Proyek Energi Terbarukan Melonjak, Sayangnya Gugatan HAM-nya Juga Naik

Dalam mayoritas kasus (53 persen) yang diajukan, para pemilik hak menyatakan bahwa mereka tidak diberi konsultasi yang cukup terkait proyek tersebut.

Kendati demikian BHRRC menganggap gugatan-gugatan ini sebagai upaya untuk memperbaiki transisi energi terbarukan, bukan untuk menghentikannya.

Namun hampir 65 persen kasus hukum yang dilacak berupaya menghentikan proyek tersebut, baik secara permanen maupun sementara.

"Data tersebut menunjukkan bahwa kegagalan untuk bekerja sama dengan masyarakat yang terdampak saat meluncurkan proyek energi terbarukan menghadirkan 'risiko hukum yang parah' bagi perusahaan dan investor. Selain itu, hal ini juga berisiko memperlambat transisi energi secara keseluruhan," tulis BHRRC dalam laporannya.

"Data menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Jika perusahaan dan investor tidak segera mengatasi pengabaian hak asasi manusia dalam rantai nilai energi terbarukan, kemungkinan besar kita akan melihat terhambatnya transisi energi bersih yang sangat dibutuhkan," papar Elodie Abe, peneliti senior di BHRRC.

"Hak asasi manusia bukanlah hambatan untuk kemajuan, mereka adalah prasyarat untuknya," tambahnya.

BHRRC juga menambahkan data terbaru yang menunjukkan lonjakan dalam gugatan hukum terkait iklim.

Tahun lalu, sebuah laporan dari Oil Change International dan Zero Carbon Analytics menemukan bahwa jumlah tahunan gugatan hukum terkait iklim yang diajukan terhadap perusahaan-perusahaan penghasil bahan bakar fosil terbesar di dunia telah meningkat hampir tiga kali lipat sejak Perjanjian Paris diadopsi pada tahun 2015.

Laporan tersebut juga menyatakan bahwa tren kenaikan signifikan dalam kasus-kasus baru yang diajukan terhadap perusahaan bahan bakar fosil tampaknya akan terus berlanjut.

Baca juga: IRENA: Energi Terbarukan Jadi Pilihan Termurah untuk Produksi Listrik