Kebun Kelapa Sawit Tak Bisa Gantikan Fungsi Hutan, Daya Serap Karbon Rendah

Jangan hanya salahkan anomali cuaca

Basyuni mengkritik narasi "anomali cuaca" sebagai biang kerok banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang disuarakan berbagai pihak, termasuk akademisi.

Ia menilai, siklon tropis senyar hanya pemicu dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara itu, penghilangan tutupan hutan atau deforestasi dan kegagalan tata ruang menjadi faktor amplifikasi atau penyebabnya, yang mengubah pemicu menjadi bencana besar.

"Ada anomali siklon senyar yang disalahkan. Jadi, sebenarnya kalau secara jujur itu tidak ilmiah," tutur Basyuni.

Daya rusak banjir bandang, kata dia, mengungkapkan kehilangan tutupan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang telah melampaui ambang batas.

Ia menilai, curah hujan tinggi yang dipicu siklon tropis senyar hanya akan menyebabkan banjir akibat air sungai meluap, jika luas tutupan hutan di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat masih jauh di atas ambang batas.

Mengutip data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1,4 juta hektar selama periode tahun 2016-2025. Deforestasi hamir rata di ketiga provinsi tersebut.

"Menyalahkan cuaca saja itu bukan sesuatu yang bijak," ucap dia.

Baca juga:

• Update Banjir Sumatera, Tim Gabungan Masih Bersihkan Tumpukan Kayu dan Limbah
• Gelondongan Kayu di Banjir Sumatera Bukti Kerusakan Hutan Sistemik, Bukan Sekadar Anomali Cuaca

Terdapat beberapa alasan mengapa banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukanlah bencana alam, melainkan kegagalan tata kelola sistemik.

Pertama, pengabaian daya dukung lingkungan melalui perizinan secara masif yang diterbitkan di hulu daerah aliran sungai (DAS).

Kedua, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Audit ekologis dan verifikasi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) di lapangan tidak berjalan optimal, yang membiarkan pelanggaran terjadi.

Ketiga, kebijakan yang tertawan kepentingan modal. Dominasi konsesi berbasis komoditas ektraktif menunjukkan prioritas pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, bukan keberlanjutan ekologis jangka panjang.