KOMPAS.com - Kenaikan harga minyak global, yang dipicu ekskalasi serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran, dinilai akan memperberat beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.
"Kita tidak tahu akan seberapa lama rentang perangnya. Kalau naik terus, sudah pasti nanti kita harus hitung subsidinya akan membengkak besar. Nah, di situ sebenarnya menjadi bukti kebutuhan kita untuk transisi energi," ujar Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/3/2026).
Baca juga:
Jika masih mengandalkan energi fosil, Indonesia disebut akan terus terombang-ambing fluktuasi harga.
Energi fosil, seperti minyak bumi dan gas, termasuk tradable goods atau barang yang telah biasa diperdagangkan di pasar luar negeri, yang harganya berpotensi naik atau turun.
Namun, sebagai produsen, Indonesia masih untung untuk baru bara, karena memakai domestic market obligation (DMO), dengan harga 70 dollar AS atau sekitar Rp 1,18 juta per ton. Sementara itu, harga batu bara global 100 dollar AS atau setara Rp 1,69 juta per ton.
Menurut Tata, kenaikan harga minyak global akibat ketegangan di wilayah tersebut semestinya menjadi pemicu bagi pemerintah Indonesia untuk serius melakukan transisi energi.
Ia memperingatkan, krisis seperti itu memang pasti terjadi dan energi fosil suatu saat nanti akan habis.
Jika tidak siap, cepat atau lambat Indonesia akan menekan harga minyak global yang melambung dengan terus meningkatkan subsidinya.
Baca juga:
Konflik AS-Israel vs Iran picu kenaikan harga minyak global. Ahli nilai subsidi BBM Indonesia bisa Bengkak dan dorong urgensi transisi energi.Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki banyak "ambisi" dengan berbagai proyek berskala besarnya. Salah satunya, target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Kendati demikian, strategi implementasi PLTS 100 GW, serta skema pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)-nya dinilai masih belum jelas.
"Nah, saya sudah diskusi sama banyak pihak, itu yang jelas belum ada arahnya mau ke mana. Jadi, implementasinya belum jelas. Kalau enggak ada dana APBN sih enggak masalah, bisa dilepas ke pasar atau ke publik, seperti solar panel (PLTS atap). Nah, (program PLTS 100 GW) belum ada rencana yang jelas," tutur Tata.
Hingga saat ini, belum ada kemajuan dalam bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, pemasangan PLTS atap untuk rumah tangga disebut dipersulit dengan berbagai aturan. Padahal, semestinya justru perlu diberikan insentif untuk mendorong peningkatan bauran EBT.
Menurut Tata, program PLTS 100 GW akan susah terlaksana sehingga solusinya sebaiknya melibatkan partisipasi publik. Apalagi, saat ini dari sektor rumah tangga dan industri justru mengantre untuk memasang PLTS.
"Saya juga memasang, dipersulit. Kalau ada insentifnya, kita bisa maju pelan-pelan, karena kalau (dengan program berskala besar yang mengandalkan) APBN susah ya sekarang," ucapnya.
Selain itu, pendanaan untuk EBT semestinya bisa diperoleh dari pungutan ekspor batu bara. Sebagian pungutan ekspor batu bara dapat dialihkan untuk pembiayaan EBT.
Namun, rencana penerapan pungutan ekspor batu bara sebesar satu sampai lima persen per ton untuk membiayai transisi energi mulai awal Januari 2026 batal diterapkan.
"Itu hampir diterapkan. Tapi, enggak jadi karena tekanan pengusah-pengusaha. Saya kemarin ketemu salah satu direktur, ya dia ketawa-ketawa aja. Jadi, kira-kira itu bukan di level menteri lagi, di presiden sekarang. Tadinya kan janjinya 1 Januari (2026)," ujar Tata.
Jika pola kebijakan saat ini terus berlanjut, dalam 10 tahun ke depan, Indonesia masih berat untuk melakukan transisi energi.
Konflik AS-Israel vs Iran picu kenaikan harga minyak global. Ahli nilai subsidi BBM Indonesia bisa Bengkak dan dorong urgensi transisi energi.Sebelumnya, pakar energi dari Universitas Padjajaran (Unpad), Yayan Satyakti menilai, kenaikan harga minyak global yang dipicu ekskalasi perang tersebut tidak akan mempercepat transisi ke EBT di Indonesia.
Hal itu disebabkan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Indonesia sekitar lima sampai 10 persen saja, sedangkan energi fosil di Indonesia didominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara.
Lonjakan harga saham batu bara di tengah eskalasi konflik AS-Israel versus Iran hanya sentiman teknikal.
"Kalau secara fundamentalnya, enggak. Agak-agak kurang begitu relevan ya. Kalau kita (Indonesia) transisi energi itu langsung masuk ke PLTU batu bara. (Lonjakan harga saham batu bara) Itu hanya sentimen terhadap pasar saham," ujar Yayan kepada Kompas.com, Senin (2/3/2026).
Faktor keberhasilan transisi energi ke EBT di Indonesia lebih banyak dipengaruhi investasi, bukan tekanan dari kenaikan harga minyak global.
Permasalahan pembiayaan transisi energi ke EBT di Indonesia diperparah dana Just Energy Transtition Partnership (JETP) saja sampai saat ini masih belum turun.
Transisi ke EBT, seperti tenaga surya, air, angin, dan panas bumi, di Indonesia saat ini masih belum terlalu signifikan.
Indonesia tidak mempunyai modal untuk transisi energi ke EBT dalam skala besar. Transisi energi ke EBT di Indonesia membutuhkan waktu minimal empat sampai lima tahun.
Apalagi, kebijakan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cenderung ke arah energi fosil.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya