Inggris Gelontorkan Rp 275 Miliar untuk Tata Kelola Hutan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Inggris menggelontorkan 12 juta poundsterling atau Rp 275 miliar untuk membantu tata kelola hutan berkelanjutan di Indonesia.

Pendanaan ini disepakati dengan kerja sama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Pemerintah Inggris melalui peluncuran Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Fase 5.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa MFP telah berjalan sejak fase pertama tahun 2000 dan mencatat sejumlah capaian penting dalam tata kelola kehutanan Indonesia.

“Banyak capaian yang dihasilkan, termasuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang berjalan dengan baik serta Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement, Governance and Trade),” kata Raja Juli dalam sambutannya, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

Baca juga: 133.792 Petani Jawa Timur Kelola 198.326 Ha Hutan dalam Skema Perhutanan Sosial

Ia menyatakan, kerja sama itu bakal mendorong perbaikan berkelanjutan pengelolaan hutan, menjaga legalitas hasil hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Pengelolaan hutan yang baik, disebut berperan penting dalam mencegah bencana banjir yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah.

“Kami menekankan pentingnya tata kelola kehutanan yang lebih baik agar daya dukung dan daya tampung hutan meningkat," jelas Raja Juli.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey menyampaikan MFP Fase 5 merupakan contoh nyata kemitraan antara Inggris dengan Indonesia. Kerja sama tersebut sebelumnya telah disepakati oleh Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer dan Presiden Prabowo Subianto di London pada Januari 2026.

Baca juga: Kemenhut Sebut 191.790 Hektar Hutan Dibuka untuk Tambang Ilegal

Komitmen RI terkait proyek penyerapan karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan yakni Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink, dinilai memberikan sinyal kepada dunia internasional bahwa pembangunan ekonomi, ketahanan iklim, dan perlindungan keanekaragaman hayati bisa berjalan beriringan.

"Inggris bangga mendukung visi ini melalui kemitraan strategis kedua negara dan MoU terkait FOLU Net Sink 2030. Saya berharap program MFP fase 5 yang diluncurkan hari ini akan terus memberikan dampak nyata," ungkap Jermey.

"Hutan yang lebih sehat, masyarakat yang lebih tangguh, institusi yang lebih kuat, serta pengakuan internasional yang semakin besar atas kepemimpinan Indonesia," imbuh dia.

Jermey juga menekankan bahwa tantangan perubahan iklim tidak dapat dihadapi oleh satu negara saja. Oleh sebab itu, Inggris memberikan pendanaan kepada negara-negara, salah satunya Indonesia.

“Masa depan hutan Indonesia adalah isu penting bagi dunia. Kolaborasi ini tidak hanya mendukung tujuan iklim dan keanekaragaman hayati, tetapi juga tujuan ekonomi melalui pengembangan produk hutan berkelanjutan,” papar Jermey.

Sebagai informasi, MFP Fase 5 berada di bawah arahan Programme Steering Committee (PSC) yang melibatkan perwakilan kedua pemerintah serta para pemangku kepentingan terkait.

Program ini akan mendukung penguatan institusi di tingkat nasional dan tapak, peningkatan transparansi dan inklusivitas tata kelola, penyempurnaan sistem keberlanjutan dan legalitas seperti SVLK, serta perluasan akses pasar produk kehutanan Indonesia.