KOMPAS.com - Curah hujan di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia mengalami tren kenaikan yang dipicu krisis iklim. Di sisi lain, ruang terbuka hijau (RTH) untuk serapan air di Jakarta saat ini masih minim atau di bawah 10 persen.
Padahal, pembangunan tidak boleh melewati ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) dengan menyediakan RTH untuk resapan minimal 30 persen dari luas kota.
Baca juga:
Dosen Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG), Rista Hernandi Virgianto menganggap, luasan RTH di Jakarta perlu dikaji ulang agar bisa berkontribusi dalam mengurangi banjir di tengah cuaca ekstrem akibat krisis iklim.
Apalagi, pembangunan secara masif terjadi di kota/kabupaten penyangga Jakarta, yang datarannya lebih tinggi dari ibukota itu.
"Jadi, Jakarta kan tidak berdiri sendiri ya. Tidak berdiri sendirinya kan wilayah-wilayah, banyak wilayah penyangganya. Nah, wilayah penyangganya ini lebih tinggi ya. Dari yang terdekat, terdekat yang tertinggi kan Depok. Depok sendiri pengembangannya juga juga cukup masif," ujar Rista kepada Kompas.com, Jumat (23/1/2026).
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Lingkungan Hidup, dan berbagai pemerintah kota/kabupaten, kata dia, sering berkoordinasi untuk menekan alih fungsi lahan.
Hal itu termasuk kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) di Bogor, yang berkontribusi "mengirim air", dengan memenuhi volume sungai-sungai di Jakarta.
Namun, progres dari menekan alih fungsi lahan atau menghijaukan kembali kawasan hulu DAS di Bogor atau daerah-daerah penyangga Jakarta lainnya tidak instan, sedangkan cuaca ekstrem yang dipicu krisis iklim tidak akan menunggu proses perubahan itu.
Baca juga:
Banjir kembali merendam permukiman warga di Jalan Pulo Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin (26/1/2026) pagiOleh karena itu, masyarakat Jakarta perlu mengoptimalkan infrastruktur eksisting yang dapat meminimalisasi dampaknya.
Hal itu mengingat pembangunan infrastruktur baru berskala besar untuk penanganan banjir membutuhkan biaya yang sangat mahal. Misalnya, memastikan saluran-saluran yang sudah ada benar-benar bisa mengalirkan air dengan membersihkan lumpur atau endapan material-material dari banjir lainnya supaya tidak terjadi pendangkalan.
Kemudian, mengelola sampah di lingkungan sekitar untuk mencegah ada yang menyumbang saluran air.
Sebaiknya, setiap membangun gedung atau perumahan baru di atas seluruh lahan yang tersedia. Sudah sepatutnya memikirkan komposisi lahan terbuka dan luas untuk sumur resapan.
"Apakah bisa (masyarakat Jakarta beradaptasi dengan cuaca ekstrem)? Ya harus bisa, karena alam itu tidak menunggu kita berubah. Alam pasti terus berubah mengikuti dengan krisis iklim, pemanasan global," tutur Rista.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya