Imbas Pencemaran Sungai Cisadane, Menteri LH Gugat Perusahaan Pestisida

KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq akan menggugat perusahaan pestisida yang mencemari Sungai Cisadane. Gugatan itu ditujukan kepada PT BS, pemilik gudang penyimpanan zat kimia pestisida yang terbakar di Tangerang Selatan, Senin (9/2/2026).

Pencemaran ini berdampak panjang. Aliran Sungai Cisadane tercemar hingga kurang lebih 22,5 kilometer. Wilayah terdampak meliputi Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. 

Baca juga:

• Kebakaran Gudang Pestisida di Tangsel Cemari Sungai Cisadane hingga 22 Km, KLH Ambil Sampel Air
• Sungai Cisadane Tercemar Pestisida, Warga Diminta Jangan Gunakan Airnya

"Untuk pidana, nanti pak Kapolres yang akan menindaklanjutinya. Kemudian dari sisi perdatanya kita akan ambil sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 87 dan 90 UU Nomer 32/2009," kata Hanif, dilansir dari Antara, Jumat (13/2/2026).

Menteri LH gugat perusahaan pestisida imbas pencemaran

Pencemaran sudah meluas hingga Teluknaga

KOMPAS.com/INTAN AFRIDA RAFNI Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq saat memberikan pernyataan usai meninjau Gedung Pestisida di Taman Tekno, Serpong, Tangsel, Jumat (13/2/2026)

Menurut Hanif, kelalaian perusahaan telah berdampak besar pada kelestarian lingkungan. Biota sungai terdampak, dan air yang digunakan masyarakat sekitar juga ikut terpengaruh.

Hanif menjelaskan, aliran air tercemar bergerak dari Sungai Jaletreng hingga bertemu Cisadane sekitar sembilan kilometer.

Setelah itu, aliran Cisadane mengalir lagi hingga ke Teluknaga dengan jarak puluhan kilometer.

"Ini mungkin akan panjang ceritanya, karena air ini mengalir mulai dari Sungai Jaletreng ini sampai ketemu Cisadane sekitar sembilan km, lalu aliran Cisadane sampai Teluknaga itu puluhan kilometer," kata Hanif.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama aparat penegak hukum langsung bergerak sejak awal kejadian.

Hanif menyebut dirinya telah turun langsung bersama Kapolres, Deputi Gakkum, dan Deputi PPKL untuk meninjau lokasi. Kepolisian juga melakukan langkah cepat dalam penanganan kasus ini.

Selain proses hukum, KLH melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan air yang tercemar pestisida.

Tim mengambil sampel dari berbagai titik. Sampel diambil dari air, biota sungai, hingga tumbuhan di sekitar aliran.

"Akhirnya, informasi terakhir sudah sampai ke Teluknaga. Tentu semua dampak lingkungan kita lakukan pengambilan sampel, uji sampel untuk melihat sampai sejauh mana pengaruh yang timbul dari kondisi ini," tutur Hanif.

Seluruh sampel saat ini masih diuji di laboratorium. Pemerintah ingin memastikan sejauh mana dampak zat kimia tersebut terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. 

Baca juga:

• Menteri LH Sebut Ada Dugaan Tindak Pidana Terkait Kebakaran Gudang Pestisida di Tangsel
• Sungai Cisadane Tercemar Pestisida, DLH Banten Kejar Target Bersih dalam 2 Minggu

Menteri LH minta perusahaan tanggung jawab penuh

Pengelola kawasan diminta lakukan audit

KOMPAS.com/INTAN AFRIDA RAFNI Ikan berukuran besar dan kura-kura berukuran sedang terlihat mengambang dan tak bergerak akibat pencemaran zat Pestisida pasca kebakaran.

Hanif meminta perusahaan bertanggung jawab penuh, mencakup kerugian lingkungan dan upaya pemulihan.

Secara administratif dan teknis, KLH akan meminta pengelola kawasan melakukan audit lingkungan secara presisi. Audit ini bertujuan menentukan langkah yang diperlukan untuk pemulihan.

Sebelumnya, KLH telah menyegel gudang penyimpanan zat kimia pestisida milik PT BS di Kawasan Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten.

Penyegelan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang menyebabkan pencemaran Sungai Cisadane.

KOMPAS.com/INTAN AFRIDA RAFNI Gudang pestisida di Taman Tekno, Serpong, Tangsel, yang sempat terbakar, kini dipasangi segel pada Jumat (13/2/2026).

"Saya dengan Pak Kapolres melakukan peninjauan terkait dengan kasus ini, maka pihak kepolisian melakukan langkah-langkah penanganan dalam waktu yang cepat untuk menangani ini," kata Hanif.

Ia menambahkan, audit lingkungan akan menjadi bagian dari sanksi paksaan pemerintah. Sanksi dapat dikenakan kepada pengelola kawasan dan perusahaan.

Pemeriksaan terhadap gudang, manajemen, dan pegawai perusahaan juga dilakukan. Langkah ini bagian dari proses permintaan keterangan atas kejadian tersebut.

Sebagai langkah lanjutan, KLH akan segera melakukan rehabilitasi atau pemulihan lingkungan yang terdampak.

"Kita akan segera melakukan langkah-langkah pemulihan sementara untuk menghindari terjadinya paparan yang berkelanjutan," ujarnya.

Baca juga:

• Pestisida Kian Beracun, Studi Ungkap Ancaman Serius bagi Satwa Liar
• Peneliti Ingatkan Dampak Pestisida pada Tanah dan Ekosistem