Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendanaan Iklim Bisa Tekan Risiko Konflik di 85 Negara Berkembang

Kompas.com, 24 April 2026, 17:16 WIB
Add on Google
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

Sumber PHYSORG

KOMPAS.com - Sebuah studi baru memberikan bukti nyata untuk pertama kalinya bahwa ada hubungan langsung antara bantuan dana iklim dengan berkurangnya risiko konflik perebutan sumber daya di negara berkembang.

Dampaknya sangat terasa pada bantuan dana yang fokus mengatasi krisis air dan mempercepat proyek energi terbarukan. Studi ini juga menemukan bahwa semakin besar dana iklim yang diberikan, semakin besar pula dampaknya dalam menciptakan perdamaian.

Melansir Phys, Kamis (23/4/2026) penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan penyebab utama munculnya konflik akibat perebutan sumber daya. Kelangkaan sumber daya, ketidakpuasan sosial, dan ketidakadilan adalah faktor-faktor yang memicu konflik tersebut.

Namun, studi baru yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah Climate Policy membuktikan secara sistematis bahwa bantuan dana iklim dapat mengurangi risiko terjadinya konflik.

Sebelumnya, para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai apakah bantuan internasional bisa mengurangi atau justru memicu konflik. Namun, studi ini menunjukkan dengan jelas bahwa dana iklim dapat membantu menurunkan risiko konflik akibat perebutan sumber daya alam.

Baca juga: Inggris Berencana Pangkas Dana Iklim dan Konservasi untuk Asia dan Afrika

Bantuan Mengurangi Tekanan Penduduk

Para peneliti mengamati data dari 85 negara berkembang selama lebih dari 20 tahun. Dalam laporan ini, dana iklim diartikan sebagai bantuan uang internasional yang ditujukan untuk pembangunan rendah karbon dan proyek yang tahan terhadap perubahan iklim.

"Studi kami menunjukkan bahwa dana iklim berperan penting dalam mengurangi konflik, terutama kerusuhan kecil di dalam negeri dan konflik akibat perebutan sumber daya. Jika dilihat lebih teliti, investasi pada infrastruktur sosial memberikan dampak yang paling besar," ungkap penulis utama Chin-Hsien Yu.

Bantuan ini tidak hanya mendukung pembangunan, tapi juga memperkuat ketahanan dan kesejahteraan masyarakat yang rentan. Caranya adalah dengan mempermudah akses ke kebutuhan dasar seperti air dan energi, yang sangat penting bagi kehidupan dan bisa membantu menurunkan risiko konflik."

"Selain itu, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa semakin banyak dana iklim yang mengalir ke sebuah negara, semakin jarang terjadi konflik akibat perebutan sumber daya," terang Yu lagi.

Menurutnya, investasi pada pertahanan banjir, pengelolaan air, dan pertanian yang tahan perubahan iklim membantu suatu daerah beradaptasi dengan cuaca yang tidak menentu. Hal ini mengurangi tekanan pada penduduk setempat dan memperkecil peluang terjadinya konflik.

Rekan penulis, Xinrui Li menambahkan bahwa dana iklim melakukan jauh lebih banyak hal daripada sekadar membantu negara beradaptasi dengan perubahan iklim.

Dana tersebut juga membantu menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayah yang rawan konflik. Pemerintah, pembuat kebijakan, dan pemberi bantuan harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas ini saat memutuskan berapa banyak yang akan diinvestasikan untuk dana iklim.

Baca juga: Dana Iklim Dunia Melimpah, tapi Belum Menjangkau Kelompok Rentan

Rekomendasi peneliti

Dalam studi ini juga peneliti memberikan beberapa rekomendasi agar dana iklim dapat tersalurkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut mereka, lembaga keuangan dan pemberi bantuan harus mengutamakan daerah yang alamnya rusak sekaligus rawan konflik. Dengan begitu, dana yang terbatas bisa digunakan secara maksimal untuk menciptakan perdamaian.

Para pembuat kebijakan perlu memprioritaskan investasi pada air bersih dan energi terbarukan di wilayah yang rawan konflik, karena dua hal ini terbukti paling ampuh mengurangi risiko kerusuhan.

