Morowali Tanggung Beban Hilirisasi Nikel, DPRD Soroti Ketimpangan Manfaat

MOROWALI, KOMPAS.com – Pesatnya hilirisasi nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dinilai belum diikuti dengan pembagian manfaat yang seimbang bagi daerah.

Di tengah lonjakan investasi dan ekspor, pemerintah daerah justru mengaku menanggung berbagai dampak lingkungan, kesehatan, hingga persoalan sosial dengan kewenangan yang terbatas.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Morowali Gafar Hilal mengatakan, pemerintah daerah tidak memiliki ruang yang cukup untuk menindak persoalan lingkungan yang muncul di kawasan industri pengolahan nikel karena sebagian besar kewenangan berada di pemerintah pusat.

Baca juga: Kekhawatiran K3 Membayangi Peluang Kerja di Kawasan Industri Nikel Morowali

"Kami ibaratnya anjing yang enggak bakal bisa menggigit. Jadi, anjingnya menggonggong, kafilahnya berlalu," ujar Gafar kepada Kompas.com, Selasa (16/6/2026).

Menurut dia, status Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melekat pada kawasan industri nikel memang mempercepat investasi dan proses perizinan. Namun, di sisi lain, pemerintah daerah menjadi kesulitan ketika harus menangani berbagai persoalan yang muncul akibat aktivitas industri.

Ia menilai besarnya investasi yang masuk ke Morowali belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, daerah justru harus menghadapi kerusakan lingkungan, tekanan sosial, hingga keterbatasan fiskal untuk mengatasinya.

Karena itu, Gafar mendorong pemerintah pusat meninjau kembali skema dana bagi hasil (DBH) agar lebih mencerminkan beban yang ditanggung daerah penghasil.

"Morowali dulu enggak ada macet, enggak ada pencurian, enggak ada begal. Sekarang bukan hanya sembako yang langka, gas LPG juga langka, tabungnya pun rawan dicuri," katanya.

Dampak kesehatan mulai bermunculan

Selain persoalan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Morowali juga menghadapi peningkatan berbagai penyakit di kawasan industri.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Morowali Nirmawati mengatakan, HIV menjadi salah satu penyakit yang kini mendapat perhatian serius.

Menurut dia, hingga kini telah ditemukan 47 kasus HIV melalui pemeriksaan terhadap warga yang datang dengan keluhan tertentu. Namun, angka tersebut diperkirakan hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya.

"HIV ini fenomena gunung es. Ada yang belum tampak karena belum memiliki keluhan, tetapi sudah terinfeksi dan bisa menularkan kepada orang lain," ujar Nirmawati, Kamis (18/6/2026).

Ia menjelaskan, tingginya mobilitas pekerja serta tumbuhnya praktik prostitusi di sekitar kawasan industri menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko penyebaran HIV.

"Mereka bahkan sudah punya jaringan sendiri sehingga sulit kami lacak," katanya.

Selain HIV, Morowali juga menghadapi peningkatan kasus leptospirosis yang kini telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Baca juga: Ketika Desa-Desa di Lingkar Industri Nikel Morowali Berubah jadi Sentra Kos