Ekonom: Kenaikan Harga Pertamax Green Pertanda Gagalnya Program Bioetanol

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai kenaikan harga Pertamax Green 95 menunjukkan campuran bioetanol dalam bensin belum mampu membuat harga BBM lebih terjangkau.

Bahkan, di tengah krisis energi saat ini harga BBM berbasis etanol justru lebih mahal dibandingkan bahan bakar lain.

“Semakin besar campuran bioetanol dengan bensin, maka akan semakin besar juga beban defisit APBN, dan akhirnya akan menambah utang pemerintah yang sekarang sudah hampir Rp 10.000 triliun,” ungkap Bhima dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Sebagaimana diketahui, PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan harga Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp 17.000 per Rabu (10/6/2026). Pertamax Green 95 sendiri merupakan campuran Pertamax (RON 95) dan 5 persen bioetanol atau bahan nabati etanol dari tebu, yang pertama kali diluncurkan pada 2023.

Baca juga: Harga Pertamax Naik, Pekerja Kelas Menengah yang Paling Terdampak

Di sisi lain, Bhima menyoroti mahalnya harga yang harus dibayar dari bioetanol akibat pembukaan lahan besar-besaran seperti di Merauke, Papua Selatan. Laporan Celios berjudul Mengapa Bioethanol Tidak Menjawab Ketahanan Energi memperkirakan program Food dan Energy Estate, khususnya pengembangan BBN memerlukan biaya lebih dari 11 miliar dolar AS atau sekitar Rp 176 triliun dalam 10 tahun.

Tingginya investasi dan biaya logistik bakal membuat produsen membebankan biaya tambahan saat menjual produk ke Pertamina.

“Pertamina rugi dua kali karena pembayaran selisih harga riil dan harga keekonomian tak langsung dibayar sehingga menekan arus kas. Ujung-ujungnya adalah melonjaknya subsidi BBM di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sesungguhnya berasal dari pajak rakyat,” jelas dia.

Baca juga: Kucuran Dana Bank untuk Bahan Bakar Fosil Naik 8 Persen Pada 2025

Persoalan food estate

Proyek Food Estate turut memunculkan berbagai persoalan lain, mulai dari meningkatnya biaya hidup masyarakat lokal, inflasi daerah, kerusakan lingkungan, melemahnya ketahanan pangan, hingga maraknya pembalakan liar dan hilangnya keanekaragaman hayati.

“Pembukaan lahan deforestasi seharusnya juga dihitung masuk sebagai kerugian perekonomian dari pencampuran bioetanol. Jadi narasi bioetanol adalah narasi yang dipaksakan dalam konteks krisis energi saat ini,” ucap Bhima.

Sementara itu, Manajer Program Bioenergi Trend Asia, Amalya Reza Oktaviani menyebut kebijakan bioetanol pemerintah tidak konsisten. Pasalnya, pemerintah terus membuka lahan untuk proyek Food Estate dan perkebunan tebu sebagai bahan baku bioetanol, tetapi di saat yang sama menyetujui impor 1 juta ton etanol per tahun dari Amerika Serikat.

Kondisi ini menunjukkan produksi bioetanol dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan pasar.

“Indonesia bisa kehilangan karbon dari hutan begitu besar untuk proyek strategis nasional energi, namun kenyataannya produk nabati yang sampai di pasar harganya mahal dan sepi peminat,” ucap Amalya.

Baca juga: Total Denda Emisi Karbon Selama 2025 Capai Rp1.897 Triliun

Dia mengingatkan, pengembangan bioetanol berpotensi mengulang masalah pada program biofuel sebelumnya, yakni subsidi negara lebih banyak dinikmati perusahaan besar dibanding masyarakat.

Jika tujuan pemerintah adalah memperkuat ketahanan energi, Amalya menyebut, pengembangan transportasi umum seperti di banyak negara maju seharusnya lebih diprioritaskan.

“Jangan menggunakan solusi pendek yang hanya sesaat karena secara jangka panjang kebijakan seperti bioetanol akan menuai masalah baru,” tutur dia.