Kemenhut Usul ke Presiden Prabowo Tambah 21.000 Personel Polisi Hutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah mengusulkan penambahahan personel polisi hutan atau polhut ke Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki menyampaikan bahwa permintaan itu menyusul penguatan tata kelola kawasan hutan.

Pasalnya, saat ini hanya ada 4.800 anggota polhut yang di antaranya 3.100 personel dari Kemenhut dan 1.700 orang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Rasio saat ini adalah satu orang mengamankan 26.000 hektare. Kami mengusulkan penambahan kurang lebih 21.000 personel polisi hutan dengan rasio satu banding 5.000 hektare, yang nantinya juga akan didukung dengan penggunaan drone untuk memudahkan pemantuan di lapangan," ungkap Rohmat dalam Rapat Kerja bersama DPR RI yang ditayangkan di YouTube TVR Parlemen, Senin (19/1/2026).

Baca juga: Kemenhut Masih Audit 24 Izin Usaha Hutan Terkait Banjir Sumatera

Di samping itu, Kemenhut memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum kehutanan melalui integrasi data dan informasi geospasial nasional dalam platform Jaga Rimba. Rohmat menyebut, platform ini dilengkapi dengan sistem peringatan dini berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi potensi deforestasi ataupun kebakaran hutan.

"Kami akan bergerak sama dengan provider supaya nanti ada WhatsApp blasting kepada unit pelaksana teknis kami di seluruh Indonesia terutama di lokasi yang ada deteksi bukaan deforestasi atau kebakaran hutan," beber dia.

Kata Rohmat, Kemenhut juga mengusulkan penguatan kelembagaan melalui pembentukan Pusat Koordinasi Wilayah Kehutanan sebanyak 35 unit di tingkat lapangan.

Di bidang penegakan hukum, pihaknya meminta penambahan unit pelaksana teknis balai penegakan hukum kehutanan dan pengendalian kebakaran hutan. Jumlah UPT yang semula hanya 10 unit direncanakan bertambah menjadi 24 unit.

"Usulan ini sudah disampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan mendapatkan resons yang positif, kami diminta untuk berkoordinasi dengan Men PAN RB dan saat ini sedang dibahas antara tim dari Kementerian Kehutanan dengan Men PAN RB yang tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara," jelas Rohmat.

Baca juga: Guru Besar IPB Soroti Pembalakan liar di Balik Bencana Banjir Sumatera

Marak Pembalakan Liar

Sebelumnya, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mengatakan, 3,5 juta hektare hutan di Aceh hanya dijaga oleh 62 polisi hutan. Dengan kondisi tersebut, ia menilai praktik penebangan ilegal atau pembalakan liar nyaris tidak terhindarkan.

"Bagaimana kita berharap hutan di Aceh dapat dijaga, tidak ada illegal logging dengan perlindungan juga dari sama-sama kita tahu, ada APH (aparat penegak hukum) juga kerap ada di sana. Tetapi kemudian kita berharap kalau hutan kita di Aceh baik-baik saja, kan harus ada perubahan," ujar Raja Juli dalam Lokakarya Nasional di Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

Selain Aceh, Raja Juli menyoroti minimnya anggaran pengelolaan hutan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang hanya sebesar Rp 9 juta dengan luasan 900.000 hektare.

"Bagaimana kita berharap kepala dinas bisa mengamankan hutan beliau dengan anggaran ternyata cuma Rp 9 juta," katanya.

Anggaran pengelolaan hutan Bengkulu lalu dinaikkan menjadi Rp 500 juta, setelah persoalan tersebut disampaikan kepada gubernur. Namun, angkanya dinilai masih jauh dari cukup.

Menurut Raja Juli, persoalan pengawasan hutan membutuhkan perubahan fundamental, utamanya pembagian kewenangan dan politik anggaran. Selama ini kehutanan masih dikategorikan sebagai sektor pilihan dibandingkan sektor lainnya.

Maka dari itu, Raja Juli menyampaikan persoalan keterbatasan jumlah polisi hutan kepada Prabowo saat menghadiri rapat terbatas (ratas). Presiden lantas meminta agar anggaran dan jumlah personel pengamanan hutan ditambah.

"Ini sebuah keputusan politik yang baik, hasil-hasil ratas semacam ini enggak serta-merta bisa terwujud," imbuhnya.