Keberlanjutan dan Hilirisasi Kelapa Sawit Jadi Kunci Lawan Gejolak Harga Global

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga saat ini, kelapa sawit masih menjadi komoditas penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar pada sektor pertanian Indonesia. Tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan, kontribusi komoditas kelapa sawit terhadap perekonomian nasional akan menurun.

Berdasarkan data Ditjen Perkebunan, terdapat 16,83 juta hektar tutupan kelapa sawit di Indonesia, dengan estimasi produksi sebanyak 48,12 juta ton crude palm oil (CPO) pada 2025.

Namun, capaian tersebut masih jauh dari harapan karena masih sekitar 67 persen kapasitas produksi yang dioptimalisasi. 

Baca juga:

• Perang AS-Israel Vs Iran Picu Lonjakan Harga CPO, Petani Sawit Bisa Paling Terdampak
• DPR Soroti Penertiban 4,09 Juta Hektar Sawit oleh Satgas PKH, Minta Kepastian Hukum

Aspek keberlanjutan kelapa sawit

Mengapa harus pertimbangkan aspek keberlanjutan kelapa sawit?

Kompas.com/Manda Firmansyah Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Rino Afrino (kanan), Direktur Perlindungan Perkebunan, Kementerian Pertanian, Hendratmojo Bagus Hudoro (tengah), Kepala Divisi Perencanaan dan Pelayanan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Nugroho Adi Wibowo (baju putih), Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Togu Rudianto Saragih (kiri) dalam acara di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Menurut Direktur Perlindungan Perkebunan, Kementerian Pertanian, Hendratmojo Bagus Hudoro, masih banyak pekerjaan rumah (PR) untuk mengoptimalisasi potensi peningkatan produktivitas dari keunggulan luas lahan perkebunan kelapa sawit.

Produktivitas perkebunan kelapa sawit rata-rata 3,6 ton per hektar atau tertinggi dibandingkan minyak nabati lainnya.

Untuk menghasilkan satun ton CPO per tahun, kelapa sawit hanya membutuhkan lahan seluas 0,26-0,3 hektar. Sebagai perbandingan, bunga matahari membutuhkan lahan seluas 1,4 hektar dan kedelai bisa dua hektare untuk menghasilkan satu ton minyak per tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri kelapa sawit menyerap 9,7 juta tenaga kerja langsung dan 6,8 juta tenaga kerja tidak langsung.

Dari titik tiulah, pemerintah Indonesia mempunyai alasan yang kuat untuk menjaga stabilitas produktivitas dan keberlanjutan tata kelola kelapa sawit.

"Yang kita ini sekarang nikmati itu merupakan perjalanan panjang sejak 1980-an, di mana kita sudah menginisiasi pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Yang kami pertimbangkan, bagaimana bisa menjamin keberlanjutan. Kata kuncinya, password-nya, sekarang adalah keberlanjutan," kata Hendratmojo di Jakarta, Senin (2/3/2026).

"Kalau hanya bangga dengan capaian sekarang tanpa mempertimbangkan keberlanjutan eksistensi sawit kita, ini khawatir suatu saat kurvanya (kontribusi PDB) mengalami penurunan," tambah dia. 

Dalam menjaga keberlanjutan tata kelola kelapa sawit, diberlakukan mandatori Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai bagian dari upaya menjawab konsumen global akan produk ramah lingkungan.

Tujuh prinsip ISPO terdiri dari kepatuhan hukum, penerapan praktik perkebunan yang baik (GAP), pengelolaan lingkungan, tanggung jawab ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial, transparansi, serta peningkatan usaha berkelanjutan.

• Baca juga:
• DPR Susun RUU Khusus Bahas Sawit dan Komoditas Strategis Lainnya
• Ekspansi Kebun Sawit di TN Tesso Nilo Dipicu Lemahnya Penegakkan Hukum

Hilirisasi kelapa sawit

KOMPAS.com / Mei Leandha Kelapa sawit menyumbang PDB terbesar sektor pertanian dengan produksi 48,12 juta ton CPO pada 2025. Namun tanpa keberlanjutan dan hilirisasi, kontribusinya terancam menurun.

Sebagai pengekspor CPO terbesar di dunia, Indonesia masih rentan terhadap volantilitas harga global. Tanah Air akan bergerak ke arah hilirisasi kelapa sawit, dengan menjadi negara penghasil produk turunan.

Indonesia akan mengolah produk turunan kelapa sawit untuk pangan olahan, farmasi dan sanitasi, pakan dan suplemen, serat (fiber), serta bahan bakar dan pelumas.

Hilirisasi kelapa sawit dinilai akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan baru. Selama ini, orientasi di hulu hanya merekrut tenaga kerja kasar sebagai pemanen kelapa sawit.

"Artinya, kita tidak hanya puas dengan produk hulu, tetapi kita harus meningkatkan produk hilir. Kalau berkembang di hilir, seperti farmasi, pasti akan membutuhkan tenaga kerja, " tutur Hendratmojo.

Hilirisasi kelapa sawit memungkinkan Indonesia relatif tidak terpengaruh berbagai permasalahan internasional, mengingat sudah terbentuk pasar di dalam negeri. Salah satunya, dengan mendorong peningkatan bauran biodiesel.

"Sekarang B35 ke B40 ya, bahkan sudah diupayakan akan ke B50 ini di tahun 2030. Ke depannya tidak menutup kemungkinan B100 akan diproduksi dan itu sudah pernah dicoba dan berhasil. Tinggal kita modifikasi saja sebenarnya," ucapnya.

Baca juga: Harga Bioavtur Berbasis Limbah Sawit Perlu Dibedakan

freepik.com Kelapa sawit menyumbang PDB terbesar sektor pertanian dengan produksi 48,12 juta ton CPO pada 2025. Namun tanpa keberlanjutan dan hilirisasi, kontribusinya terancam menurun.

Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan dan Pelayanan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Nugroho Adi Wibowo menuturkan, pihaknya telah menghimpun Rp 31,5 triliun dari pengutan ekspor produk sawit pada 2025. Dana tersebut dipakai untuk berbagai program kelapa sawit yang berkelanjutan.

BPDP melaksanakan program sarana dan prasarana, peremajaan sawit rakyat (PSR), serta pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dana PSR pada 2025 disalurkan untuk 43.590 hektar.

BPDP juga menyalurkan insentif biodiesel sebanyak 6,9 juta kiloliter untuk public service obligation (PSO).

Untuk program sarana dan prasarana, BPDP telah menerbitkan 65 SK dalam bentuk intensifikasi, ekstensifikasi, dan pembangunan jalan kebun.

Selain itu, BPDP mendukung pengembangan SDM menjangkau 19.939 orang, termasuk 4.000 penerima beasiswa dan sekitar 15.000 peserta pelatihan teknis dan manajerial.

BPDP juga membiayai 147 riset pada 2025, dengan total dana lebih dari Rp100 miliar dan melibatkan lebih dari 1.400 peneliti.

“Nah, riset-riset inilah yang terus kami dorong untuk menghasilkan technology readiness level (TRL/tingkat kesiapan teknologi) itu sudah level di atas 7,” ujar Nugroho.

Baca juga: Tarif Nol Persen AS Ubah Peta Perdagangan Sawit Indonesia