Bus Listrik Bisa Pangkas Emisi GRK, tetapi Berpotensi Jadi Proyek FOMO

JAKARTA, KOMPAS.com — Penggunaan bus listrik dalam transportasi publik berpotensi signifikan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Berdasarkan penelitian Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, penerapan bus listrik di 11 kota bisa mengurangi emisi GRK hingga 24 persen pada 2030, setara sekitar 900.000 ton CO2 atau seperti menanam 3,6 juta pohon yang tumbuh selama sepuluh tahun.

Namun, manfaat lingkungan ini dinilai belum cukup menjamin keberlanjutan. Tanpa komitmen dan dukungan kebijakan yang menyeluruh, program elektrifikasi berisiko menjadi tren sesaat yang mahal, tanpa menjawab krisis mobilitas dan iklim secara struktural.

“Setiap kota punya tantangan berbeda. Pendekatan implementasi harus sesuai dengan kondisi lokal,” tulis ITDP dalam laporannya, Sabtu (5/7/2025).

ITDP mencatat sejumlah hambatan mendasar dalam upaya elektrifikasi transportasi publik. Di banyak kota, kapasitas fiskal terbatas, otoritas transportasi belum mapan, dan koordinasi antar lembaga lemah.

Sementara di tingkat nasional, tidak adanya target yang mengikat dan kebijakan yang tidak konsisten membuat transisi dari bus berbahan bakar fosil menjadi bus listrik berjalan lambat.

Baca juga: 70 Bus Listrik dari China Tiba, Damri Perkuat Transportasi Hijau

Kota Jakarta kerap disebut sebagai pelopor elektrifikasi transportasi publik dengan uji coba Transjakarta pada 2019. Sejak 2022, ITDP melakukan pendampingan dan evaluasi untuk memastikan kinerja serta pembelajaran awal dari implementasi bus listrik terdokumentasi dengan baik.

Namun, pengalaman Jakarta tidak serta-merta bisa direplikasi ke kota lain. ITDP menyebut, tanpa insentif fiskal dan nonfiskal yang memadai serta pedoman pelaksanaan yang jelas, program elektrifikasi di daerah lain terancam menjadi proyek simbolik yang tidak berkelanjutan.

Sejumlah kota memang mulai mengadopsi bus listrik. Medan mengoperasikan 60 unit bus listrik dalam sistem BRT Trans Mebidang sejak 2024. Surabaya mengoperasikan 12 unit, setelah sebelumnya menggunakan 14 unit saat KTT G20. Yogyakarta dan Semarang juga memulai dengan masing-masing dua unit bus listrik.

ITDP juga menyarankan agar elektrifikasi dimulai dari segmen yang lebih ringan, seperti Mobil Penumpang Umum (MPU) atau angkutan pengumpan (feeder), yang dinilai lebih hemat biaya dan dapat memperluas cakupan transportasi publik.

Baca juga: Emisi Transportasi Darat Diprediksi Capai Puncaknya Tahun Ini

Kota Pekanbaru menjadi contoh awal dengan meluncurkan layanan feeder listrik pada Juni 2025. Kota ini menjadi yang pertama mengoperasikan layanan feeder listrik secara reguler, bukan sekadar uji coba.

Meski demikian, adopsi bus listrik secara nasional masih tertinggal.

“Sebagian besar kota masih kesulitan dalam implementasi,” ungkap ITDP. Saat ini, hanya 376 unit bus listrik yang beroperasi di lima kota di Indonesia.

Dari sisi teknologi, kemajuan mulai terlihat.  Jika hingga 2020 hanya tersedia kurang dari lima model bus listrik, sejak 2022 sejumlah karoseri lokal telah memproduksi bus listrik CKD hasil kerja sama dengan produsen global. Pada 2024, Transjakarta menguji lebih dari 20 model bus listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen, termasuk bus besar dan menengah. Surabaya pun mulai mengoperasikan bus listrik medium secara reguler.

Namun, ketersediaan teknologi tidak otomatis menjamin transformasi. Sebagian besar implementasi masih terbatas pada uji coba skala kecil.

Produksi massal belum terjadi karena tidak adanya kepastian permintaan dari sektor transportasi publik. Ketidakpastian ini membuat sektor swasta enggan berinvestasi lebih jauh.

Baca juga: Transjakarta Bisa Hemat Rp 8 Miliar per Bulan jika Pakai Bus Listrik

Selain itu, biaya awal pengadaan bus listrik memang lebih tinggi dibandingkan bus konvensional berbahan bakar solar, bensin, atau gas. Tapi dalam jangka panjang, biaya operasional dan perawatannya lebih murah.

Sayangnya, keunggulan jangka panjang ini belum cukup mendorong percepatan adopsi.

Pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan elektrifikasi bus dalam berbagai rencana strategis nasional. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menargetkan 10 persen angkutan umum perkotaan menggunakan bus listrik pada 2025.

Kementerian Perhubungan juga menetapkan target elektrifikasi 90 persen angkutan umum massal perkotaan pada 2030, dan 100 persen pada 2040, termasuk Mobil Penumpang Umum (MPU) pada 2045.

Namun, ITDP menilai target-target tersebut sulit tercapai jika tanpa kerangka regulasi yang jelas dan dukungan sistemik.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari pendanaan berkelanjutan, pembenahan tata kelola, hingga keterlibatan aktif pemerintah pusat dalam mengarahkan transisi yang adil dan merata.

Tanpa itu semua, program bus listrik hanya akan menjadi proyek FOMO (Fear of Missing Out), mahal, tidak terintegrasi, dan gagal menjawab tantangan mobilitas dan krisis iklim akibat polusi kendaraan.

Baca juga: Emisi Semen Berkurang lewat Elektrifikasi dan Teknologi Penangkap Karbon