Kelola Pesisir Derawan, Tekan Emisi Setara 72.000 Ton CO2

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mengungkapkan, rehabilitasi karbon biru di Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur berpotensi mengurangi emisi hingga 72.505 ton CO2 ekuivalen per tahun.

Hal ini berdasarkan studi di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS).

“KKP3K-KDPS memiliki nilai penting untuk mitigasi perubahan iklim, pelestarian keanekaragaman hayati," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur, Irhan Hukmaidy, dalam keterangannya, Senin (26/5/2025).

"Inisiatif ini mencerminkan komitmen kami terhadap pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan melalui inovasi, sains, dan kolaborasi," imbuh dia.

Baca juga: 4 Alasan Tahun 2025 Jadi Titik Balik Ekonomi Biru

Dia menyebut, pengelolaan yang terintegrasi dan terkoordinasi dari sektor karbon hijau serta karbon biru penting dilakukan.

KKP3K-KDPS yang terletak di Bentang Laut Sulu Sulawesi dengan total luas 285.548 hektare memiliki keanekaragaman hayati laut dan pesisir.

Kawasan ini dikenal sebagai jalur migrasi biota laut serta merupakan wilayah perikanan bernilai ekonomis tinggi. Selain itu, terdiri dari hutan mangrove seluas 17.704 hektare, padang lamun seluas 1.808 hektare, hingga habitat bagi 397 spesies.

Untuk mendukung pembiayaan konservasi, YKAN bersama para mitra melakukan studi kelayakan awal untuk menilai potensi nilai ekonomi karbon berdasarkan standar yang ada.

Studi menunjukkan bahwa ekosistem karbon biru di KKP3K-KDPS bernilai ekonomi untuk pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

Baca juga: Bagaimana Karbon Biru Membuat Warga Kolumbia Bahagia?

“Kami memberikan apresiasi kepada YKAN dan mitra yang telah melakukan studi ini, sehingga berguna untuk basis data potensi karbon, keanekaragaman hayati, dan strategi pengembangan nilai ekonomi karbon biru nantinya," papar Irhan.

Ia menyatakan, hasil studi pemanfaatan karbon biru harus menghasilkan strategi dan aksi mitigasi perubahan iklim di Kalimantan Timur.

"Harapan kami ekosistem karbon biru tetap terjaga dan juga bisa melindungi khususnya wilayah pantai, menjadi wilayah penyangga, mencegah erosi dan bencana alam di Provinsi Kalimantan Timur," jelas Irhan.

Sejauh ini, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertugas mengelola Kepulauan Derawan dan sekitarnya tengah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Dengan begitu, karbon biru akan mendukung unit pengelola dalam mencapai tujuan pembiayaan berkelanjutan bagi konservasi maupun pengelolaan ekosistem mangrove dan lahan basah.

Baca juga: ASEAN Blue Innovation Expo 2025, UNDP Dorong Ekonomi Biru untuk Masa Depan Hijau

Perwakilan Direktorat Konservasi Ekosistem KKP, Leny Dwihastuty, menilai rencana pengembangan proyek karbon biru sejalan dengan target pemerintah terkait ekonomi biru dan Nationally Determined Contribution (NDC) 2030.

Hal tersebut memberikan legitimasi hukum untuk pengembangan skema karbon biru berbasis kawasan konservasi.

"Selain itu, posisi KKP3K-KDPS sebagai ekosistem dengan nilai biodiversitas tinggi berpotensi menghasilkan nilai ekonomi karbon yang premium. Namun perlu dipastikan aktivitas pemanfaatan karbon biru tidak mengurangi nilai konservasi kawasan," tutur Leny.

Pemanfaatannya, lanjut dia, harus menghasilkan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Sementara itu, Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman berkata upaya ini diharapkan dapat memperbaiki ekosistem, mengurangi emisi karbon, dan memperkuat mata pencaharian masyarakat terutama di desa-desa yang bergantung pada ekosistem mangrove.

Baca juga: Observasi Laut Bisa Bantu Kembangkan Ekonomi Biru RI

"Melalui pelaksanaan Program Koralestari yang didukung oleh Global Fund for Coral Reefs (GFCR), saat ini YKAN berupaya mendukung munculnya sumber-sumber pendanaan inovatif untuk konservasi dan restorasi terumbu karang di Indonesia, yang bertumpu pada pendanaan mandiri, termasuk dari potensi karbon biru,” ucap Ilman.