Baca juga: 65 Persen Karhutla di Lahan Gambut, Ancam Target Iklim RI

Sementara itu, di lokasi proyek, diperlukan tata kelola yang kuat dengan melibatkan masyarakat setempat dan kelompok yang selama ini terabaikan.

Penyelenggara proyek juga harus membantu negara penerima bantuan untuk memperkuat sistem perencanaan dan pengawasan mereka. Tujuannya agar uang tersebut bisa dipakai secara efisien, bahkan dalam situasi yang sulit atau tidak stabil sekalipun.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pendanaan Iklim Bisa Tekan Risiko Konflik di 85 Negara Berkembang
Pendanaan Iklim Bisa Tekan Risiko Konflik di 85 Negara Berkembang
Pemerintah
Tingginya Konsumsi Daging Sapi Dunia jadi Penyebab Utama Kerusakan Hutan Amazon
Tingginya Konsumsi Daging Sapi Dunia jadi Penyebab Utama Kerusakan Hutan Amazon
Pemerintah
Citra Satelit Jadi Cara Pantau Deforestasi dan Kepatuhan ESG Secara Akurat
Citra Satelit Jadi Cara Pantau Deforestasi dan Kepatuhan ESG Secara Akurat
Pemerintah
Krisis Iklim Perparah Risiko Longsor, AI Bantu Minimalisir Korban
Krisis Iklim Perparah Risiko Longsor, AI Bantu Minimalisir Korban
LSM/Figur
LSMPA Tak Sekadar Perluas Kawasan, tapi Perkuat Pengelolaan Laut Berbasis Data
LSMPA Tak Sekadar Perluas Kawasan, tapi Perkuat Pengelolaan Laut Berbasis Data
LSM/Figur
Radiasi Radioaktif di Perbatasan Ukraina-Rusia Lampaui Zona Perang
Radiasi Radioaktif di Perbatasan Ukraina-Rusia Lampaui Zona Perang
LSM/Figur
India Dilanda Gelombang Panas, Suhunya Capai 40 Derajat
India Dilanda Gelombang Panas, Suhunya Capai 40 Derajat
Pemerintah
Data Jadi Aset Strategis, Inovasi Bisnis Perlu Keamanan Siber
Data Jadi Aset Strategis, Inovasi Bisnis Perlu Keamanan Siber
Swasta
Target PLTS 100 GW Dinilai Bikin RI Lebih Tahan Guncangan Krisis Energi
Target PLTS 100 GW Dinilai Bikin RI Lebih Tahan Guncangan Krisis Energi
LSM/Figur
Pekerja Keamanan Siber Makin Dibutuhkan, Swasta dan Pemerintah Perlu Berinvestasi
Pekerja Keamanan Siber Makin Dibutuhkan, Swasta dan Pemerintah Perlu Berinvestasi
Pemerintah
EV Lebih Efisien dari WFH, Pemerintah Berpotensi Hemat Rp 12 Triliun
EV Lebih Efisien dari WFH, Pemerintah Berpotensi Hemat Rp 12 Triliun
LSM/Figur
BSSN: Serangan Siber Naik 7 Kali Lipat pada 2025 dan Berlanjut di Awal 2026
BSSN: Serangan Siber Naik 7 Kali Lipat pada 2025 dan Berlanjut di Awal 2026
Pemerintah
Indef: Cukai Emisi Kendaraan Berpotensi Hasilkan Rp 40 Triliun Per Tahun
Indef: Cukai Emisi Kendaraan Berpotensi Hasilkan Rp 40 Triliun Per Tahun
LSM/Figur
Program 'Reuse' Global Mandek Akibat Aturan yang Berbeda di Tiap Negara
Program "Reuse" Global Mandek Akibat Aturan yang Berbeda di Tiap Negara
Pemerintah
PLTS hingga EV Diprediksi Bakal Dongkrak Produksi Tembaga di Indonesia
PLTS hingga EV Diprediksi Bakal Dongkrak Produksi Tembaga di Indonesia
BUMN
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau