Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekspor Nikel Indonesia Terancam akibat Perang Dagang Trump

Kompas.com, 7 April 2025, 13:43 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, mengungkapkan ekspor nikel Indonesia terancam akibat tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat. 

Saat ini, lanjut dia, harga nikel di pasar internasional terpantau turun minus 11 persen secara tahunan (yoy). 

"Jadi penurunan nikelnya sudah sangat dalam sekali. Malau nikel kita tetap ekspor barang setengah jadi ya, feronikel, kemudian nikel pig iron, kerugian dari sisi hilangnya potensi ekspornya besar sekali," ujar Bhima saat dihubungi, Senin (7/4/2025). 

Baca juga: AS Pertimbangkan Tambang Laut Dalam untuk Cari Nikel dan Lawan China

Dia menjelaskan bahwa nikel menjadi bahan baku kendaraan listrik, kendaraan konvensional, dan baterai. Apabila industri otomotif terkena tarif 25 persen untuk ekspor ke AS, dan ditambah adanya tarif resiprokal maka permintaan nikel dipastikan menurun. 

"Aksi balasan tarif China dengan 34 persen tarif terhadap produk impor AS menambah suram harga nikel," ucap Bhima. 

Di saat bersamaan, Indonesia juga menghadapi kelebihan suplai nikel beberapa tahun belakangan. Bhima menyebut, masifnya pembangunan smelter di dalam negeri tidak sejalan dengan permintaan dari China yang lesu. 

Baca juga: Smelter Nikel Asal China Terancam Tutup, Bisakah Danantara Jadi Penyelamat?

"Tetapi, di sisi lain sebenarnya masih ada peluang. Dalam keterangan gedung putih soal tarif resiprokal. Disebutkan bahwa terdapat mineral yang dikecualikan dari tarif, salah satunya nikel dan tembaga," ungkap Bhima. 

AS sendiri memiliki tambang nikel, namun belum bisa memenuhi kenutuhan dalam negeri. Tercatat, negara ini mengimpor nikel senilai 2,39 miliar dolar AS pada 2023. 

"Pemerintah harus manfaatkan peluang ini untuk dorong ekspor olahan nikel baik NPI, feronikel, dan nikel matte ke AS," papar Bhima. 

"Strategi direct export ke AS bisa dilakukan jika secara paralel prasyarat traceability atau ketelusuran produk, standar lingkungan dan perlindungan tenaga kerja di perketat," imbuh dia. 

Baca juga: Tarif Trump Berpotensi Bikin Perang Dagang Baru, Indonesia Terancam Jadi Pasar Produk KW

Misalnya, penghentian PLTU batu bara di kawasan industri pengolahan nikel. Selain itu, pengalihan hilirisasi mineral ke energi terbarukan bisa membuat daya tawar nikel Indonesia naik di AS.

Menurut Bhima, ajakan bagi perusahaan AS untuk berinvestasi di pengolahan nikel Indonesia pun meningkatkan peluang investasi sekaligus diversifikasi negara asal investasi. 

 Ini penting untuk dikelola dengan baik, karena Indonesia terlalu bergantung pada China dalam hilirisasi nikel, dan itu berisiko tinggi di era perang dagang," tutur dia. 

Diberitakan sebelumnya, Trump menaikkan tarif impor untuk produk Indonesia hingga 32 persen. Kebijakan ini bagian dari tarif timbal balik atau reciprocal tariff yang diberlakukan bagi negara dengan surplus perdagangan terhadap AS. 

Baca juga: Prabowo Bakal Berunding dengan AS Usai RI Kena Tarif Resiprokal 32 Persen

"Indonesia menerapkan tarif impor 64 persen terhadap produk AS," demikian pernyataan Gedung Putih dalam data yang diumumkan Trump pada 2 April 2025. 

AS berpandangan angka tersebut muncul akibat manipulasi mata uang dan hambatan perdagangan yang diterapkan Indonesia. 

Defisit perdagangan AS terhadap Indonesia mencapai 18 miliar dolar AS pada 2024. Data itu menjadi dasar keputusan Trump untuk menaikkan tarif impor produk Indonesia.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dianggap Boros Emisi, Perjalanan Udara Presiden FIFA di Piala Dunia Tuai Protes
Dianggap Boros Emisi, Perjalanan Udara Presiden FIFA di Piala Dunia Tuai Protes
Pemerintah
Ekonom IPB: Pembangunan Terlalu Fokus pada Angka, Abaikan Aspek Moral dan Tata Kelola
Ekonom IPB: Pembangunan Terlalu Fokus pada Angka, Abaikan Aspek Moral dan Tata Kelola
Pemerintah
Mayoritas Pemimpin Bisnis Cemas Transisi Iklim Berjalan Kacau
Mayoritas Pemimpin Bisnis Cemas Transisi Iklim Berjalan Kacau
Pemerintah
PBB Desak Raksasa Teknologi Transparan Soal Dampak Lingkungan dari AI
PBB Desak Raksasa Teknologi Transparan Soal Dampak Lingkungan dari AI
Pemerintah
Dari Gang Sempit di Jakarta, Seorang ASN Bangun Ekonomi Sirkular yang Turut Hidupi Warga
Dari Gang Sempit di Jakarta, Seorang ASN Bangun Ekonomi Sirkular yang Turut Hidupi Warga
LSM/Figur
Konsorsium Tiga Media di Asia Tenggara Kerja Sama untuk Perkuat ESG
Konsorsium Tiga Media di Asia Tenggara Kerja Sama untuk Perkuat ESG
Pemerintah
Menilik Upaya BNI dalam Mendorong Pemerataan Pendidikan di Tanah Air
Menilik Upaya BNI dalam Mendorong Pemerataan Pendidikan di Tanah Air
BUMN
Survei KPMG: 4 dari 5 Perusahaan Bingung Ukur Nilai Ekonomi Bisnis Berkelanjutan
Survei KPMG: 4 dari 5 Perusahaan Bingung Ukur Nilai Ekonomi Bisnis Berkelanjutan
Pemerintah
BNPB Catat Banjir-Kekeringan Landa Sejumlah Wilayah, Ribuan Orang Terdampak
BNPB Catat Banjir-Kekeringan Landa Sejumlah Wilayah, Ribuan Orang Terdampak
Pemerintah
Ilusi Lahan Baru di Tengah Deforestasi
Ilusi Lahan Baru di Tengah Deforestasi
Pemerintah
Regulasi ESG di Indonesia Belum Penuhi Aspek yang Dipersyaratkan Pasar Global
Regulasi ESG di Indonesia Belum Penuhi Aspek yang Dipersyaratkan Pasar Global
Pemerintah
Krisis Iklim Rusak Keanekaragaman Hayati Mikroba Sungai
Krisis Iklim Rusak Keanekaragaman Hayati Mikroba Sungai
Pemerintah
BRIN dan YKAN Uji Pembakaran Gambut Terkendali untuk Perbaiki Akurasi Data Emisi Nasional
BRIN dan YKAN Uji Pembakaran Gambut Terkendali untuk Perbaiki Akurasi Data Emisi Nasional
LSM/Figur
Paparan Suhu Panas Ekstrem Global Naik 22 Persen, Apa Dampaknya?
Paparan Suhu Panas Ekstrem Global Naik 22 Persen, Apa Dampaknya?
LSM/Figur
PBB Peringatkan AI Perparah Bias Gender dan Kekerasan di Dunia Maya
PBB Peringatkan AI Perparah Bias Gender dan Kekerasan di Dunia Maya
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau