Rapor Merah dan Hitam PROPER 2025, Perusahaan Bisa Diawasi dan Kena Sanksi

KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan perusahaan yang mendapatkan peringkat merah dan hitam dalam Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 2025 berpotensi masuk dalam pengawasan.

"Yang merah dan hitam menjadi disinsentif kemudian berkonsekuensi hukum karena sudah menjadi bagian dari pengawasan kita," kata Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH/BPLH Nixon Pakpahan dalam sosialisasi Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 7 Tahun 2025 tentang PROPER diikuti daring dari Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa PROPER merah diberikan kepada perusahaan yang tidak taat aturan terkait pengelolaan lingkungan dan sejumlah syarat ketentuan wajib lain yang harus dijalankan perusahaan.

Peringkat merah berarti perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang buruk. Evaluasi menemukan perusahaan tidak mematuhi beberapa regulasi yang berdampak kepada lingkungan hidup sekitar, meski sudah melakukan beberapa upaya.

Baca juga: Ketika Industri Nikel Berdamai dengan Alam, Kisah Keberlanjutan Vale

Dengan kategori hitam adalah kategori terendah dalam PROPER yang diberikan kepada perusahaan yang sama sekali tidak melakukan upaya apapun untuk memenuhi aturan lingkungan hidup tersebut.

Dalam PROPER, Emas adalah peringkat tertinggi yang dapat diberikan kepada perusahaan. Disusul Hijau dan kemudian Biru.

"Kalau dulu, periode PROPER lalu, itu nanti ditangguhkan artinya tidak diumumkan. Tapi kalau periode sekarang kami harus sampaikan itu nanti kalau memang sudah ternilai tidak perform itu maka nanti langsung kita umumkan sebagai peserta dengan rapor merah. Merah konsekuensinya akan ditangani oleh penegakan hukum dengan konsekuensinya," tutur Nixon seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, KLH/BPLH sudah selesai melakukan penilaian kinerja ketaatan terhadap 5.476 perusahaan dengan jumlah terbanyak dari sektor sawit mencapai 960 perusahaan dengan persentase 18 persen, disusul hotel sebanyak 311 perusahaan dengan persentase 6 persen serta tekstil sebanyak 259 perusahaan dengan persentase 5 persen.

Baca juga: Nilai Ekonomi Karbon dan Politik Keberlanjutan