Perkuat Aksi Iklim, Indonesia Gabung The Coalition to Grow Carbon Markets

KOMPAS.com – Indonesia resmi bergabung sebagai anggota pemerintah ke-11 The Coalition to Grow Carbon Markets (Koalisi). Koalisi ini merupakan inisiatif global yang dipelopori Kenya, Singapura, dan Inggris untuk mendorong pengembangan pasar kredit karbon berintegritas tinggi untuk mempercepat penurunan emisi global.

Keanggotaan Indonesia diumumkan langsung oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada diskusi meja bundar bertajuk “Advancing Indonesia–UK Collaboration on High-Integrity Carbon Markets” yang digelar di kantor pusat Standard Chartered, London, Inggris, Selasa (20/1/2026).

Pengumuman disampaikan setelah pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam rangka peluncuran Kemitraan Strategis Indonesia–Inggris (UK–Indonesia Strategic Partnership).

Melalui keanggotaan tersebut, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dalam penguatan pasar karbon global, khususnya yang berbasis sektor kehutanan dan solusi berbasis alam.

Baca juga: Harga Kredit Karbon Melesat Tinggi Akibat Laju Emisi Teknologi

Sebagai anggota terbaru Koalisi, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia (RI) membawa keahlian kelas dunia dalam proyek karbon berbasis hutan dan solusi berbasis alam.

Pasar kredit karbon berintegritas tinggi memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan solusi berbasis alam di Indonesia, menurunkan emisi gas rumah kaca, melestarikan keanekaragaman hayati, serta mendorong pertumbuhan hijau yang berkelanjutan.

“Merupakan kehormatan bagi saya mengumumkan bahwa hari ini Kemenhut RI, mewakili sektor kehutanan Indonesia, bergabung dengan The Coalition to Grow Carbon Markets,” ujar Raja Juli dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (21/1/2026).

Ia melanjutkan, sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, ekosistem mangrove yang luas, serta lahan gambut tropis yang besar, Indonesia memiliki modal alam yang signifikan dan pengalaman nyata dalam pengembangan solusi berbasis alam.

Baca juga: Uni Eropa Usulkan Target Iklim 2040, Negara Maju Bisa Pakai Kredit Karbon Negara Berkembang

Modal tersebut dapat memberikan kontribusi penting bagi upaya global dalam mencapai target iklim yang telah disepakati bersama.

Sebagai anggota koalisi yang mewakili sektor kehutanan, Indonesia akan bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki visi serupa untuk meningkatkan permintaan terhadap kredit karbon berintegritas tinggi dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam.

“(Tujuannya) guna mendukung pertumbuhan hijau, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia,” kata Raja Juli.

Komitmen memajukan aksi iklim

Dengan keanggotaan Indonesia dalam Koalisi, Kemenhut kini sejajar dengan sepuluh pemerintah anggota lain yang berkomitmen memajukan aksi iklim melalui peningkatan pemanfaatan kredit karbon berintegritas tinggi oleh dunia usaha.

Baca juga: Standard Chartered Ungkap Prioritas Transformasi Digital Global

Sepuluh negara tersebut adalah Kanada, Prancis, Panama, Peru, Swiss, Selandia Baru, dan Zambia serta para Ketua Bersama Koalisi, yaitu Kenya, Singapura, dan Inggris.

Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim, Rachel Kyte, menyambut baik kehadiran Indonesia dalam The Coalition to Grow Carbon Markets.

Kyte mengatakan, keanggotaan Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam memastikan praktik pasar karbon yang kredibel dan transparan.

“Delapan negara lain dari seluruh dunia kini telah bergabung dengan kami. Tujuannya, untuk mengamankan kepemimpinan negara-negara dalam memastikan perusahaan memahami apa yang perlu mereka lakukan untuk berpartisipasi di pasar karbon secara berintegritas,” terang Kyte.

Baca juga: Standard Chartered Indonesia Raih Predikat Highly Commended Best Wealth Manager 2025

Ia menambahkan, pasar karbon dapat memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan menuju target iklim nasional serta memastikan ketersediaan aliran pendanaan untuk berinvestasi dalam perlindungan alam dan pembangunan ketahanan iklim.

“Upaya Indonesia dalam solusi berbasis alam akan memastikan Koalisi membantu mendorong investasi sektor swasta ke dalam proyek-proyek berintegritas tinggi yang bertujuan melestarikan hutan, mengurangi emisi, dan memajukan pembangunan berkelanjutan,” ujar Kyte.

Pembiayaan berkelanjutan

Sebagai mitra lama Inggris dan Indonesia, Standard Chartered turut berperan aktif dalam pengembangan pembiayaan berkelanjutan, termasuk mendukung pengembangan pasar kredit karbon berintegritas tinggi di Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro OBE mengatakan, pihaknya bangga dapat memfasilitasi proses tersebut.

Baca juga: Standard Chartered Gandeng Amartha untuk Penyaluran Kredit UMKM

“Keikutsertaan Indonesia dalam Koalisi dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan standar kualitas, transparansi, serta permintaan terhadap pasar kredit karbon berintegritas tinggi, khususnya yang mendukung solusi berbasis alam,” kata Donny.

Koalisi ini diluncurkan pada London Climate Action Week pada Juni 2025. Sejak saat itu Koalisi membangun keselarasan internasional terkait penggunaan kredit karbon oleh korporasi.

Salah satu langkah penting yang diwujudkan adalah peluncuran Shared Principles for Growing High-Integrity Use of Carbon Credits pada COP30 di Brasil.

Prinsip Bersama (Shared Principles) tersebut merespons permintaan dunia usaha agar pemerintah mengatasi fragmentasi kebijakan yang selama ini menjadi hambatan investasi di pasar kredit karbon.

Baca juga: Standard Chartered Bahas Peluang Investasi Sektor Hijau di Indonesia ke Pengusaha Inggris

Prinsip tersebut menyediakan kerangka kerja yang konsisten lintas negara serta memberikan kejelasan dan kepastian bagi dunia usaha untuk mulai berinvestasi dalam kredit karbon sebagai bagian dari rencana dekarbonisasi yang kredibel.

Prinsip Bersama ini didukung oleh 15 pemerintah dan 25 aktor non-negara, termasuk mitra Koalisi.

Sejumlah mitra yang mendukung Share Principles adalah World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), World Bank, International Chamber of Commerce (ICC), dan International Emissions Trading Association (IETA), serta berbagai organisasi di bidang iklim, pembangunan berkelanjutan, dan keuangan, seperti Indonesia Carbon Trade Association.

Saat ini, Koalisi memfokuskan langkah pada penyusunan rencana aksi untuk mewujudkan kebijakan nasional dan regional yang konsisten serta mendorong permintaan pasar agar selaras dengan Prinsip Bersama.

Baca juga: Celios: WEF Jadi Momentum Strategis Tarik Investasi Hijau ke RI

Upaya tersebut juga ditujukan untuk menjaga minat pembeli secara berkelanjutan melalui keterlibatan aktif dengan jejaring pembeli dan investor global.

Koalisi bekerja untuk menjawab kebutuhan yang sangat mendesak di tengah risiko dunia gagal mencapai target iklim.

Tanpa peningkatan aliran pendanaan ke proyek dan pelaku usaha yang mampu mengurangi emisi secara cepat dan terjangkau, target tersebut sulit tercapai.

Pasar karbon sendiri masih menjadi instrumen yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk menetapkan harga karbon, memungkinkan aksi iklim yang lebih ambisius, serta mendorong investasi sektor swasta dalam transformasi global menuju ekonomi rendah karbon.