Guru Besar IPB Sebut Tak Tepat Kebun Sawit Penyebab Banjir Sumatera

Tanggapan rencana "menghutankan" lahan yang sudah ditanami sawit

Suwardi mengkritik rencana Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang ingin mengembalikan lahan yang sudah ditanami sawit, menjadi hutan.

Rencana tersebut merupakan evaluasi atas banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Ngapain dihutankan lagi? Sawit pasti ada yang merawat hasilnya, enam juta per ha per tahun. Terus siapa yang mau menghutankan? Kalau mau menghutankan lebih baik pada tanah yang terbuka tidak bervegetasi," ucap Suwardi.

Baca juga: Konflik Agraria di Balik Banjir Sumatera, Mayoritas Disebut Dipicu Perkebunan Sawit

Sebelumnya, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Arta Siagian menilai, banjir bandang di Aceh, Sumut, dan Sumbar disebabkan infrastruktur ekologis di daratan, seperti hutan, sudah tidak mampu menahan daya rusak dari siklon tropis.

Kerapuhan infrastruktur ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat erat kaitannya dengan deforestasi.

Berdasarkan data WALHI, selama periode tahun 2016-2025, deforestasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar mencapai 1,4 juta hektar.

Bahkan, banyak sekali izin usaha yang diberikan pemerintah untuk kegiatan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Pegunungan Bukit Barisan. Di antaranya sektor pertambangan, perkebunan sawit, dan proyek energi.

WALHI mencatat lebih dari 600 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang kegiatan eksploitasi SDA-nya memperparah kerapuhan infrastruktur ekologis.

"Jadi memang kebijakan-kebijakan nasional yang menargetkan pertumbuhan ekonomi delapan persen sebenarnya mempengaruhi kerentanan kita dan memicu krisis iklim semakin parah ya," ucap Uli dalam konferensi pers, Senin (1/12/2025).

Baca juga: Jutaan Hektare Lahan Sawit di Sumatera Berada di Wilayah yang Tak Layak untuk Monokultur