Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan Sembarangan di Luar Kawasan Lindung Ancam Biodiversitas

Kompas.com, 22 Juni 2025, 16:06 WIB
Monika Novena,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

Sumber PHYSORG

KOMPAS.com - Menetapkan kawasan sebagai ruang lindung bagi satwa liar merupakan strategi umum untuk melestarikan keanekaragaman hayati, tetapi pembangunan manusia yang padat di sekitar area tersebut bisa sangat mengurangi manfaat dari perlindungan itu.

Fenomena tersebut dijelaskan dalam sebuah studi baru yang dipublikasikan di jurnal Current Biology.

Dalam studi tersebut, peneliti menggunakan data kamera jebak untuk mengevaluasi efektivitas ratusan kawasan lindung di seluruh China.

Data jebakan kamera ini sangat berguna karena bisa merekam keberadaan dan perilaku satwa liar tanpa mengganggu mereka.

Mengutip Phys, Sabtu (21/6/2025), Roland Kays, salah satu penulis studi menyatakan bahwa para peneliti menemukan kehilangan besar dalam keanekaragaman hayati di area lindung yang terkepung oleh aktivitas dan pembangunan manusia.

Hal ini menyebabkan upaya perlindungan keanekaragaman hayati di dalamnya menjadi kurang efektif dan bahkan menyebabkan banyak spesies hilang.

Baca juga: Penelitian: Semua Kehilangan Keanekaragaman Hayati Disebabkan Manusia

Penurunan keanekaragaman hayati sering kali dimulai dengan predator besar seperti harimau.

Populasi mereka berkurang drastis karena pergerakan mereka dibatasi oleh keberadaan manusia.

Predator besar membutuhkan wilayah jelajah yang luas untuk mencari makan dan berkembang biak. Jika wilayah jelajah mereka terpotong-potong atau sulit dilalui karena aktivitas manusia, mereka akan kesulitan bertahan hidup.

Ada konsep yang disebut "matriks" oleh para ilmuwan. Ini adalah area di antara dua area lindung.

Matriks ini sangat penting karena memungkinkan spesies besar, seperti harimau, untuk bergerak bebas dari satu area lindung ke area lindung lainnya. Ini penting untuk menjaga keragaman genetik dan populasi yang sehat.

Ketika matriks ini menjadi sulit dilewati karena pembangunan manusia, deforestasi, maka predator puncak seperti harimau, sering kali menjadi spesies pertama yang menderita kerugian.

"Spesies yang lebih besar akan membutuhkan lebih banyak ruang, dan salah satu cara untuk mendapatkannya adalah dengan berpindah dari satu kawasan lindung ke kawasan lindung lainnya. Cara lainnya adalah dengan menggunakan area di luar kawasan lindung," kata Kays.

Baca juga: Sebagian Besar Keanekaragaman Hayati Hutan Hujan Terancam

"Seiring dengan semakin berkembangnya area di luar kawasan lindung, spesies yang lebih besar ini tidak akan dapat bergerak sebagaimana mestinya, dan Anda akan mulai kehilangan mereka," paparnya lagi.

Para peneliti menemukan bahwa predator puncak telah punah sepenuhnya di sekitar 84 persen dari area-area lindung yang diteliti.

Kepunahan ini berkorelasi erat dengan seberapa luas atau intensif pembangunan manusia di dekat area lindung tersebut.

Dalam beberapa kasus, para peneliti bahkan menemukan bahwa area-area lindung itu mungkin ditetapkan sangat terlambat.

Artinya, spesies predator besar sudah terlanjur punah sebelum area tersebut ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Dampak dari hilangnya predator puncak ini sangat jelas. Area yang tidak memiliki spesies predator besar ini menjadi jauh kurang beragam keanekaragaman hayatinya.

Area tersebut juga didominasi oleh peningkatan predator berukuran sedang lainnya yang akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan spesies lain.

"Tingkat kepunahan yang diamati dalam studi ini jauh lebih cepat yang menunjukkan adanya tekanan besar dari aktivitas yang tidak alami yaitu pembangunan manusia," ungkap Junjie Liu, penulis utama studi dari Universitas Guangxi.

"Hipotesis awal saya adalah area lindung akan menjaga ekosistem tetap kompleks dan sehat. Namun, data menunjukkan bahwa ekosistem di area lindung yang ada justru kurang kompleks, bahkan lebih buruk dari skenario kepunahan acak," tambahnya.

Baca juga: Harapan Orangutan di Tengah Ancaman Kepunahan: Sains, Politik, Publik

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Presiden Prabowo Beri 20.000 Hektar Lahan di Aceh untuk Gajah
Presiden Prabowo Beri 20.000 Hektar Lahan di Aceh untuk Gajah
Pemerintah
IWGFF: Bank Tak Ikut Tren Investasi Hijau, Risiko Reputasi akan Tinggi
IWGFF: Bank Tak Ikut Tren Investasi Hijau, Risiko Reputasi akan Tinggi
LSM/Figur
MBG Bikin Anak Lebih Aktif, Fokus, dan Rajin Belajar di Sekolah?, Riset Ini Ungkap Persepsi Orang Tua
MBG Bikin Anak Lebih Aktif, Fokus, dan Rajin Belajar di Sekolah?, Riset Ini Ungkap Persepsi Orang Tua
LSM/Figur
Mikroplastik Bisa Sebarkan Patogen Berbahaya, Ini Dampaknya untuk Kesehatan
Mikroplastik Bisa Sebarkan Patogen Berbahaya, Ini Dampaknya untuk Kesehatan
LSM/Figur
Greenpeace Soroti Krisis Iklim di Tengah Minimnya Ruang Aman Warga Jakarta
Greenpeace Soroti Krisis Iklim di Tengah Minimnya Ruang Aman Warga Jakarta
LSM/Figur
Interpol Sita 30.000 Satwa dan Tanaman Ilegal di 134 Negara, Perdagangan Daging Meningkat
Interpol Sita 30.000 Satwa dan Tanaman Ilegal di 134 Negara, Perdagangan Daging Meningkat
Pemerintah
PHE Konsisten Lestarikan Elang Jawa di Kamojang Jawa Barat
PHE Konsisten Lestarikan Elang Jawa di Kamojang Jawa Barat
Pemerintah
Indeks Investasi Hijau Ungkap Bank Nasional di Posisi Teratas Jalankan ESG
Indeks Investasi Hijau Ungkap Bank Nasional di Posisi Teratas Jalankan ESG
LSM/Figur
Korea Selatan Larang Label Plastik di Botol Air Minum per Januari 2026
Korea Selatan Larang Label Plastik di Botol Air Minum per Januari 2026
Pemerintah
Aturan Baru Uni Eropa, Wajibkan 25 Persen Plastik Daur Ulang di Mobil Baru
Aturan Baru Uni Eropa, Wajibkan 25 Persen Plastik Daur Ulang di Mobil Baru
Pemerintah
BRIN Soroti Banjir Sumatera, Indonesia Dinilai Tak Belajar dari Sejarah
BRIN Soroti Banjir Sumatera, Indonesia Dinilai Tak Belajar dari Sejarah
Pemerintah
KLH Periksa 8 Perusahaan Diduga Picu Banjir di Sumatera Utara
KLH Periksa 8 Perusahaan Diduga Picu Banjir di Sumatera Utara
Pemerintah
Banjir Sumatera, BMKG Dinilai Belum Serius Beri Peringatan Dini dan Dampaknya
Banjir Sumatera, BMKG Dinilai Belum Serius Beri Peringatan Dini dan Dampaknya
LSM/Figur
Mengenal Kemitraan Satu Atap Anak Usaha TAPG di Kalimantan Tengah, Apa Itu?
Mengenal Kemitraan Satu Atap Anak Usaha TAPG di Kalimantan Tengah, Apa Itu?
Swasta
KLH Identifikasi Hutan di Aceh Dibuka untuk Sawit dan Tambang Ilegal
KLH Identifikasi Hutan di Aceh Dibuka untuk Sawit dan Tambang Ilegal
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau