Penulis
KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menyiapkan kebijakan dan implementasi instrumen High Integrity Biodiversity Credits (kredit keanekaragaman hayati berintegritas tinggi).
Langkah ini dinilai penting dalam penguatan kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional.
Baca juga:
"Perlindungan keanekaragaman hayati adalah urgensi nasional yang tidak dapat ditunda. Indonesia, sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya," kata Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dilansir dari Antara, Kamis (19/2/2026).
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar di dunia. Kekayaan alam ini bukan hanya soal hutan dan satwa karena keanekaragaman hayati juga menopang pangan, kesehatan, energi, dan ekonomi nasional.
Komitmen tersebut telah disampaikan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dalam kegiatan Biodiversity Financing: Pathways through Biodiversity Valuation and Multilateral Benefit Sharing.
Forum ini dihadiri perwakilan Pemerintah Inggris, mitra pembangunan, akademisi, lembaga keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan itu menjadi bagian dari kerja sama strategis Indonesia dan Inggris. Kerja sama ini diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.
Kolaborasi tersebut juga merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) Inggris di bidang lingkungan hidup, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati.
Baca juga:
Menteri LH, Hanif Faisol menjelaskan soal kasus kebakaran gudang pestisida di Tangsel, Kamis (12/2/2026). Instrumen kredit keanekaragaman hayati dipandang sebagai mekanisme berbasis hasil. Skema ini mendorong kontribusi sektor publik dan swasta secara transparan dan akuntabel.
Beberapa tujuannya, antara lain mendorong konservasi, mendukung restorasi ekosistem, serta melindungi spesies dan habitat prioritas.
Menurut Hanif, keanekaragaman hayati bukan hanya aset ekologis, tapi juga sumber daya alam bernilai tinggi.
Pengembangan kredit keanekaragaman hayati dinilai harus berdiri di atas prinsip kredibilitas ilmiah. Prosesnya harus inklusif secara sosial dan tata kelolanya harus transparan.
Salah satu elemen penting adalah sistem Measurement, Reporting, and Verification atau MRV. Sistem ini memastikan setiap klaim dampak lingkungan bisa diukur dan diverifikasi.
Selain kredit keanekaragaman hayati, Kementerian Lingkungan Hidup bersama mitra juga memperkuat instrumen pembiayaan lain.
Salah satunya adalah mekanisme Access and Benefit Sharing (ABS) sumber daya genetik, yang memastikan pembagian manfaat yang adil.
Penguatan ABS dilakukan sesuai dengan Convention on Biological Diversity atau CBD. Kebijakan ini juga merujuk pada Nagoya Protocol serta Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) yang direncanakan berlangsung pada Juni 2026. Indonesia juga akan membentuk Indonesia Biodiversity Credits Chapter.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya