Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Impor Daging Indonesia Bakal Melonjak karena Orang Muda Malas Ternak

Kompas.com, 18 Juli 2025, 19:03 WIB
Eriana Widya Astuti,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mewujudkan ketahanan pangan hewani menjadi tantangan nyata hingga saat ini.

Ketergantungan pada sapi potong impor dalam lima tahun terakhir justru meningkat, memperlemah kemandirian dan keberlanjutan sistem pangan nasional.

“Awalnya kontribusi lokal ada di 60 persen, lalu turun menjadi 48 persen,” ujar Direktur Utama PT Indo Prima Beef sekaligus Ketua Umum PPSKI, Nanang Purus Subendro, dalam Kagama Leaders Forum Series bertajuk Daulat Pangan di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang, Kamis (17/7/2025).

Salah satu penyebabnya adalah siklus produksi ternak yang lebih panjang dibanding sektor pertanian. Dibutuhkan waktu dan biaya lebih besar untuk menghasilkan sapi potong siap konsumsi. Sementara itu, jumlah peternak rakyat masih terbatas.

“Jumlah peternak sapi saat ini sekitar lima juta kepala keluarga,” kata Nanang.

Masalah lainnya adalah minimnya regenerasi. Data menunjukkan 56 persen peternak saat ini berusia di atas 50 tahun. Animo anak muda untuk masuk ke sektor ini rendah karena profesi peternak dianggap tidak keren dan kurang menguntungkan.

“Kalau di sektor lain hilirisasi jadi fokus, justru di peternakan sapi, masalah utamanya ada di hulu,” ujarnya.

Biaya produksi anak sapi (pedet) masih sangat mahal. Bila dihitung secara komersial, dari biaya pakan, tenaga kerja, penyusutan, hingga bunga pinjaman dan hasilnya dinilai tidak sepadan.

Baca juga: Tambang Ancam Ekosistem Kerapu dan Ketahanan Pangan di Raja Ampat

Nanang mengatakan, yang membuat peternak Indonesia masih bisa bertahan, karena sebagian besar peternakan rakyat dijalankan oleh kelompok kecil dengan skala yang tidak berkelanjutan.

Sekitar 63 persen peternak hanya memiliki 1–2 ekor sapi, 30 persen memiliki hingga 10 ekor, dan hanya 7 persen yang menjalankan secara profesional.

“Yang 63 persen ini sangat rentan,” ujar Nanang. Ia menjelaskan, jika tidak ada pendekatan baru untuk memperbanyak peternak, khususnya dari kalangan muda, dan menghasilkan lebih banyak anak sapi, maka ketahanan pangan hewani bisa gagal. Bahkan potensi punahnya sapi juga membayangi.

Nanang menyoroti perbedaan pendekatan dengan negara lain seperti Australia, di mana lahan-lahan dimanfaatkan untuk kepentingan peternak.

Ia mencontohkan, di sana, satu hektare lahan bisa dimanfaatkan untuk tiga indukan sapi. Pakan cukup dari rumput alami, sehingga biaya produksi lebih rendah. Sebaliknya di Indonesia, lahan makin terbatas dan banyak dialihfungsikan menjadi industri atau perumahan.

“Sekarang belum ada anggaran atau solusi konkret untuk penyediaan lahan pakan. Padahal itu penting agar pengembangbiakan sapi jadi lebih terjangkau,” katanya.

Baca juga: Ngebut Capai Swasembada Pangan Setahun, Pemerintah Alokasikan Rp 1,7 T untuk Pompa Air

Karena itu, menurut Nanang, pendekatan peternakan harus diubah. Peternak tidak bisa terus diposisikan sebagai pekerjaan sambilan. Harus ada transformasi ke arah profesionalisme.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Menteri LH Sebut Gelondongan Kayu Terseret Banjir Sumatera Bisa Dimanfaatkan
Menteri LH Sebut Gelondongan Kayu Terseret Banjir Sumatera Bisa Dimanfaatkan
Pemerintah
Bioetanol dari Sorgum Disebut Lebih Unggul dari Tebu dan Singkong, tapi..
Bioetanol dari Sorgum Disebut Lebih Unggul dari Tebu dan Singkong, tapi..
LSM/Figur
Asia Tenggara Catat Kenaikan 73 Persen pada Hasil Obligasi ESG
Asia Tenggara Catat Kenaikan 73 Persen pada Hasil Obligasi ESG
Pemerintah
4 Penambang Batu Bara Ilegal di Teluk Adang Kalimantan Ditangkap, Alat Berat Disita
4 Penambang Batu Bara Ilegal di Teluk Adang Kalimantan Ditangkap, Alat Berat Disita
Pemerintah
Drone Berperan untuk Pantau Gajah Liar Tanpa Ganggu Habitatnya
Drone Berperan untuk Pantau Gajah Liar Tanpa Ganggu Habitatnya
Swasta
6 Kukang Sumatera Dilepasliar di Lampung Tengah
6 Kukang Sumatera Dilepasliar di Lampung Tengah
Pemerintah
RI dan UE Gelar Kampanye Bersama Lawan Kekerasan Digital terhadap Perempuan dan Anak
RI dan UE Gelar Kampanye Bersama Lawan Kekerasan Digital terhadap Perempuan dan Anak
Pemerintah
UNCTAD Peringatkan Sistem Perdagangan Dunia Rentan Terhadap Risiko Iklim
UNCTAD Peringatkan Sistem Perdagangan Dunia Rentan Terhadap Risiko Iklim
Pemerintah
Tak Perbaiki Tata Kelola Sampah, 87 Kabupaten Kota Terancam Pidana
Tak Perbaiki Tata Kelola Sampah, 87 Kabupaten Kota Terancam Pidana
Pemerintah
Bencana di Sumatera, Menteri LH Akui Tak Bisa Rutin Pantau Jutaan Unit Usaha
Bencana di Sumatera, Menteri LH Akui Tak Bisa Rutin Pantau Jutaan Unit Usaha
Pemerintah
DP World: Rantai Pasok Wajib Berubah untuk Akhiri Krisis Limbah Makanan
DP World: Rantai Pasok Wajib Berubah untuk Akhiri Krisis Limbah Makanan
LSM/Figur
KLH Periksa 8 Perusahaan terkait Banjir Sumatera, Operasional 4 Perusahaan Dihentikan
KLH Periksa 8 Perusahaan terkait Banjir Sumatera, Operasional 4 Perusahaan Dihentikan
Pemerintah
TN Way Kambas Sambut Kelahiran Bayi Gajah Betina, Berat 64 Kilogram
TN Way Kambas Sambut Kelahiran Bayi Gajah Betina, Berat 64 Kilogram
LSM/Figur
Menteri LH Sebut Kayu Banjir Bukan dari Hulu Batang Toru
Menteri LH Sebut Kayu Banjir Bukan dari Hulu Batang Toru
Pemerintah
TPA Suwung Bali Ditutup 23 Desember 2025, Ini Alasannya
TPA Suwung Bali Ditutup 23 Desember 2025, Ini Alasannya
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau