KOMPAS.com — Pembangunan Jakarta ke depan menempatkan keberlanjutan sosial sebagai fokus utama, dengan memberi perhatian khusus pada perempuan dan anak.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga ramah bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikannya menjelang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang menjadi momentum penting bagi arah pembangunan kota.
Menurutnya, kota global tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga dari seberapa aman dan nyamannya kota itu bagi semua warganya.
“Oleh sebab itu, Jakarta harus bisa menjadi kota yang aman dan adil bagi semua, termasuk perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya,” ujar Veronica sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (17/6/2025).
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menekankan perlunya keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, pelaku usaha, hingga individu.
Namun, tantangan yang ada tidak ringan. Veronica menyebutkan kekerasan seksual serta dampak digitalisasi terhadap perempuan dan anak sebagai dua persoalan mendesak yang perlu segera diatasi.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengembangkan sejumlah inisiatif, seperti Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang sudah dilaksanakan di Jakarta melalui Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), yang menjadi bagian dari infrastruktur sosial kota.
“Community center seperti RBI bisa menjadi ruang aman untuk melaporkan kekerasan yang dialami perempuan dan anak, mengembangkan potensi warga, membangun ketahanan keluarga, hingga mengedukasi tentang keamanan digital dan literasi keuangan,” jelasnya.
Sementara itu, dari sisi ekonomi sosial, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menyatakan kesiapannya untuk mendukung penguatan daya tahan dan kreativitas masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam menghadapi tantangan masa depan.
Baca juga: Anak Muda Butuh Ruang Hijau, Mampukah Kota Masa Depan Menjawabnya?
Adapun, di tingkat daerah, Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Iin Mutmainnah, menegaskan komitmen untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui pembaruan regulasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dijalankan adalah revisi Perda Nomor 8 Tahun 2011.
“Revisi ini akan menghasilkan dua regulasi baru, yaitu Perda Perlindungan Perempuan dan Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA). Saat ini lima kota dan satu kabupaten di Jakarta sudah masuk KLA kategori utama. Harapannya, revisi ini bisa membawa Jakarta ke tingkat paripurna,” kata Iin.
Dukungan dari komunitas juga menjadi bagian penting. Kawan Puan, jaringan komunitas perempuan yang fokus pada perlindungan dan pemberdayaan, menjadi salah satu mitra strategis.
“Kawan Puan telah membantu lebih dari seribu korban kekerasan seksual, bekerja sama dengan 30 mitra LSM, dan memberikan dukungan pendanaan kepada sekitar 450 perempuan,” ujar Co-Founder Kawan Puan, Hannah Al Rashid.
Ia menambahkan, komunitas akar rumput sering menjadi sumber ide-ide inovatif, namun sering kali terbatas oleh jarak antara masyarakat dan pemerintah.
Oleh sebab itu, kemitraan antara komunitas dan pemerintah dinilai penting agar inisiatif dari bawah bisa menjangkau lebih banyak pihak dan berdampak lebih luas.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Jakarta menapaki jalan menuju kota yang tidak hanya berkembang secara fisik dan ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara sosial—sebuah kota yang memastikan tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal, terutama perempuan, anak, dan kelompok paling rentan.
Baca juga: Ruang Hijau Tidak Cukup, Kota-kota Kita Perlu Diliarkan Kembali
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya