Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Limbah Residu Sulit Diolah di Indonesia, Ada Tisu Bekas hingga Puntung Rokok

Kompas.com, 1 Januari 2026, 12:06 WIB
Add on Google
Manda Firmansyah,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

Bagaimana dengan limbah popok?

Berdasarkan perhitungannya, biaya pengelolaan limbah popok berskala kecil setara dengan harga popok baru.

Jika biaya pengelolaan limbahnya dibebankan kepada produsen melalui EPR, harga popok berpotensi naik dua kali lipat.

Pengelolaan limbah residu terkendala aspek keekonomian lantaran di Indonesia ekosistem ekonomi sirkular belum terbentuk.

Padahal, pengelolaan limbah popok secara terstruktur dapat mengatasi tantangan aspek keekonomian. Hal ini mengingat berbagai komponen popok lain sebenarnya juga bisa dikelola, misalnya fiber dari popok atau serat tekstil masih mempunyai nilai ekonomi.

Pengelolaan limbah di Indonesia saat ini dinilai masih berjalan sendiri-sendiri.

"(Pengelolaan jenis limbah) yang menguntungkan ya bisa jalan. Yang tidak menguntungkan ya akhirnya tutup atau ya akhirnya dibuang ke satu tempat seperti yang kita lakukan sekarang," ujar Pandji.

Pemerintah sebaiknya memainkan perannya dalam membentuk ekosistem ekonomi sirkular dengan mempertimbagkan kebutuhan masing-masing unit.

Sebagai contoh, mengatur subsidi silang dengan unit pengelolaan limbah yang menghasilkan keuntungan (profit center) dapat membantu pusat biaya (cost center).

"Siapa yang perlu atau berhak mendapatkan subsidi lebih besar, apakah pengelolahan sampah residu misalkan, karena (unit ini) banyak menggunakan biaya investasi dan pengoperasian," tutur Pandji.

Baca juga: 

Pengumpulan sampah di Indonesia

Stirofoam, tisu bekas, popok, hingga puntung rokok sulit diolah di Indonesia. Pakar ITB menjelaskan kendalanya.Freepik Stirofoam, tisu bekas, popok, hingga puntung rokok sulit diolah di Indonesia. Pakar ITB menjelaskan kendalanya.

Indonesia disebut masih mengandalkan infrastruktur informal, seperti pemulung, dalam pengumpulan dan pemilahan sampah.

Pengumpulan dan pemilahan sampah di Indonesia kerap menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan limbah, terutama jenis residu.

Pengumpulan dan pemilahan limbah jenis residu tidak akan terjadi jika offtaker-nya belum ada. Limbah jenis residu di Indonesia saat ini lebih banyak diarahkan untuk diolah menjadi bahan bakar alternatif melalui teknologi refuse-derived fuel (RDF).

Namun, teknologi RDF hanya tersedia untuk beberapa daerah di Indonesia, kususnya, daerah-daerah yang cukup dekat dengan industri semen.

"Kita belum punya industri yang cukup luas untuk memanfaatkan lima (limbah jenis residu) atau sampah untuk diolah melalui RDF ini karena memang regulasi untuk industri yang menggunakan RDF ini belum terlalu lengkap," tutur Pandji.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Cuaca Panas Kian Ekstrem Bikin Masyarakat Sulit Berolahraga
Cuaca Panas Kian Ekstrem Bikin Masyarakat Sulit Berolahraga
Pemerintah
Keterlibatan Investor Asia dalam Kebijakan Iklim Melonjak 3 Kali Lipat
Keterlibatan Investor Asia dalam Kebijakan Iklim Melonjak 3 Kali Lipat
Pemerintah
Mayoritas UMKM Belum Bisa Akses Kredit, CBI Luncurkan Platform 'Andalan'
Mayoritas UMKM Belum Bisa Akses Kredit, CBI Luncurkan Platform "Andalan"
Swasta
Kasus Obesitas Anak Melonjak Tajam di Negara Berkembang
Kasus Obesitas Anak Melonjak Tajam di Negara Berkembang
Pemerintah
BNPB Catat Banjir dan Longsor di Sejumlah Wilayah, Dua Orang Dilaporkan Tewas
BNPB Catat Banjir dan Longsor di Sejumlah Wilayah, Dua Orang Dilaporkan Tewas
Pemerintah
Paparan Polusi Udara Jangka Panjang Tingkatkan Risiko Demensia Parkinson
Paparan Polusi Udara Jangka Panjang Tingkatkan Risiko Demensia Parkinson
LSM/Figur
PBB: Lebih dari 2 Miliar Orang di Dunia Tak Punya Hunian Layak
PBB: Lebih dari 2 Miliar Orang di Dunia Tak Punya Hunian Layak
Pemerintah
Krisis Iklim Picu Deoksigenisasi Sungai Tropis
Krisis Iklim Picu Deoksigenisasi Sungai Tropis
LSM/Figur
Komisi Eropa Sebut Pelonggaran UU EUDR Pangkas Biaya Perusahaan 75 Persen
Komisi Eropa Sebut Pelonggaran UU EUDR Pangkas Biaya Perusahaan 75 Persen
Pemerintah
Sisi Lain Dampak Perubahan Iklim: Merusak Hubungan Sosial Antar Manusia
Sisi Lain Dampak Perubahan Iklim: Merusak Hubungan Sosial Antar Manusia
Pemerintah
Menengok Si Toddler Panda Rio di Taman Safari Bogor, Tonggak Penting Konservasi Satwa Indonesia
Menengok Si Toddler Panda Rio di Taman Safari Bogor, Tonggak Penting Konservasi Satwa Indonesia
Swasta
Survei Deloitte: Gen Z-Milenial Tunda Menikah hingga Beli Rumah karena Finansial
Survei Deloitte: Gen Z-Milenial Tunda Menikah hingga Beli Rumah karena Finansial
LSM/Figur
Dunia Bisnis Belum Siap Hadapi Bahaya Deepfake dan Kecerdasan Buatan
Dunia Bisnis Belum Siap Hadapi Bahaya Deepfake dan Kecerdasan Buatan
Pemerintah
Warga Jakarta Dukung Program Pilah Sampah, tapi Fasilitas dan Sosialisasi Masih Minim
Warga Jakarta Dukung Program Pilah Sampah, tapi Fasilitas dan Sosialisasi Masih Minim
Pemerintah
Hutan Nabire Rusak akibat Tambang Ilegal, Kemenhut Buru Aktor Utama
Hutan Nabire Rusak akibat Tambang Ilegal, Kemenhut Buru Aktor Utama
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau