Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/08/2025, 14:54 WIB
Aningtias Jatmika,
Agung Dwi E

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Skema pendanaan berbasis ekologis atau ecological fiscal transfer (EFT) menjadi salah satu jawaban atas penanganan krisis iklim di Indonesia, khususnya di level pemerintah daerah (pemda).

Kebutuhan pendanaan iklim di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp 343 triliun per tahun. Sementara, kontribusi APBN dan sumber pendanaan lain masih jauh dari mencukupi.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) Fitria Muslih menegaskan bahwa EFT dapat menjadi bagian dari skema untuk mengurangi emisi dengan memastikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan pendanaan iklim, penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs), dan ketahanan sosial-ekologis jangka panjang.

Diinisiasi oleh KMS-PE sejak 2017, EFT memiliki tiga skema pendanaan, yakni Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE).

Menurut perhitungan Indonesia Development Insight, Indonesia sebenarnya punya potensi mendapatkan dana ekologis dari EFT sebesar Rp 10,2 triliun per tahun. Dana ini didapat dari 0,25 persen total belanja pemerintah pusat dan daerah. Hanya, penerapannya masih belum maksimal.

Hingga awal Agustus 2025, sudah ada 48 pemda yang telah mengadopsi EFT atau baru sekitar 8,9 persen dari total daerah di Indonesia dengan dana yang terkumpul sebesar Rp 529 miliar.

“Kami meyakini, jika EFT dijadikan sebagai mandatory, potensi dana yang akan dialokasikan bisa mencapai Rp 10,2 triliun per tahun, baik (pada level pemerintah) pusat maupun daerah. Angka ini setara dengan 1,3 persen terhadap total kebutuhan dana emisi pada 2030 yang mencapai Rp 4.000 triliun,” ujar Fitria di acara Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis Ke-6 di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Baca juga: WWF: Kolaborasi UMKM dan Korporasi Jadi Kunci Akses Pendanaan Hijau

Oleh karena itu, lanjutnya, pada Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis tahun ini, KMS-PE mendorong penerbitan peraturan presiden (perpres) untuk mewajibkan penerapan EFT dalam kebijakan fiskal nasional. Beleid ini bisa menjadi bagian dari strategi pemenuhan pendanaan Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

EFT jadi skema strategis pendanaan iklim

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan, EFT menjadi salah satu skema strategis untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pendanaan untuk program lingkungan hidup serta perlindungan ekologis.

“Apalagi, Presiden Prabowo Subianto juga meminta percepatan target penurunan emisi nol bersih atau net zero emission (NZE) Indonesia yang tadinya 2060 menjadi 2050. Ini tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit,” ujar Diaz saat membuka Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis Ke-6.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Diaz Hendropriyono dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis Ke-6 di Jakarta, Selasa (5/8/2025). KOMPAS.com/ANINGTIAS JATMIKA Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Diaz Hendropriyono dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis Ke-6 di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa pengembangan berbagai skema EFT tidak boleh terlepas dari tujuan utama, yakni memastikan setiap instrumen pendanaan hijau benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan dan komunitas penjaga ekologi.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang juga hadir dalam konferensi tersebut turut mengamini potensi EFT. Untuk memaksimalkan penatalaksaannya, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk kepemimpinan kuat kepada daerah.

Menurut Bima, kepemimpinan hijau (green leadership) berperan besar dalam penguatan skema ini.

Green leadership kepala daerah bisa dibangun dengan kolaborasi bersama sektor swasta, penguatan ruang hijau dan konservasi ekonomi lokal, perubahan perilaku warga melalui kampanye dan edukasi politik, serta kebijakan tata kelola fiskal yang konsisten,” jelas Bima.

Wakil Menteri  Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis Ke-6 di Jakarta, Selasa (5/8/2025)KOMPAS.com/ANINGTIAS JATMIKA Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis Ke-6 di Jakarta, Selasa (5/8/2025)

Bima pun menyambut baik Green Leaders Forum (GLF) di Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis yang diadakan KMS-PE. Menurutnya, forum tahunan kepala daerah yang punya komitmen terhadap ekologi ini berperan besar untuk penguatan kolaborasi antarkepala daerah.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Menanti Hasil Perundingan Global untuk Akhiri Polusi Plastik
Menanti Hasil Perundingan Global untuk Akhiri Polusi Plastik
LSM/Figur
Akademisi UGM: Perubahan Iklim dan Manusia Jadi Pemicu Keringnya Sungai Eufrat
Akademisi UGM: Perubahan Iklim dan Manusia Jadi Pemicu Keringnya Sungai Eufrat
Pemerintah
100 GW PLTS oleh Kopdes Bisa menjadi Pembangkit EBT Terbesar di Asia Tenggara
100 GW PLTS oleh Kopdes Bisa menjadi Pembangkit EBT Terbesar di Asia Tenggara
LSM/Figur
China Terbitkan Katalog Baru Proyek Keuangan Hijau
China Terbitkan Katalog Baru Proyek Keuangan Hijau
Pemerintah
Perusahaan Sawit Disegel karena Picu Karhutla 1.514 Ha di Kalsel
Perusahaan Sawit Disegel karena Picu Karhutla 1.514 Ha di Kalsel
Pemerintah
Sungai di Jakarta Tercemar Berat, 95 Persen Limbah Rumah Tangga Belum Terkelola
Sungai di Jakarta Tercemar Berat, 95 Persen Limbah Rumah Tangga Belum Terkelola
Pemerintah
Dampak Perubahan Iklim Meluas, DPR Dorong Pengesahan RUU EBT
Dampak Perubahan Iklim Meluas, DPR Dorong Pengesahan RUU EBT
Pemerintah
Kemenhut Sebut 333.687 Hektare Lahan Ditetapkan Jadi Hutan Adat
Kemenhut Sebut 333.687 Hektare Lahan Ditetapkan Jadi Hutan Adat
Pemerintah
169 Reptil Dilindungi Hendak Dijual, Ada Sanca hingga Biawak
169 Reptil Dilindungi Hendak Dijual, Ada Sanca hingga Biawak
Pemerintah
Dukung Akses Kesehatan Nasional, Mitra Keluarga Cibubur Hadirkan Pelayanan Medis Ramah Keluarga dengan Wajah Baru
Dukung Akses Kesehatan Nasional, Mitra Keluarga Cibubur Hadirkan Pelayanan Medis Ramah Keluarga dengan Wajah Baru
Swasta
Ampuh Usir Gajah, Sereh Kini Digagas untuk Ekonomi Warga
Ampuh Usir Gajah, Sereh Kini Digagas untuk Ekonomi Warga
LSM/Figur
Penurunan Terumbu Karang di Great Barrier Reef Terburuk dalam 40 Tahun Terakhir
Penurunan Terumbu Karang di Great Barrier Reef Terburuk dalam 40 Tahun Terakhir
Pemerintah
Badan Cuaca PBB Sebut Suhu Ekstrem Pecahkan Rekor di Seluruh Dunia
Badan Cuaca PBB Sebut Suhu Ekstrem Pecahkan Rekor di Seluruh Dunia
Pemerintah
Bakti BCA Kembangkan Rumah Pangan Hidup, Wujudkan Desa Wisata Berkelanjutan
Bakti BCA Kembangkan Rumah Pangan Hidup, Wujudkan Desa Wisata Berkelanjutan
Swasta
Bagaimana Krisis Iklim Bikin Gajah dan Manusia Bertengkar? Ahli Jelaskan
Bagaimana Krisis Iklim Bikin Gajah dan Manusia Bertengkar? Ahli Jelaskan
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau