Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peringkat Kesehatan Laut Indonesia Naik, tapi Nelayan Kecil Masih Belum Sejahtera

Kompas.com, 9 Januari 2026, 10:51 WIB
Add on Google
Zintan Prihatini,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ocean Health Index (OHI) atau peringkat kesehatan laut Indonesia naik dari urutan ke-189 tahun 2025 menjadi 169 dari 220 negara pada tahun 2026. Namun, Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) menilai nasib nelayan kecil dan masyarakat pesisir masih belum sejahtera.

Meski peringjatnya naik, skor OHI Indonesia berada di bawah rata-rata dunia. Ketua Umum KPPMPI, Hendra Wiguna menyebut, dalam penilaian OHI, Indonesia hanya meraih skor 66, sedangkan rata-rata global mencapai 72.

Baca juga: 

“Kami melihat bahwa indikator-indikator yang paling dekat dengan kehidupan nelayan kecil dan masyarakat pesisir justru mengalami penurunan,” kata Hendra dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

Indikator yang dimaksud, antara lain Penyediaan Makanan (Food Provision), Peluang Penangkapan Ikan Tradisional (Artisanal Fishing Opportunities), Perlindungan Pesisir (Coastal Protection), serta Mata Pencaharian dan Ekonomi (Livelihoods and Economies). Kinerja empat dari 10 indikator penyusun OHI tersebut menurun.

Nasib nelayan kecil Indonesia belum sejahtera

Pengelolaan kelautan dan perikanan belum berpihak pada keberlanjutan

Peringkat penilaian kesehatan laut Indonesia naik tahun 2025. Namun, KPPMPI menilai nelayan kecil dan masyarakat pesisir masih belum sejahtera. KOMPAS.COM/Roberthus Yewen Peringkat penilaian kesehatan laut Indonesia naik tahun 2025. Namun, KPPMPI menilai nelayan kecil dan masyarakat pesisir masih belum sejahtera.

KPPMPI berpandangan, penurunan kinerja mencerminkan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan belum berpihak pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan nelayan kecil.

Hendra menjelaskan, pada indikator Food Provision atau laut sebagai sumber pangan, Indonesia mencatat skor terendah yakni 24 dibandingkan tahun sebelumnya.

“Skor 24 ini menjadi penanda bahwa pengelolaan pangan perikanan kita masih jauh dari praktik berkelanjutan. Baik di sektor perikanan tangkap maupun budi daya, persoalan lama masih terus berulang,” papar Hendra.

Ia menyoroti masifnya penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan, seperti trawl, yang kerap ditemukan di perairan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.

Praktik ini tentu merusak ekosistem laut, sekaligus mempersempit area berlayar nelayan.

Baca juga:

Tekanan ekosistem

Peringkat penilaian kesehatan laut Indonesia naik tahun 2025. Namun, KPPMPI menilai nelayan kecil dan masyarakat pesisir masih belum sejahtera. KOMPAS / IWAN SETIYAWAN Peringkat penilaian kesehatan laut Indonesia naik tahun 2025. Namun, KPPMPI menilai nelayan kecil dan masyarakat pesisir masih belum sejahtera.

Di sisi lain, budidaya perikanan yang tidak mengelola limbahnya dengan baik dan aktivitas loin tuna di perairan Maluku Utara turut menambah tekanan terhadap ekosistem laut. Dampak lainnya terasa pada keberlanjutan sumber daya ikan.

Pada penilaian indikator Artisanal Fishing Opportunities, angkanya turun drastis dari 93 menjadi 72. Indikator tersebut menggambarkan sejauh mana nelayan kecil dan tradisional memiliki akses yang adil dan aman terhadap wilayah tangkapnya.

“Penurunan ini menunjukkan bahwa hak-hak tenurial nelayan kecil dan tradisional berada dalam ancaman serius,” ucap Hendra.

Ancamannya berasal dari berbagai aktivitas, dari praktik perikanan ilegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, hingga kegiatan non-perikanan, seperti pertambangan pasir laut, reklamasi, dan penimbunan wilayah pesisir.

Baca juga: Perairan Timur Indonesia Terancam: Nelayan Kian Miskin, Ekosistem di Ujung Tanduk

Indikator Coastal Protection juga mengalami penurunan skor menjadi 79. Artinya, perhatian terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut kian melemah.

Mangrove, terumbu karang, dan lamun sejatinya merupakan benteng alami yang melindungi wilayah pesisir dari gelombang pasang, banjir rob, dan abrasi. Ekosistem ini juga menjadi habitat penting bagi berbagai jenis ikan yang menopang kehidupan nelayan.

“Ketika ekosistem pesisir rusak maka nelayan dan masyarakat pesisir adalah pihak pertama yang merasakan dampaknya,” ujar Hendra.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
MAN 4 Jakarta Raih ASRI Awards Berkat Rakit Sabut untuk Kurangi Bau Ciliwung
MAN 4 Jakarta Raih ASRI Awards Berkat Rakit Sabut untuk Kurangi Bau Ciliwung
Pemerintah
Tambang Batu Bara Kini Jadi Sumber Kerentanan, Daerah Penghasil Harus Beralih Rupa
Tambang Batu Bara Kini Jadi Sumber Kerentanan, Daerah Penghasil Harus Beralih Rupa
LSM/Figur
'Blue Carbon' Dinilai Lebih Potensial, Namun Tata Kelola Jadi Tantangan
"Blue Carbon" Dinilai Lebih Potensial, Namun Tata Kelola Jadi Tantangan
Swasta
PLTS Atap dan Power Wheeling Diusulkan untuk Kejar Target Listrik 100 GW
PLTS Atap dan Power Wheeling Diusulkan untuk Kejar Target Listrik 100 GW
LSM/Figur
Jerat Listrik Ancam Gajah Sumatera, Koridor Habitat Kian Terfragmentasi
Jerat Listrik Ancam Gajah Sumatera, Koridor Habitat Kian Terfragmentasi
LSM/Figur
Proyek PLTP Lahendong 15 MW Capai Kesepakatan Tarif, Siap Masuk Tahap Pengembangan
Proyek PLTP Lahendong 15 MW Capai Kesepakatan Tarif, Siap Masuk Tahap Pengembangan
Pemerintah
Perusahaan Harus Jadikan Keberlanjutan Nyawa Bisnis di Tengah Ketidakpastian
Perusahaan Harus Jadikan Keberlanjutan Nyawa Bisnis di Tengah Ketidakpastian
Swasta
BPDP Kemenkeu Buka Program Hibah Riset Bioenergi hingga Pengolahan Limbah
BPDP Kemenkeu Buka Program Hibah Riset Bioenergi hingga Pengolahan Limbah
Pemerintah
IEA: Perang AS-Israel VS Iran Akan Ubah Total Sistem Energi Global
IEA: Perang AS-Israel VS Iran Akan Ubah Total Sistem Energi Global
Pemerintah
India Targetkan Produksi Baja 400 Juta Ton Sambil Pangkas Emisi 25 Persen
India Targetkan Produksi Baja 400 Juta Ton Sambil Pangkas Emisi 25 Persen
Swasta
Perubahan Iklim Picu Gangguan Produktivitas Karyawan, Kok Bisa?
Perubahan Iklim Picu Gangguan Produktivitas Karyawan, Kok Bisa?
Pemerintah
50 Persen Emisi Gas Rumah Kaca dari Industri, Ancam Kesehatan dan Lingkungan
50 Persen Emisi Gas Rumah Kaca dari Industri, Ancam Kesehatan dan Lingkungan
LSM/Figur
Berawal dari Mati Lampu, Siswa MAN 19 Jakarta Sulap Minyak Jelantah Jadi Listrik
Berawal dari Mati Lampu, Siswa MAN 19 Jakarta Sulap Minyak Jelantah Jadi Listrik
LSM/Figur
Lonjakan EBT Bikin Ekspor China Bertahan Saat Pasokan Energi Terguncang
Lonjakan EBT Bikin Ekspor China Bertahan Saat Pasokan Energi Terguncang
Pemerintah
Saat Ibu Bekerja, Anak Perempuan Bisa Bermimpi Lebih Tinggi
Saat Ibu Bekerja, Anak Perempuan Bisa Bermimpi Lebih Tinggi
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau