Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Cengkeh Tercemar Cs-137, Menteri LH Nyatakan Radiasi di Pabrik Normal

Kompas.com, 2 Oktober 2025, 15:21 WIB
Yunanto Wiji Utomo

Editor

KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyebut temuan sementara dari pemeriksaan perusahaan ekspor cengkeh yang diduga tercemar radioaktif Cesium-137 (Cs-137) menunjukkan lokasi tersebut memiliki tingkat radiasi yang normal.

Ditemui usai Forum Kolaborasi Pemulihan Ekosistem Gambut di Jakarta, Kamis (2/10/2025), Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif menyatakan produk cengkeh PT NJS yang dilaporkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) diduga tercemar zat radioaktif Cesium-137 kini masih dalam proses pengembalian ke Indonesia.

"Barang re-impor belum datang. Jadi kita cek di perusahaannya. Di perusahaan ini kok angkanya beda dengan Cikande, kalau di Cikande kan sampai ketemu angka 1.000 mikrosievert per jam. Itu di sana rata-rata 0,07, 0,04. Itu nilai paparannya dari kondisi background alam," jelasnya.

Hasil sementara itu didapat dari kunjungan yang dilakukan dari tim gabungan. Selain KLH terdapat pula petugas dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Tim Gegana Polri.

Baca juga: Banjir Bali, Menteri LH Beri 3 Bulan bagi Hotel Berbintang untuk Benahi Manajemen Sampah

Meski hasil pemeriksaan tim memperlihatkan tingkat radiasi yang normal, Hanif mengatakan akan tetap melakukan peninjauan langsung untuk memastikan kondisinya.

"Angkanya berada pada background alam itu nol koma nol sekian. Itu yang saya tidak tahu ini dari mana, namun kami akan ke sana untuk memastikan itu," kata Hanif.

Sebelumnya, FDA AS melaporkan temuan dugaan cemaran radioaktif Cesium-137 pada produk cengkeh asal Indonesia yang diekspor oleh PT NJS. Sebagai respons, FDA kemudian memblokir seluruh ekspor rempah dari perusahaan tersebut ke AS.

Kasus cemaran radioaktif Cesium-137 juga sebelumnya dilaporkan terjadi pada udang beku yang diekspor oleh PT Bahari Makmur Sejati (BMS) oleh FDA AS.

Sebagai respons Satgas yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kemudian lewat KLH/BPLH mengambil langkah dengan menyegel kawasan pabrik yang diduga menjadi sumber cemaran di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Pemerintah saat ini tengah melakukan upaya dekontaminasi di sejumlah titik, menyiapkan fasilitasi penyimpanan sementara limbah Cesium-137 dan penanganan kesehatan warga.

Menko Pangan Zulkifli dalam kesempatan pada Selasa (30/9) memastikan bahwa kasus kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 pada produk udang hanya terjadi di Kawasan Industri Modern Cikande dan tidak menyebar ke rantai pasok nasional maupun ekspor.

Baca juga: Menteri LH Minta Perusahaan Ikut Pulihkan Gambut, 1.450 Desa Butuh Dukungan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Terbitkan Sustainability Report 2025, TelkomGroup Perkuat Integrasi ESG dalam Transformasi Bisnis
Terbitkan Sustainability Report 2025, TelkomGroup Perkuat Integrasi ESG dalam Transformasi Bisnis
BrandzView
WVI Kampanyekan Water fo Timor, Dekatkan Akses Air Bersih dan Sanitasi di NTT
WVI Kampanyekan Water fo Timor, Dekatkan Akses Air Bersih dan Sanitasi di NTT
LSM/Figur
60 Persen Lembaga Keuangan Terkemuka di Dunia Abaikan Risiko Deforestasi
60 Persen Lembaga Keuangan Terkemuka di Dunia Abaikan Risiko Deforestasi
Pemerintah
Mayoritas Bos Perusahaan RI Akui Elektrifikasi Dongkrak Daya Saing Bisnis
Mayoritas Bos Perusahaan RI Akui Elektrifikasi Dongkrak Daya Saing Bisnis
LSM/Figur
MagnaMinds Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perkuat Pendidikan Inklusif di Sulawesi Utara
MagnaMinds Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perkuat Pendidikan Inklusif di Sulawesi Utara
Swasta
Bebani Listrik, Pusat Data di Asia Pasifik Kini Diperketat
Bebani Listrik, Pusat Data di Asia Pasifik Kini Diperketat
Pemerintah
Perempuan Pesisir Kehilangan Pekerjaan akibat Perubahan Iklim
Perempuan Pesisir Kehilangan Pekerjaan akibat Perubahan Iklim
LSM/Figur
BPOM dan PYFA Kolaborasi Kejar 'Net Zero Carbon', Hubungkan Kesehatan Manusia dan Bumi
BPOM dan PYFA Kolaborasi Kejar "Net Zero Carbon", Hubungkan Kesehatan Manusia dan Bumi
Swasta
Kita Salah Menghitung Risiko
Kita Salah Menghitung Risiko
Pemerintah
Kerugian akibat Polusi Plastik Diperkirakan Capai Rp 44.340 Triliun Per Tahun
Kerugian akibat Polusi Plastik Diperkirakan Capai Rp 44.340 Triliun Per Tahun
Pemerintah
Ekonomi Hijau Tumbuh, Uni Eropa Catat Lonjakan Signifikan Green Jobs
Ekonomi Hijau Tumbuh, Uni Eropa Catat Lonjakan Signifikan Green Jobs
Pemerintah
World Refill Day, Mengenal Refill Station yang Bantu Kurangi Sampah Plastik
World Refill Day, Mengenal Refill Station yang Bantu Kurangi Sampah Plastik
Swasta
Tiga Bahaya Perubahan Iklim Intai Hampir Separuh Anak di Dunia
Tiga Bahaya Perubahan Iklim Intai Hampir Separuh Anak di Dunia
Pemerintah
Polusi Plastik Ancam Mata Pencarian dan Penghasilan Nelayan di Seluruh Dunia
Polusi Plastik Ancam Mata Pencarian dan Penghasilan Nelayan di Seluruh Dunia
Pemerintah
BMKG Prediksi Hujan Masih Guyur Sejumlah Daerah Saat Kemarau
BMKG Prediksi Hujan Masih Guyur Sejumlah Daerah Saat Kemarau
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau