Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendanaan Iklim Bisa Tekan Risiko Konflik di 85 Negara Berkembang

Kompas.com, 24 April 2026, 17:16 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

Sumber PHYSORG

KOMPAS.com - Sebuah studi baru memberikan bukti nyata untuk pertama kalinya bahwa ada hubungan langsung antara bantuan dana iklim dengan berkurangnya risiko konflik perebutan sumber daya di negara berkembang.

Dampaknya sangat terasa pada bantuan dana yang fokus mengatasi krisis air dan mempercepat proyek energi terbarukan. Studi ini juga menemukan bahwa semakin besar dana iklim yang diberikan, semakin besar pula dampaknya dalam menciptakan perdamaian.

Melansir Phys, Kamis (23/4/2026) penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan penyebab utama munculnya konflik akibat perebutan sumber daya. Kelangkaan sumber daya, ketidakpuasan sosial, dan ketidakadilan adalah faktor-faktor yang memicu konflik tersebut.

Namun, studi baru yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah Climate Policy membuktikan secara sistematis bahwa bantuan dana iklim dapat mengurangi risiko terjadinya konflik.

Sebelumnya, para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai apakah bantuan internasional bisa mengurangi atau justru memicu konflik. Namun, studi ini menunjukkan dengan jelas bahwa dana iklim dapat membantu menurunkan risiko konflik akibat perebutan sumber daya alam.

Baca juga: Inggris Berencana Pangkas Dana Iklim dan Konservasi untuk Asia dan Afrika

Bantuan Mengurangi Tekanan Penduduk

Para peneliti mengamati data dari 85 negara berkembang selama lebih dari 20 tahun. Dalam laporan ini, dana iklim diartikan sebagai bantuan uang internasional yang ditujukan untuk pembangunan rendah karbon dan proyek yang tahan terhadap perubahan iklim.

"Studi kami menunjukkan bahwa dana iklim berperan penting dalam mengurangi konflik, terutama kerusuhan kecil di dalam negeri dan konflik akibat perebutan sumber daya. Jika dilihat lebih teliti, investasi pada infrastruktur sosial memberikan dampak yang paling besar," ungkap penulis utama Chin-Hsien Yu.

Bantuan ini tidak hanya mendukung pembangunan, tapi juga memperkuat ketahanan dan kesejahteraan masyarakat yang rentan. Caranya adalah dengan mempermudah akses ke kebutuhan dasar seperti air dan energi, yang sangat penting bagi kehidupan dan bisa membantu menurunkan risiko konflik."

"Selain itu, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa semakin banyak dana iklim yang mengalir ke sebuah negara, semakin jarang terjadi konflik akibat perebutan sumber daya," terang Yu lagi.

Menurutnya, investasi pada pertahanan banjir, pengelolaan air, dan pertanian yang tahan perubahan iklim membantu suatu daerah beradaptasi dengan cuaca yang tidak menentu. Hal ini mengurangi tekanan pada penduduk setempat dan memperkecil peluang terjadinya konflik.

Rekan penulis, Xinrui Li menambahkan bahwa dana iklim melakukan jauh lebih banyak hal daripada sekadar membantu negara beradaptasi dengan perubahan iklim.

Dana tersebut juga membantu menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayah yang rawan konflik. Pemerintah, pembuat kebijakan, dan pemberi bantuan harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas ini saat memutuskan berapa banyak yang akan diinvestasikan untuk dana iklim.

Baca juga: Dana Iklim Dunia Melimpah, tapi Belum Menjangkau Kelompok Rentan

Rekomendasi peneliti

Dalam studi ini juga peneliti memberikan beberapa rekomendasi agar dana iklim dapat tersalurkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut mereka, lembaga keuangan dan pemberi bantuan harus mengutamakan daerah yang alamnya rusak sekaligus rawan konflik. Dengan begitu, dana yang terbatas bisa digunakan secara maksimal untuk menciptakan perdamaian.

Para pembuat kebijakan perlu memprioritaskan investasi pada air bersih dan energi terbarukan di wilayah yang rawan konflik, karena dua hal ini terbukti paling ampuh mengurangi risiko kerusuhan.

Baca juga: 65 Persen Karhutla di Lahan Gambut, Ancam Target Iklim RI

Sementara itu, di lokasi proyek, diperlukan tata kelola yang kuat dengan melibatkan masyarakat setempat dan kelompok yang selama ini terabaikan.

Penyelenggara proyek juga harus membantu negara penerima bantuan untuk memperkuat sistem perencanaan dan pengawasan mereka. Tujuannya agar uang tersebut bisa dipakai secara efisien, bahkan dalam situasi yang sulit atau tidak stabil sekalipun.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Belantara Foundation Gandeng Perusahaan Jepang Tanam Pohon di Hutan Riau
Belantara Foundation Gandeng Perusahaan Jepang Tanam Pohon di Hutan Riau
LSM/Figur
Kelola Sampah Hotel-Restoran, TPST Desa Adat Seminyak Mampu Raup Rp 450 Juta Per Bulan
Kelola Sampah Hotel-Restoran, TPST Desa Adat Seminyak Mampu Raup Rp 450 Juta Per Bulan
LSM/Figur
Mahasiswa LSPR Ajak Warga di Bogor Sulap Sampah Jadi Pupuk
Mahasiswa LSPR Ajak Warga di Bogor Sulap Sampah Jadi Pupuk
Swasta
Pemerintah Perlu Optimalkan Energi Terbarukan di Tengah Kenaikan Harga Pertamax
Pemerintah Perlu Optimalkan Energi Terbarukan di Tengah Kenaikan Harga Pertamax
LSM/Figur
Kebijakan Iklim yang Parsial Berisiko Rugikan Ekosistem dan Anggaran Publik
Kebijakan Iklim yang Parsial Berisiko Rugikan Ekosistem dan Anggaran Publik
LSM/Figur
Dana CSR Tak Bisa Jadi Andalan Pengelolaan Sampah Daerah
Dana CSR Tak Bisa Jadi Andalan Pengelolaan Sampah Daerah
Pemerintah
Studi: 15 Persen Pemanasan Global Berasal dari Polutan yang Sering Diabaikan
Studi: 15 Persen Pemanasan Global Berasal dari Polutan yang Sering Diabaikan
Pemerintah
Ekonom: Kenaikan Harga Pertamax Green Pertanda Gagalnya Program Bioetanol
Ekonom: Kenaikan Harga Pertamax Green Pertanda Gagalnya Program Bioetanol
LSM/Figur
Studi: CEO yang Kompeten Lebih Konsisten Komunikasikan Risiko Iklim Perusahaan
Studi: CEO yang Kompeten Lebih Konsisten Komunikasikan Risiko Iklim Perusahaan
LSM/Figur
WRI: Mayoritas Negara G20 Gagal Penuhi Target Atasi Perubahan Iklim
WRI: Mayoritas Negara G20 Gagal Penuhi Target Atasi Perubahan Iklim
Pemerintah
Lindungi Flora dan Fauna Endemik Halmahera, IWIP Resmikan 'Sanctuary Park'
Lindungi Flora dan Fauna Endemik Halmahera, IWIP Resmikan "Sanctuary Park"
Swasta
Walhi: Wacana Kenaikan Tarif Transjabodetabek Ancam Upaya Pengendalian Polusi Udara
Walhi: Wacana Kenaikan Tarif Transjabodetabek Ancam Upaya Pengendalian Polusi Udara
LSM/Figur
Meski Ditutup, TPA Bantargebang Tetap Lepaskan Metana Puluhan Tahun ke Depan
Meski Ditutup, TPA Bantargebang Tetap Lepaskan Metana Puluhan Tahun ke Depan
Pemerintah
KLH Berikan Penghargaan Kalpataru ke 16 Pegiat Lingkungan, Ini Daftarnya
KLH Berikan Penghargaan Kalpataru ke 16 Pegiat Lingkungan, Ini Daftarnya
Pemerintah
IESR Desak Pemerintah Investigasi Penyebab Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa
IESR Desak Pemerintah Investigasi Penyebab Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau