Kebijakan Pencegahan Kanker Serviks di Indonesia Dinilai Belum Menyeluruh

KOMPAS.com - Kebijakan menyeluruh terkait pencegahan kanker serviks atau kanker leher rahim dinilai belum ada di Indonesia, menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Laksono Trisnantoro.

Kerja sama lintas sektor dalam pencegahan kanker serviks di Indonesia dinilai tidak terbangun, dengan peran pemerintah daerah yang disebut belum jelas.

Baca juga:

• Cegah Kanker Serviks Seawal Mungkin Lewat Pendidikan Seks Usia Dini
• Bencana Iklim 2025, Perempuan dan Masyarakat Miskin Paling Terdampak

Kebijakan penanganan kanker serviks di Indonesia belum jelas

Rumah sakit belum jadi aktor kunci dalam pencegahan kanker serviks

Shutterstock/Emily frost Guru Besar UGM menilai kebijakan pencegahan kanker serviks di Indonesia belum menyeluruh. Ini penjelasannya.

Rumah sakit dinilai belum diposisikan sebagai aktor kunci eliminasi kanker serviks dalam regulasi.

Imbasnya, data kanker serviks antar-rumah sakit disebut terfragmentasi, alur rujukan menjadi terputus, kesinambungan layanan tidak terjamin, serta akuntabilitas layanan melemah.

Selain itu, belum ada standar nasional untuk rumah sakit dalam pencatatan eliminasi kanker serviks, termasuk vaksinasi HPV, skrining HPV DNA, dan tata laksana lesi pra-kanker.

Interoperabilitas terbatas antara sistem informasi manajemen RS (SIMRS) dengan platform nasional, seperti SATUSEHAT dan SIRUTE.

Menurut Laksono, banyak terjadi kesenjangan dalam sistem pelayanan kesehatan, dari pencegahan kanker serviks sampai dengan rujukan. Dari aspek pendanaan, kebijakan penanganan kanker serviks di Indonesia dinilai masih belum kuat.

"Kita tahu BPJS (Kesehatan) semakin lama semakin berat untuk mengatasi problem keuangannya sehingga harus mencari dana-dana alternatif di luar BPJS untuk kanker serviks ini dan pencegahannya," ujar Laksono.

Ia menyampaikannya dalam webinar Sarasehan Nasional Selamatkan Perempuan Indonesia dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, Kamis (8/1/2026).

Sebagai informasi, dilansir dari laman Kementerian Kesehatan tahun 2025, ada sekitar lebih dari 36.000 kasus baru kanker serviks yang terdeteksi setiap tahunnya. 

Kendati demikian, sekitar 70 persen kasus itu baru diketahui saat sudah memasuki stadium lanjut, alias angka deteksi dini masih rendah. Hal tersebut meningkatkan risiko kematian.

Baca juga:

• 2 Nelayan Perempuan Asal Maluku dan Papua Gerakkan Ekonomi Keluarga Pesisir
• Belajar dari Sulawesi Tengah, Membaca Peran Perempuan Ketika Bencana Menguji

Kebijakan inovatif diperlukan di Indonesia

Freepik Guru Besar UGM menilai kebijakan pencegahan kanker serviks di Indonesia belum menyeluruh. Ini penjelasannya.

Menurut Laksono, perlu kebijakan inovatif untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam kebijakan penanganan kanker serviks di Indonesia.

Hal itu diawali dengan mengidentifikasi ruang kosong dalam kebijakan atau policy gap. Kemudian, merumuskan policy brief sebagai dasar advokasi penyusunan peraturan pelaksana agar target eliminasi kanker serviks bisa tercapai.

"Nanti, bersama-sama kita aan susun policy brief untuk Kemenkes (Kementerian Kesehatan), termasuk kementerian lain lintas sektoral, Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), KemenPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), termasuk DPR yang semacam pengawas pemerintah. Jadi, semua simpul kekuasaan perlu kita kirimi policy brief-nya ya," terang Laksono.

Prinsip transformasi kesehatan menjadi landasan penting dalam kebijakan eliminasi kanker serviks.

Pendekatan tersebut bertujuan mengurangi beban penyakit kanker serviks di tingkat kabupaten/kota, dengan berfokus pada peningkatan layanan primer, rujukan, obat-obatan, pembiayaan, sumber daya manusia, teknologi, serta sistem informasi.

Baca juga: 

• Eliminasi Kanker Serviks, 90 Persen Anak Indonesia Ditarget Terlindungi dari HPV
• Anak-anak Korban Bencana di Sumatera Dapat Trauma Healing

Shutterstock/Shidlovski Guru Besar UGM menilai kebijakan pencegahan kanker serviks di Indonesia belum menyeluruh. Ini penjelasannya.

Untuk mengurangi beban kanker serviks, Indonesia dinilai perlu mengadopsi sistem kesehatan yang belajar (learning health system).

Sistem kesehatan yang belajar meningkatkan fungsinya pada semua tingkatan, yang memungkinkan individu, tim, dan organisasi di dalamnya bekerja lebih efektif.

Sistem kesehatan yang belajar juga mendukung adaptasi dan inovasi yang diperlukan dalam penanganan kanker serviks di Indonesia.

Selain itu, diperlukan pula sistem kesehatan yang belajar yang mendukung kemandirian bangsa.

Sistem kesehatan yang belajar bisa menetapkan proritasnya sendiri, mendefinisikan kerangka kerja untuk tindakan ke depannya, serta mengoptimalkan sumber daya tersedia untuk mengurangi ketergantungan dari luar.

Baca juga: UN Women Peringatkan, Kekerasan Digital Berbasis AI Ancam Perempuan

Sebagai informasi, untuk meningkatkan angka deteksi dini, pemerintah menerapkan upaya promotif dan preventif sebagai prioritas, lewat program vaksinasi HPV dan pemeriksaan skrining berkala.

Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Serviks. Strategi ini mencakup tiga pilar utama yaitu, pertama, anak perempuan dan laki-laki usia 15 tahun ditargetkan memperoleh vaksinasi HPV.

Kedua, perempuan usia 39 tahun diharapkan menjalani skrining HPV DNA. Ketiga, perempuan dengan kanker serviks invasif harus mendapatkan penatalaksanaan yang sesuai standar medis.