Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyuwangi jadi Percontohan Budi Daya Udang Berkelanjutan

Kompas.com, 14 Oktober 2025, 17:39 WIB
Bambang P. Jatmiko

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyuwangi terpilih menjadi lokasi percontohan nasional untuk budi daya udang berkelanjutan melalui Shrimp Improvement Program (SIP).

Program budi daya ini merupakan hasil kolaborasi antara Konservasi Indonesia (KI), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, industri udang, perguruan tinggi, dan kelompok petambak lokal di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar.

Program ini dirancang untuk menjawab dua tantangan besar industri udang, keberlanjutan ekosistem pesisir dan daya saing produk di pasar global.

Baca juga: Ekspor Udang ke AS Tetap Jalan, Pemerintah Siapkan MoU Sertifikasi dengan FDA

Dalam program ini, SIP mengintegrasikan sistem tambak dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga limbah budi daya tidak langsung dibuang ke laut.

Cara ini terbukti menekan risiko gagal panen akibat penyakit, sekaligus menjaga kualitas air dan lingkungan di sekitar tambak.

Sejak Januari 2024, Konservasi Indonesia mendampingi kelompok petambak di Desa Wringinputih melalui program Climate Smart Shrimp Aquaculture (CSSA), yang akan berlangsung hingga 2027.

CSSA menggabungkan pengelolaan air bersih, IPAL, dan restorasi hutan mangrove dalam satu sistem produksi. Pendekatan ini tak hanya penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga meminimalkan risiko kontaminasi pada udang dan meningkatkan kesejahteraan petambak.

“Kami percaya keberhasilan program ini akan membawa manfaat ganda: menjaga lingkungan pesisir dan mangrove sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kolaborasi lintas sektor tentunya sangat penting agar praktik ramah lingkungan menjadi standar baru dalam industri udang,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, saat membuka Banyuwangi Shrimp Fair (BSF) 2025, yang digelar 14–16 Oktober di El Hotel Banyuwangi.

Selain menjadi tempat bertemunya para pelaku industri dan petambak, Forum BSF 2025 juga menjadi ruang bertemunya para peneliti dan pembuat kebijakan.

Sementara itu, Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia, Victor Nikijuluw menyampaikan juga pentingnya arah baru dalam budi daya udang nasional, yakni dengan pendekatan ilmiah dalam mengelola kawasan tambak.

KI pun, kata dia, telah menerapkan pendekatan yurisdiksi (jurisdictional approach) yang menyelaraskan tujuan sosial, ekonomi, dan konservasi lintas sektor (KLS).

Baca juga: Ketika Udang Jadi Korban Nuklir

KLS merupakan tempat berjumpa para pelaku industri dan petambak untuk menggali ide bersama dalam memecahkan tantangan. Harapannya, KLS Banyuwnagi akan mulai bekerja efektif setelah secara resmi dibentuk oleh Bupati.

“Konsep budi daya ramah lingkungan tak hanya soal teknologi pengolahan limbah. Yang utama adalah membangun kapasitas petambak, melalui pelatihan dan transfer pengetahuan, kami dukung petambak memahami pentingnya menjaga kualitas air, mencegah penyakit, dan menerapkan nature-based solutions (NBS) agar produktivitas budi daya udang aman serta ekosistem pesisir tetap sehat,” papar dia.

Tampung Limbah dari Tambak

Victor menjelaskan, KI bersama mitra tengah membangun IPAL komunal yang mampu menampung limbah dari 13 hingga 15 petambak sekaligus di Desa Wringinputih.

Air hasil olahan IPAL akan kembali ke laut dalam kondisi aman. Di sisi lain, kawasan mangrove seluas 4,1 hektare juga direstorasi dari total area tambak sekitar 406 hektare di desa ini.

Dari sisi petambak, inisiatif ini disambut positif. Syahrul (28) petambak tradisional Desa Wringinputih, mengatakan pendampingan yang diberikan memberi rasa tenang dan menepis kekhawatiran di sisi petambak dan publik soal isu kontaminasi.

“Udang dari tambak kami aman dan tidak terkontaminasi apa pun. Masyarakat jangan khawatir membeli udang lokal. Kami pakai air bersih, tambak diawasi, dan prosesnya transparan. Jadi isu soal udang terkontaminasi radioaktif itu sama sekali tidak terjadi di Banyuwangi,” jelas dia.

Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau, Ditjen Perikanan Budi Daya KKP, Supito, menyebut program ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam membangun industri udang berkelanjutan.

Baca juga: Investor Tunda Ekspansi, Harga Udang Jatuh Usai Isu Kontaminasi Produk Ekspor

“Pasar global kini menuntut transparansi jejak karbon dalam setiap produk,” kata Supito.

Program budi daya udang lewat SIP dan CSSA tak hanya memperbaiki tata kelola tambak, tapi juga berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait pengentasan kemiskinan, perlindungan ekosistem laut, dan pengurangan emisi karbon dari sektor perikanan.

Dengan langkah ini, Banyuwangi bukan hanya memperkuat posisinya sebagai sentra udang nasional, tapi juga membuka jalan baru menuju industri perikanan yang lebih hijau dan berdaya saing global.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Mengapa Bencana Meningkat, tapi Angka Kematian Tak Selalu Bertambah?
Mengapa Bencana Meningkat, tapi Angka Kematian Tak Selalu Bertambah?
LSM/Figur
Dorongan Pajak Daging Menguat di Eropa, Konsumsi Tinggi Karbon Dinilai Ancam Iklim
Dorongan Pajak Daging Menguat di Eropa, Konsumsi Tinggi Karbon Dinilai Ancam Iklim
LSM/Figur
KLH Akan Bicara ke Kemnaker Soal Nasib Karyawan 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya
KLH Akan Bicara ke Kemnaker Soal Nasib Karyawan 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya
Pemerintah
Tekan Kerusakan Terumbu Karang, Raja Ampat Perluas Mooring dan Wajibkan Retribusi
Tekan Kerusakan Terumbu Karang, Raja Ampat Perluas Mooring dan Wajibkan Retribusi
LSM/Figur
Dampak Kebakaran Hutan Tak Hilang Meski Api Padam, Erosi Tanah Terus Terjadi
Dampak Kebakaran Hutan Tak Hilang Meski Api Padam, Erosi Tanah Terus Terjadi
LSM/Figur
Dukung Transisi Energi, KG Media Beli Sertifikat Energi Terbarukan PLN
Dukung Transisi Energi, KG Media Beli Sertifikat Energi Terbarukan PLN
Swasta
KLH Sebut 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya oleh Prabowo Terbukti Langgar Aturan
KLH Sebut 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya oleh Prabowo Terbukti Langgar Aturan
Pemerintah
Laut Serap Panas Terbesar Sepanjang Sejarah pada 2025
Laut Serap Panas Terbesar Sepanjang Sejarah pada 2025
LSM/Figur
PBB Sebut Dunia Terancam Kebangkrutan Air, Apa Itu?
PBB Sebut Dunia Terancam Kebangkrutan Air, Apa Itu?
Pemerintah
PT TPL Tanggapi Pencabutan Izin PBPH oleh Presiden Prabowo
PT TPL Tanggapi Pencabutan Izin PBPH oleh Presiden Prabowo
Swasta
Perkuat Aksi Iklim, Indonesia Gabung The Coalition to Grow Carbon Markets
Perkuat Aksi Iklim, Indonesia Gabung The Coalition to Grow Carbon Markets
BrandzView
Agincourt Hormati Keputusan Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Agincourt Hormati Keputusan Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Swasta
RI Gabung 'The Coalition to Grow Carbon Markets' untuk Perkuat pembiayaan Iklim
RI Gabung "The Coalition to Grow Carbon Markets" untuk Perkuat pembiayaan Iklim
Swasta
OpenAI Siapkan Rencana Stargate agar Pusat Data AI Tak Bebani Warga
OpenAI Siapkan Rencana Stargate agar Pusat Data AI Tak Bebani Warga
Swasta
Emisi Karbon dari Lempeng Teknonik Picu Perubahan Iklim pada Zaman Purba
Emisi Karbon dari Lempeng Teknonik Picu Perubahan Iklim pada Zaman Purba
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau