Korupsi Ancam Gagalkan Perjuangan Lawan Krisis Iklim

KOMPAS.com - Lembaga pengawas korupsi Transparency International memperingatkan korupsi bisa membuat perjuangan melawan krisis iklim semakin jauh.

Pasalnya, korupsi dapat menghalangi tindakan iklim yang efektif dengan menghalangi penerapan kebijakan yang ambisius.

Hal tersebut terungkap dalam laporan "Corruption Perceptions Index (CPI) 2024" yang dipublikasikan di laman resmi Transparency International pada 11 Februari 2025, mengungkapkan sejumlah temuan.

Baca juga:

• Perubahan Iklim Pengaruhi Produksi Kakao, Termasuk Indonesia
• 3 Situs Warisan Dunia di Indonesia Terancam Perubahan Iklim, Ini Daftarnya

"Kekuatan yang korup tidak hanya membentuk tetapi sering kali mendikte kebijakan dan membongkar pengawasan dan keseimbangan," kata CEO Transparency International Maira Martini dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari CNA, Jumat (21/2/2025).

Ia mengatakan harus segera mengakhiri korupsi sebelum sepenuhnya menggagalkan aksi iklim yang berarti.

CPI sendiri menyoroti bagaimana korupsi dapat menyebabkan dana yang diperuntukkan untuk mengatasi pemanasan global dialihkan ke tujuan lain dan melemahkan penerapan peraturan lingkungan di negara-negara dunia.

Apalagi, melansir laman resmi Transparency International, sebagian besar negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim mendapat skor di bawah 50.

CPI memberi peringkat 180 negara dan teritori berdasarkan tingkat korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (bersih dari korupsi).

Dari penilaian tersebut CPI mencatat skor negara rentan perubahan iklim, seperti Afrika Selatan (41), Vietnam (40), dan Indonesia (37).

Sementara negara-negara yang menderita dampak terburuk krisis iklim skornya lebih rendah lagi, termasuk Sudan Selatan (8), Somalia (9), dan Venezuela (10).

Menariknya, laporan menunjukkan pula bahwa banyak negara yang terlibat dalam aksi iklim, baik sebagai tuan rumah KTT iklim PBB memiliki skor korupsi yang buruk atau lebih buruk dari sebelumnya.

Brasil misalnya, tuan rumah perundingan iklim COP 30 PBB tahun ini, menerima skor 34.

Sementara penyelenggara pertemuan puncak untuk aksi iklim internasional, Azerbaijan, hanya mendapatkan skor 22.

Uni Emirat Arab yang memimpin COP pada 2023 mendapatkan skor relatif lebih baik, yaitu 68.

Baca juga:

• 3 Situs Warisan Dunia di Indonesia Terancam Perubahan Iklim, Ini Daftarnya
• Halal dan Tayib, Keuangan Syariah Jadi Solusi Pembiayaan Iklim

Laporan ini juga menyoroti penurunan skor di negara-negara kaya yang sering ambil peran utama dalam perundingan, termasuk Kanada (75), Selandia Baru (83), dan Amerika Serikat (65).

"Negara-negara tersebut memegang tanggung jawab terbesar untuk memimpin tujuan iklim yang ambisius, mengurangi emisi dalam skala besar, dan membangun ketahanan di seluruh dunia," tulis laporan.

Laporan menggaris bawahi pula orang-orang yang terpinggirkan biasanya memiliki lebih sedikit pilihan untuk beradaptasi dengan cuaca ekstrem dan polusi, sehingga mereka sangat membutuhkan dukungan pemerintah.

Salah satu solusinya adalah memiliki "metrik dan kerangka kerja yang lebih baik untuk transparansi dan akuntabilitas iklim" guna melacak kemajuan dengan lebih baik dan memastikan dana digunakan dengan benar.