Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekspor Nikel Indonesia Terancam akibat Perang Dagang Trump

Kompas.com - 07/04/2025, 13:43 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, mengungkapkan ekspor nikel Indonesia terancam akibat tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat. 

Saat ini, lanjut dia, harga nikel di pasar internasional terpantau turun minus 11 persen secara tahunan (yoy). 

"Jadi penurunan nikelnya sudah sangat dalam sekali. Malau nikel kita tetap ekspor barang setengah jadi ya, feronikel, kemudian nikel pig iron, kerugian dari sisi hilangnya potensi ekspornya besar sekali," ujar Bhima saat dihubungi, Senin (7/4/2025). 

Baca juga: AS Pertimbangkan Tambang Laut Dalam untuk Cari Nikel dan Lawan China

Dia menjelaskan bahwa nikel menjadi bahan baku kendaraan listrik, kendaraan konvensional, dan baterai. Apabila industri otomotif terkena tarif 25 persen untuk ekspor ke AS, dan ditambah adanya tarif resiprokal maka permintaan nikel dipastikan menurun. 

"Aksi balasan tarif China dengan 34 persen tarif terhadap produk impor AS menambah suram harga nikel," ucap Bhima. 

Di saat bersamaan, Indonesia juga menghadapi kelebihan suplai nikel beberapa tahun belakangan. Bhima menyebut, masifnya pembangunan smelter di dalam negeri tidak sejalan dengan permintaan dari China yang lesu. 

Baca juga: Smelter Nikel Asal China Terancam Tutup, Bisakah Danantara Jadi Penyelamat?

"Tetapi, di sisi lain sebenarnya masih ada peluang. Dalam keterangan gedung putih soal tarif resiprokal. Disebutkan bahwa terdapat mineral yang dikecualikan dari tarif, salah satunya nikel dan tembaga," ungkap Bhima. 

AS sendiri memiliki tambang nikel, namun belum bisa memenuhi kenutuhan dalam negeri. Tercatat, negara ini mengimpor nikel senilai 2,39 miliar dolar AS pada 2023. 

"Pemerintah harus manfaatkan peluang ini untuk dorong ekspor olahan nikel baik NPI, feronikel, dan nikel matte ke AS," papar Bhima. 

"Strategi direct export ke AS bisa dilakukan jika secara paralel prasyarat traceability atau ketelusuran produk, standar lingkungan dan perlindungan tenaga kerja di perketat," imbuh dia. 

Baca juga: Tarif Trump Berpotensi Bikin Perang Dagang Baru, Indonesia Terancam Jadi Pasar Produk KW

Misalnya, penghentian PLTU batu bara di kawasan industri pengolahan nikel. Selain itu, pengalihan hilirisasi mineral ke energi terbarukan bisa membuat daya tawar nikel Indonesia naik di AS.

Menurut Bhima, ajakan bagi perusahaan AS untuk berinvestasi di pengolahan nikel Indonesia pun meningkatkan peluang investasi sekaligus diversifikasi negara asal investasi. 

 Ini penting untuk dikelola dengan baik, karena Indonesia terlalu bergantung pada China dalam hilirisasi nikel, dan itu berisiko tinggi di era perang dagang," tutur dia. 

Diberitakan sebelumnya, Trump menaikkan tarif impor untuk produk Indonesia hingga 32 persen. Kebijakan ini bagian dari tarif timbal balik atau reciprocal tariff yang diberlakukan bagi negara dengan surplus perdagangan terhadap AS. 

Baca juga: Prabowo Bakal Berunding dengan AS Usai RI Kena Tarif Resiprokal 32 Persen

"Indonesia menerapkan tarif impor 64 persen terhadap produk AS," demikian pernyataan Gedung Putih dalam data yang diumumkan Trump pada 2 April 2025. 

AS berpandangan angka tersebut muncul akibat manipulasi mata uang dan hambatan perdagangan yang diterapkan Indonesia. 

Defisit perdagangan AS terhadap Indonesia mencapai 18 miliar dolar AS pada 2024. Data itu menjadi dasar keputusan Trump untuk menaikkan tarif impor produk Indonesia.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Residivis Kasus Pembalakan Liar di Riau Terancam 5 Tahun Penjara
Residivis Kasus Pembalakan Liar di Riau Terancam 5 Tahun Penjara
Pemerintah
BLDF Revitalisasi Taman Museum RA Kartini, Tanam Bunga hingga Pohon Herbal
BLDF Revitalisasi Taman Museum RA Kartini, Tanam Bunga hingga Pohon Herbal
Swasta
Antisipasi Karhutla di Sumsel, Menteri LH Gandeng Gapki Siapkan Langkah Mitigasi
Antisipasi Karhutla di Sumsel, Menteri LH Gandeng Gapki Siapkan Langkah Mitigasi
Pemerintah
UNDP Indonesia dan Biji-biji Initiative Bekali 30.000 Pemuda dengan Keterampilan Digital
UNDP Indonesia dan Biji-biji Initiative Bekali 30.000 Pemuda dengan Keterampilan Digital
LSM/Figur
Beracun dan Berbahaya, KLH Minta Daerah Siapkan Rencana Bebas Merkuri
Beracun dan Berbahaya, KLH Minta Daerah Siapkan Rencana Bebas Merkuri
Pemerintah
Ruang Hijau Tidak Cukup, Kota-kota Kita Perlu Diliarkan Kembali
Ruang Hijau Tidak Cukup, Kota-kota Kita Perlu Diliarkan Kembali
LSM/Figur
Novotel Gagas Menu Ramah Iklim: Tanpa Seafood Terancam Punah, Lebih Banyak Plant-Based
Novotel Gagas Menu Ramah Iklim: Tanpa Seafood Terancam Punah, Lebih Banyak Plant-Based
Swasta
Beruang Madu yang Nyasar ke Permukiman di Kampar Selamat, Kini Dilepasliarkan
Beruang Madu yang Nyasar ke Permukiman di Kampar Selamat, Kini Dilepasliarkan
Pemerintah
Efisiensi Energi Jadi Prioritas, Dua Pertiga Industri Global Tambah Anggaran
Efisiensi Energi Jadi Prioritas, Dua Pertiga Industri Global Tambah Anggaran
Swasta
Bagaimana AI Membantu Industri Mode Kurangi Limbah Tekstil?
Bagaimana AI Membantu Industri Mode Kurangi Limbah Tekstil?
Pemerintah
Dituduh Manipulasi Pasar Batu Bara lewat ESG, BlackRock Melawan
Dituduh Manipulasi Pasar Batu Bara lewat ESG, BlackRock Melawan
Swasta
India Alami Musim Hujan Paling Dini dalam 14 Tahun, Bawa Berkah Sekaligus Musibah
India Alami Musim Hujan Paling Dini dalam 14 Tahun, Bawa Berkah Sekaligus Musibah
Pemerintah
IPB Temukan Parasitoid Baru, Basmi Hama Padi dan Ubah Cara Pandang soal Alang-alang
IPB Temukan Parasitoid Baru, Basmi Hama Padi dan Ubah Cara Pandang soal Alang-alang
LSM/Figur
Australia Pinjamkan 15 Juta Dollar AS untuk Ekspansi PLTP Muara Laboh
Australia Pinjamkan 15 Juta Dollar AS untuk Ekspansi PLTP Muara Laboh
Pemerintah
Menteri LH Pidanakan Pengelola Bantargebang karena Langgar Sanksi Administrasi
Menteri LH Pidanakan Pengelola Bantargebang karena Langgar Sanksi Administrasi
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau