Sebelumnya, pakar energi dari Universitas Padjajaran (Unpad), Yayan Satyakti menilai, kenaikan harga minyak global yang dipicu ekskalasi perang tersebut tidak akan mempercepat transisi ke EBT di Indonesia.
Hal itu disebabkan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Indonesia sekitar lima sampai 10 persen saja, sedangkan energi fosil di Indonesia didominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara.
Lonjakan harga saham batu bara di tengah eskalasi konflik AS-Israel versus Iran hanya sentiman teknikal.
"Kalau secara fundamentalnya, enggak. Agak-agak kurang begitu relevan ya. Kalau kita (Indonesia) transisi energi itu langsung masuk ke PLTU batu bara. (Lonjakan harga saham batu bara) Itu hanya sentimen terhadap pasar saham," ujar Yayan kepada Kompas.com, Senin (2/3/2026).
Faktor keberhasilan transisi energi ke EBT di Indonesia lebih banyak dipengaruhi investasi, bukan tekanan dari kenaikan harga minyak global.
Permasalahan pembiayaan transisi energi ke EBT di Indonesia diperparah dana Just Energy Transtition Partnership (JETP) saja sampai saat ini masih belum turun.
Transisi ke EBT, seperti tenaga surya, air, angin, dan panas bumi, di Indonesia saat ini masih belum terlalu signifikan.
Indonesia tidak mempunyai modal untuk transisi energi ke EBT dalam skala besar. Transisi energi ke EBT di Indonesia membutuhkan waktu minimal empat sampai lima tahun.
Apalagi, kebijakan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cenderung ke arah energi fosil.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya