Tak Perbaiki Tata Kelola Sampah, 87 Kabupaten Kota Terancam Pidana

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tak segan memidanakan pemerintah daerah (pemda) di 87 kabupaten/kota lantaran tak kunjung memperbaiki sistem tata kelola sampah. Padahal, KLH telah mengeluarkan paksaan pemerintah untuk wilayah tersebut.

Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq menyebut, pemda tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Baca juga: 

• Sampah Plastik Tanggung Jawab Konsumen Atau Produsen?
• Bencana di Sumatera, Menteri LH Akui Tak Bisa Rutin Pantau Jutaan Unit Usaha

"Jadi 49 kabupaten/kota mulai minggu kemarin secara bergantian telah dipanggil kepala dinas dan wali kotanya untuk memberikan penjelasan terkait dengan tidak diresponsnya arahan pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola sampah di kabupaten/kota masing-masing," kata Hanif dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (8/12/2025).

Sementara itu, 38 wilayah lainnya masih tidak memiliki tempat pemrosesan akhir (TPA). Dengan demikian, pimpinan daerahnya bakal diperiksa secara bertahap oleh Deputi Penegakan Hukum KLH.

Baca juga:

• Gerakan Zero Waste di IKN, Targetkan 60 Persen Daur Ulang Sampah pada 2035
• RI Bergantung Infrastruktur Informal untuk Pengumpulan Sampah

Masih ada kabupaten/kota yang berstatus "Kota Kotor"

KOMPAS.com/ZINTAN Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, Senin (8/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Hanif turut menyinggung 511 kabupaten dan kota yang masih belum memenuhi penilaian Adipura dengan sebagian besar berstatus sebagai Kota Kotor.

"Berdasarkan penilaian tim dari Kementerian Lingkungan Hidup, sampai hari ini baru terdapat potensi satu kota dan dua kabupaten yang memiliki potensi untuk mendapat penghargaan. 511 lainnya dalam posisi masih jauh dari target-target yang kami harapkan," jelas dia.

Oleh sebab itu, KLH mengalokasikan dana hingga Rp 70 miliar agar setiap daerah bisa mengelola sampahnya dengan baik.

"Selain itu juga ada yang kami back-up langsung, mungkin nilainya juga sekitar Rp 50-an miliar kami akan siapkan untuk mendukung teman-teman sekalian," tutur Hanif.

Merujuk Sistem Informasi Penanganan Sampah Nasional (SIPSN), sebanyak 24 persen sampah saat ini telah terkelola. Angkanya naik 10 persen dari yang sebelumnya 14 persen.

Pemerintah lantas menargetkan penyelesaian pengelolaan limbah 100 persen pada 2029 mendatang.

Baca juga:

• Mahasiswa Sulap Sampah Jadi Karya Seni sebagai Pengingat Jaga Lingkungan
• Pertamina Salurkan Bantuan untukUrban Farming dan Pengelolaan Sampah Senilai Rp 6,5 Miliar