Green Jobs dari RUPTL 2025 - 2034 Perlu Dibarengi Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
LSM/Figur
Berawal dari Musibah, Kisah Nurdini Prihastiti Beri Berkah lewat Fashion Inklusif
Berawal dari Musibah, Kisah Nurdini Prihastiti Beri Berkah lewat Fashion Inklusif
LSM/Figur
Terancam Hilang, Hanya 24 Persen Gletser Dunia yang Bakal Tersisa
Terancam Hilang, Hanya 24 Persen Gletser Dunia yang Bakal Tersisa
LSM/Figur
'Indonesia Maritime Week 2025' Dorong Kemaritiman Nasional Jadi Pilar Ekonomi Berkelanjutan
"Indonesia Maritime Week 2025" Dorong Kemaritiman Nasional Jadi Pilar Ekonomi Berkelanjutan
Pemerintah
Eropa Dapat Peringatan, Diminta Pertahankan Target Iklim, Hindari Kredit Karbon Murah
Eropa Dapat Peringatan, Diminta Pertahankan Target Iklim, Hindari Kredit Karbon Murah
Pemerintah
Jual Kopi Indonesia Berkelanjutan, Bija Jadi Kafe Baru Terbaik di London
Jual Kopi Indonesia Berkelanjutan, Bija Jadi Kafe Baru Terbaik di London
Swasta
KLH Siapkan PP Mangrove, Berisi Perlindungan dan Pengelolaannya
KLH Siapkan PP Mangrove, Berisi Perlindungan dan Pengelolaannya
Pemerintah
Meski Dianggap Imperialisme, EUDR Bisa Jadi Jalan Perbaikan Tata Kelola Komoditas
Meski Dianggap Imperialisme, EUDR Bisa Jadi Jalan Perbaikan Tata Kelola Komoditas
Pemerintah
Austria Segera Punya Fasilitas Hidrogen Hijau Raksasa, Potong Emisi 150.000 Ton Per Tahun
Austria Segera Punya Fasilitas Hidrogen Hijau Raksasa, Potong Emisi 150.000 Ton Per Tahun
Pemerintah
Hutan Mangrove Lebih Kuat dari Dugaan, Tahan Badai akibat Perubahan Iklim
Hutan Mangrove Lebih Kuat dari Dugaan, Tahan Badai akibat Perubahan Iklim
Pemerintah
Perubahan Iklim Bikin Separuh Dunia Rasakan Panas Ekstrem Sebulan
Perubahan Iklim Bikin Separuh Dunia Rasakan Panas Ekstrem Sebulan
LSM/Figur
IESR Dorong ASEAN JETP, Potensi Dana Transisi Energi Capai Rp 2.000 Triliun
IESR Dorong ASEAN JETP, Potensi Dana Transisi Energi Capai Rp 2.000 Triliun
LSM/Figur
Janji Besar, Nyatanya Nol, Bank-bank Inggris Masih Danai Energi Fosil
Janji Besar, Nyatanya Nol, Bank-bank Inggris Masih Danai Energi Fosil
Swasta
Terlibat Perdagangan 80 Kg Sisik Trenggiling, 3 Pria Terancam 15 Tahun Penjara
Terlibat Perdagangan 80 Kg Sisik Trenggiling, 3 Pria Terancam 15 Tahun Penjara
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau