Mengurai Strategi Hijau ASDP untuk Ferry Inklusif dan Berkelanjutan

KOMPAS.com - Dibandingkan dengan transportasi lainnya, ferry menghasilkan emisi gas rumah kaca jauh lebih rendah, setidaknya berdasarkan data UK Government, Department for Energy Security and Net Zero yang dirilis tahun 2022.

Penerbangan, misalnya, menghasilkan emisi 246 gram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) per penumpang setiap kilometernya. Sementara, ferry hanya menghasilkan 19 gram CO2e pada setiap penumpang per kilometer.

Fakta bahwa emisi ferry tergolong rendah tak memupuskan niat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan mitigasi dan adaptasi merespon beragam tantangan akibat perubahan iklim lewat beragam inovasi.

Empat Strategi

Berbincang dengan Kompas.com, Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menguraikan tiga strategi perusahaannya merespon beragam tantangan iklim, mulai cuaca tak menentu hingga energi.

Pertama, Digital Weather & Safety System. Strategi ini mencakup integrasi sistem digital berbasis data real-time untuk memantau cuaca, arus laut, dan keselamatan pelayaran, sehingga meningkatkan akurasi pengambilan keputusan operasional.

Kedua, Smart Port & Smart Ship, yaitu mengembangkan digitalisasi layanan pelabuhan dan kapal, termasuk pemanfaatan IoT (Internet of Things) dan big data analytics untuk memperkuat efisiensi operasional sekaligus mengurangi jejak karbon.

Ketiga, Green Shipping Initiative, mencakup akselerasi program green shipping dengan peningkatan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, elektrifikasi kapal, dan penerapan standar internasional IMO (International Maritime Organization) 2020.

Keempat, Resilience dan Adaptation Program, menerapkan strategi mitigasi risiko dan adaptasi berbasis ESG (Environmental Social Governance) agar operasional tetap tangguh dalam menghadapi perubahan iklim serta menjaga keberlanjutan rantai logistik nasional.

"ASDP berkomitmen penuh dalam penerapan prinsip ESG sebagai bagian dari strategi bisnis dan operasional perusahaan," kata Shelvy pada Rabu (10/9/2025).

Langkah Nyata

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah nyata.

Salah satunya adalah penggunaan fuel oil jenis B40 pada armada kapal, yang langsung mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. "Ini sejalan dengan program pemerintah," tutur Shelvy.

ASDP juga bekerja sama dengan PLN dalam transisi energi, mengganti ketergantungan generator berbahan bakar fosil dengan pemanfaatan listrik saat kapal bersandar.

Baca juga: Populasi Hiu Paus Turun 50 Persen, Industri Kapal Didorong Lebih Ramah Satwa

Selain itu, ASDP secara konsisten menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pada 2024, realisasi TJSL mencapai Rp 8,1 miliar, yang dialokasikan pada empat pilar utama: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

Dalam jangka panjang, ASDP menargetkan peran strategis sebagai tulang punggung logistik maritim nasional melalui layanan Long Distance Ferry (LDF) dan Ro-Ro Hub strategis.

ASDP juga tengah membangun ekosistem logistik maritim terintegrasi berbasis armada modern, inovasi digital, dan kolaborasi dengan BUMN maupun swasta.

Bahkan, ASDP berupaya memperkuat konektivitas ke wilayah terpencil.

“(Layanan keperintisan tersebut) menjangkau daerah terpencil dan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), sehingga menjaga stabilitas rantai pasok nasional,” ucap Shelvy.

Subsidi Layanan Keperintisan

Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai upaya ASDP menghubungkan wilayah terpencil seharusnya mendapat dukungan penuh pemerintah.

Ia menekankan bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah 3T, bukan sekadar menyerahkannya pada operator.

"ASDP enggak boleh seperti PT KAI. ASDP melayani pulau-pulau kecil karena itu penugasan. Jadi, harus diberi subsidi. Namanya penyeberangan perintis. Jadi, pemerintah yang mengatur. Karena kebutuhannya buat negara, bukan buat ASDP," tutur Djoko, Kamis (11/9/2025).

Menurutnya, pemerintah harus memetakan pulau-pulau kecil yang membutuhkan subsidi penyeberangan, seperti Pulau Lingayan di utara Kota Palu, Pulau Enggano, dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep).

Ke depan, ia mendorong peningkatan konektivitas antarpulau. “Feeder-feeder (pengumpan) di kepulauan-kepulauan kecil itu belum ada. (Juga perlu) ditambah subsidi angkutan barang sampai ke daerah pedalaman,” ujarnya.

Sebagai negara kepulauan, kata Djoko, perhatian terhadap transportasi air seharusnya lebih besar. Data ASDP tahun 2023 mencatat ada 357 lintas penyeberangan, terdiri dari 83 lintas komersial dan 274 lintas perintis, yang dilayani 427 kapal.

Djoko menilai transportasi sungai, danau, dan penyeberangan masih minim perhatian, padahal bisa mengurangi beban logistik di jalan raya.

Dia menilai, perlu ada Direktorat Jenderal Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Kementerian Perhubungan, yang terpisah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

“Jangan digabung, angkutannya jarang diperhatikan. Saya sudah baca APBN-nya. Jadi, kita punya puluhan danau yang belum diperhatikan. Makanya, buatlah direktorat sendiri. Kita tuh negara kepulauan ya, bukan negara daratan, tetapi perhatian terhadap perairan kita masih minim,” ucapnya.

Baca juga: Kisah Relawan RS Kapal Nusa Waluya II - PIS, dari Operasi di Tengah Ombak hingga Mendapat Buah-buahan