Kemenhut Segel Tiga Perusahaan akibat Kebakaran 159 Hektare Gambut di Riau

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan menyegel lahan yang digunakan tiga perusahaan atas kasus kebakaran hutan di Riau. Ketiga perusahaan itu antara lain PT DRT, Rokan Hilir, PT RUJ, Dumai, dan PT SAU di Pelalawan.

Dirjen Gakkum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan perusahaan mengantongi dokumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan terbukti menyebabkan kebakaran pada lahan gambut.

”Selain dilakukan penyegelan, terhadap tiga PBPH tersebut juga dilakukan pengawasan melalui pengecekan sarana dan prasarana perlindungan area kerja PBPH," ungkap Dwi dalam keterangannya, Senin (4/8/2025).

Baca juga: Kemenhut Sebut 8.594 Hutan dan Lahan Kebakaran, Mayoritas Disebabkan Manusia

"Serta upaya penanggulangan kebakaran hutan oleh PBPH dari sisi peralatan, sumber daya manusia serta prosedur kerja, pemantauan ketaatan PBPH dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun," imbuh dia.

Berdasarkan pemantauan satelit Suomi National Polar-orbiting Partnership (SNPP), terdapat 930 hotspot atau titik panas selama Juli 2025. Sebanyak 374 hotspot berada di Riau, yang sebagian besarnya ditemukan di ekosistem gambut. 

Dwi membeberkan kebakaran di lahan yang digunakan PT DRT seluas 75 hektare (ha) di kawasan hutan produksi. Titiknya tersebar pada dua lokasi dengan luas 45 ha dan 30 ha.

Kebakaran di lahan PT RUJ seluas 24,9 ha berada di areal gambut kawasan hutan produksi. Terakhir, kebakaran lahan PT SAU mencakup 60 ha area di hutan produksi.

"Ditjen Gakkum berkomitmen penuh untuk melindungi hutan dari kebakaran dan akan menindak tegas pembakar hutan," ucap Dwi.

Baca juga: Dua Perusahaan Disegel karena Picu Karhutla Seluas 430 Hektare

Sementara itu, Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kemenhut, Ardi Risman, menyatakan pihaknya bakal mengevaluasi kepatuhan korporasi PBPH. Hal ini sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor P32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

"Jika terbukti ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan, perusahaan-perusahaan ini akan dikenakan sanksi administratif berat hingga pencabutan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku," papar Ardi.

Pihaknya tidak menutup kemungkinan mengenakan pasal perdata ataupun pidana terhadap pemilik perusahaan. Selama Juni-Juli 2025, Kemenhut menyegel delapan PBPH di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, serta Riau.

“Kegiatan penyegelan sebagai upaya awal untuk menghentikan aktivitas ilegal dan mengurangi risiko kebakaran berulang," ujar Ardi.

Adapun ekosistem gambut berperan menjaga keseimbangan lingkungan terutama sebagai penyimpan karbon terbesar di daratan yang mampu mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, merupakan habitat bagi berbagai spesies endemik dan sumber kehidupan bagi masyarakat lokal.