Politik Energi Menuju Konservatif

DUNIA sedang disapu "Donald Trump Effect". Kini urusan domestik adalah "tuan" yang mengarahkan haluan politik dan kepentingan nasional suatu negara.

Sudah lama begitu, tapi setelah Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat kali kedua, dosis orientasi ke dalam negeri menguat--melampaui batas-batas yang dapat diduga. Begitu juga dalam ketahanan energi atau di lain tempat disebut kedaulatan energi.

Soko guru ketahanan energi AS kembali ke energi fosil yang kotor. Minyak, gas dan batu bara bakal menjadi penopang bagi negeri yang belok arah ke konservatisme gigi empat itu.

Haluan ini pula yang membuat Trump ringan tangan keluar dari Perjanjian Paris 2015. Ini talak kedua Trump setelah langkah serupa di periode pertama kepresidenannya.

Dan kini, AS tak berkepentingan mengikatkan diri untuk mewujudkan mitigasi dan aksi iklim yang membatasi kenaikan suhu global agar tak melompat di atas 1,5 derajat Celcius dibandingkan suhu pra-revolusi industri itu.

Bukan kebetulan jika dalam KTT Iklim atau COP 29 di Baku, Azerbaijan, komitmen pendanaan iklim setahun yang disepakati cuma 300 miliar dollar AS, jauh di bawah target sebesar 1 triliun dollar AS setahun.

Apalagi target ideal yang mencapai 1,3 triliun dollar AS setahun hingga 2035, yang dibutuhkan negara miskin dan berkembang untuk mencegah dampak buruk perubahan iklim.

AS dituding sebagai salah satu negara yang menyebabkan realisasi pendanaan iklim cekak tadi.

Baca juga: Aksi Iklim Tak Boleh Gulung Tikar

Pernyataan berikut harus diulang-ulang karena kepentingan dan kedaruratannya. Pertama, negara-negara di belahan bumi utara bertanggung jawab atas krisis iklim, sebab lebih dari 92 persen emisi karbon yang muntah ke atmosfer dihasilkan mereka.

Kedua, negara-negara di belahan bumi utara, lewat korporasi dan kaki tangan mereka, mengeksploitasi sumber daya (termasuk energi fosil) di belahan bumi selatan. Inilah kolonialisme iklim, satu bab yang tak terelakkan dalam sejarah dunia.

Melengkapi bab kolonialisme yang lebih tua tatkala keserakahan, nafsu menguasai sumber daya alam serta eksploitasi manusia atas manusia lain dipraktikkan dengan bengis oleh negara-negara Eropa, terutama dari barat benua biru itu, di abad 15 hingga abad 20 lalu.

Satu bab lagi adalah kolonialisme kolot yang mengguncang warga sipil sejak Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika hingga Asia, dan seolah membenarkan rumus cepat untuk sejahtera dan makmur: Datang, gali, tanam, angkut dan lalu pergi.

Itulah wajah kolonialisme dan imperialisme lawas dan tetap bertahan hingga kini.

Setelah mengotori atmosfer dengan gas rumah kaca sejak revolusi industri abad 18 silam, negara-negara di belahan bumi utara yang notabene lebih maju--dan otomatis lebih makmur dan sejahtera--mengelak dari kewajiban "urunan" pendanaan iklim yang lebih realistis bagi negara miskin dan berkembang yang terpapar dampak perubahan iklim yang kian masif, tak terkendali dan merusak.

Isi bumi digali dengan eksploitasi yang ugal-ugalan oleh negara maju. Tapi giliran ditagih untuk memulihkan kondisi bumi yang makin tercabik-cabik, negara maju berat pinggul.

Sekali lagi, di sini kita bertemu dengan kolonialisme yang congkak dan hanya mau menang sendiri. Di titik ini, kita memergoki harapan yang pincang. Asa menyelamatkan bumi (save the earth) seperti menegakkan benang basah.

Konteks global dengan sentimen menuju konservatisme akut itu melingkupi Indonesia. Terlebih, sebagaimana AS, Indonesia menggelar Pemilu lima tahunan untuk mengisi pos presiden pada 2024.

Bedanya, AS dihantam diskontinuitas kepemimpinan: Kamala Harris yang disodorkan Partai Demokrat, seperti Hillary Clinton tahun 2020, tak sanggup menang atas Donald Trump dari Partai Republik dalam Pilpres AS tahun 2024.

Kebijakan energi Joe Biden, yang relatif lebih pro-iklim, pun rontok disapu Trump.

Situasi Indonesia agak lain. Dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto yang merangkul putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sukses melanjutkan kepemimpinan rezim Jokowi yang bertumpu pada infrastrukrur dan belakangan hilirisasi.

Baca juga: Jejak Karbon dan Pola Makan

Otomatis kontinyuitas kepemimpinan nasional terawat di negeri kita. Namun, dengan tanda yang "menuju" bertemu dengan kebijakan energi Trump.

Mari menengok lebih rinci. Dalam mencapai ketahanan energi, di mana pemerintahan Prabowo menyebutnya sebagai swasembada energi, Indonesia tak ubahnya Trump yang bertumpu pada energi fosil.

Lifting minyak yang di akhir 2024 cuma 600.000-602.000 barel per hari akan dipacu mencapai 900.000 sampai satu juta barel per hari pada 2028-2029 mendatang.

Target itu akan dikejar dengan tiga cara: optimalisasi produksi minyak bumi, reaktivasi sumur-sumur yang selama ini idle (menganggur atau tidak produksi), serta eksplorasi potensi minyak bumi.

Teknik pengeboran horizontal mulai diterapkan di beberapa wilayah kerja minyak dan gas bumi. Teknik ini diadaptasi dari AS yang diklaim manjur meningkatkan produksi dari 3,5 juta barel menjadi 13 juta barel sehari.

Indonesia "dinina-bobokan" cadangan minyak sebesar 4,7 miliar barel (data Februari 2024). Dengan dipompa maksimal 1 juta barel sehari, cadangan itu bakal habis dalam 13 tahun.

Namun akan lebih cepat tandas jika teknik horizontal diterapkan. Pokok kata pasti habis, tapi masih cukup, bahkan jika Prabowo berkuasa lagi lewat Pilpres 2029 mendatang.

Batu bara tetap primadona. Energi listrik Indonesia masih ditopang PLTU yang bersumber dari batu bara.

Baca juga: Ketahanan Ekonomi dan Energi RI Terancam Jika Mundur dari Perjanjian Paris

Komoditas ini menjadi sumber penghasilan negara dengan volume ekspor yang terus meningkat. Pada 2024, negeri kita mengekspor 555 juta batu bara atau setara 33-35 persen dari total konsumsi dunia (Ditjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM).

Jebakan ini membuat jalan pensiun dini PLTU batu bara berada di area "abu-abu". Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah mau saja memensiun-dinikan PLTU batu bara.

"Catatannya, kasih cuan, kasih uangnya. Nggak boleh bunga mahal, pinjaman jangka panjang dengan harga sampai ke rakyat yang murah," kata Bahlil (Kompas.com, 3 Februari 2025).

Pak menteri realistis, sebab untuk pensiun dini PLTU Cirebon 1 di Jawa Barat saja memerlukan 1,3 miliar dollar AS. Inilah repotnya masalah negeri kita di mana 67 persen pembangkit listriknya masih menggunakan batu bara.

Karena ketergantungan itu, sekali lagi gasifikasi batu bara bakal dilaksanakan tahun ini. Gasifikasi ini bagian dari hilirisasi yang dianggap menjadi jurus jitu menghimpun dollar dan mendongkrak ekonomi nasional.

Pertanyaan tentang posisi energi terbarukan adalah hal yang rumit. Sampai 2024, realisasi baruan energi baru dan terbarukan (EBT) cuma 12,5 persen. Sisanya 87,5 persen disokong energi tak terbarukan alias fosil.

Sementara tahun ini, target bauran EBT dipatok 23 persen. Hampir mustahil mencapainya di tengah kampanye Pemerintahan Prabowo yang terjerat migas dan batu bara.

Dan mungkin, saking beratnya beban itu, hingga 23 Maret 2025, target terbaru pemotongan emisi karbon atau nationally determined contribution (NDC) Indonesia belum diumumkan oleh Presiden Prabowo.

Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, pembiayaan oleh Danantara akan difokuskan untuk ekspansi di sektor minyak dan gas.

Sementara proyek EBT masuk dalam gelombang kedua. Sekali lagi dan lagi pemerintah begitu realistis.

Situasi domestik dan global, mau tak mau, bikin aktivis pro-iklim getir. Dalam poin 44 visi, misi dan programnya saat kampanye Pilpres 2024, Prabowo-Gibran menyatakan bakal mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau (superpower).

Rasanya itu semua masih akan "gagah di atas kertas". Untuk mewujudkannya tak segampang menukilkannya sebagai ide, gagasan dan narasi.

Betapa pun, situasi yang dialami negeri kita, tidak khas. Banyak negara lain di kolong langit ini yang menghadapi masalah serupa.

Indonesia mesti melipatgandakan ikhtiar agar transisi ke energi terbarukan tetap berjalan, sekalipun lambat, melelahkan dan kadang seperti sia-sia atau mubazir. Jalan ke energi bersih dan berkelanjutan adalah point of no return.