Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

China Ingkar Janji, Masih Danai 88 Persen Proyek Batu Bara BRICS

Kompas.com, 1 Mei 2025, 19:06 WIB
Eriana Widya Astuti,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

KOMPAS.com - China masih mendanai proyek batu bara baru di negara-negara BRICS, meski sudah berjanji pada tahun 2021 untuk menghentikan pembiayaan itu di luar negeri.

Hal itu terungkap dalam analisis investasi energi di negara-negara BRICS yang dirilis think tank Gloal Energy Monitor (GEM) pada Selasa (29/4/2025).

GEM menyebut bahwa Tiongkok terlibat dalam pembangunan proyek batu bara baru sebesar 7,7 Gigawatt, sebagian besar digunakan untuk menjalankan smelter nikel di Indonesia.

Blok BRICS didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok pada 2009 dan sejak itu telah memperluas keanggotaan dan kemitraannya hingga mencakup sekitar seperempat ekonomi global yang menyumbang setengah emisi karbon dioksida perubahan iklim.

Meskipun penerapan energi terbarukan secara cepat di Brasil, India, dan Tiongkok membuat energi terbarukan menyumbang lebih dari separuh bauran listrik total BRICS tahun lalu, 10 anggota dan mitra terbaru — termasuk Nigeria, Kazakhstan, serta Indonesia — masih bergantung pada bahan bakar fosil untuk memenuhi permintaan energi yang meningkat, sering kali dengan dukungan dari Tiongkok.

Baca juga: PLN Mengaku Siap Kaji Pensiun Dini PLTU Batu Bara

"Ada risiko nyata bahwa investasi batu bara, gas, dan minyak akan menjerumuskan negara-negara ini ke arah yang salah," kata James Norman, manajer proyek Global Integrated Power Tracker dari GEM, seperti dikutip Reuters, Kamis (1/5/2025).

Data GEM menunjukkan bahwa kesepuluh negara tersebut sedang membangun kapasitas pembangkit listrik dari batu bara, minyak, dan gas sebesar 25 GW, sementara untuk surya dan angin hanya 2,3 GW. Ada 63 GW kapasitas pembangkit listrik tenaga gas yang sedang dikembangkan.

GEM menyatakan bahwa 62 persen dari kapasitas pembangkit listrik yang sedang dibangun di sepuluh negara tersebut bergantung pada badan usaha milik negara Tiongkok untuk pembiayaan, pengadaan, rekayasa, atau konstruksi. Tiongkok mendukung 88 persen dari seluruh pembangkit listrik batu bara baru yang sedang dibangun.

Kementerian Lingkungan Hidup Tiongkok belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Presiden Xi Jinping menyatakan pada 2021 bahwa Tiongkok tidak akan lagi membantu membangun atau membiayai pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri, namun setidaknya 26,2 GW kapasitas baru yang didukung Tiongkok telah dibangun sejak janji tersebut dibuat.

Perubahan iklim akan menjadi topik utama dalam pertemuan para pemimpin BRICS di Brasil pada bulan Juni. Banyak yang menyerukan perlunya Tiongkok dan negara lainnya untuk membuat komitmen yang lebih ambisius dalam mengurangi emisi menjelang KTT Iklim COP 30 pada bulan November.

Baca juga: Studi: Perusahaan China Bangun 7,7 GW PLTU Batu Bara di Indonesia

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Bali Jadi Pusat Pariwisata, tapi Sampah Lautnya Kian Meningkat
Bali Jadi Pusat Pariwisata, tapi Sampah Lautnya Kian Meningkat
Pemerintah
Disebut Asia Tenggara Kontributor Terbesar, Kenapa Kadar Metana di Awal Tahun 2020-an Pecah Rekor
Disebut Asia Tenggara Kontributor Terbesar, Kenapa Kadar Metana di Awal Tahun 2020-an Pecah Rekor
Pemerintah
Peneliti Kaitkan Naiknya Kasus Gigitan Hiu dengan Perubahan Iklim
Peneliti Kaitkan Naiknya Kasus Gigitan Hiu dengan Perubahan Iklim
Pemerintah
Tren Global Predator Darat Berburu di Pesisir, Lebih dari 7.000 Penguin di Argentina Mati Selama 4 Tahun
Tren Global Predator Darat Berburu di Pesisir, Lebih dari 7.000 Penguin di Argentina Mati Selama 4 Tahun
LSM/Figur
SBTi Siapkan Standar Emisi Nol Bersih Baru bagi Industri Otomotif
SBTi Siapkan Standar Emisi Nol Bersih Baru bagi Industri Otomotif
LSM/Figur
Uni Eropa Terancam Kekurangan Bahan Mentah untuk Transisi Energi Bersih
Uni Eropa Terancam Kekurangan Bahan Mentah untuk Transisi Energi Bersih
Pemerintah
Patahkan Stigma, Inilah Kisah Kolaborasi Petani dengan Industri Tambang yang Bertanggung Jawab
Patahkan Stigma, Inilah Kisah Kolaborasi Petani dengan Industri Tambang yang Bertanggung Jawab
Swasta
United Tractors Cabang Padang Raih Penghargaan Kementerian UMKM
United Tractors Cabang Padang Raih Penghargaan Kementerian UMKM
Swasta
Menteri LH Larang Insinerator Mini di Bandung, Benarkah Emisinya Lebih Berbahaya?
Menteri LH Larang Insinerator Mini di Bandung, Benarkah Emisinya Lebih Berbahaya?
LSM/Figur
RDF Rorotan Bantu Kurangi Beban Bantargebang, Ini Cerita Warga
RDF Rorotan Bantu Kurangi Beban Bantargebang, Ini Cerita Warga
LSM/Figur
Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan Kerja, KAI Daop 7 Madiun Gelar Diklat Masinis dan Asisten
Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan Kerja, KAI Daop 7 Madiun Gelar Diklat Masinis dan Asisten
BUMN
SAF Berbasis Limbah Sawit Diusulkan Masuk Kebijakan Mandatori
SAF Berbasis Limbah Sawit Diusulkan Masuk Kebijakan Mandatori
LSM/Figur
Gas Asam Nitrat Bocor di Cilegon, BRIN Imbau untuk Cepat Dinetralkan
Gas Asam Nitrat Bocor di Cilegon, BRIN Imbau untuk Cepat Dinetralkan
Pemerintah
Di Balik Asap Pembakaran Sampah, Ada Masalah Sosial yang Tak Sederhana
Di Balik Asap Pembakaran Sampah, Ada Masalah Sosial yang Tak Sederhana
LSM/Figur
Gajah Sumatera Ditemukan Mati Tanpa Kepala di Riau, Kemenhut Buru Pelaku
Gajah Sumatera Ditemukan Mati Tanpa Kepala di Riau, Kemenhut Buru Pelaku
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau