Di Balik Lonjakan PDRB Morowali, Seberapa Merata Manfaat Hilirisasi Nikel?

TPAK perempuan Morowali juga terendah di provinsi tersebut. Pada 2025, angkanya hanya 36,95 persen. Sebagai perbandingan, TPAK perempuan Kabupaten Buol dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Sulawesi Tengah tercatat 56,55 persen.

TPAK yang rendah tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat kelompok penduduk usia kerja yang belum sepenuhnya terhubung dengan peluang ekonomi yang tercipta dari ekspansi hilirisasi nikel.

Kondisi ini terlihat lebih jelas pada perempuan yang tingkat partisipasinya jauh tertinggal ketimbang daerah lain.

Oleh karena itu, Ahlis mendorong pemerintah mendesain kebijakan pembangunan yang memastikan manfaat ekonomi hilirisasi dapat dinikmati secara lebih merata.

“Pembangunan perlu memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara lebih merata, terutama oleh masyarakat yang mengalami perubahan mata pencaharian ataupun menanggung berbagai konsekuensi sosial akibat berkembangnya kawasan industri,” ujarnya.

Baca juga: Morowali Tanggung Beban Hilirisasi Nikel, DPRD Soroti Ketimpangan Manfaat

Menata ulang benefit sharing mechanism

Analis Sosial Ekonomi Article 33 Indonesia Harriz Jati menilai, pemerataan manfaat sektor mineral, seperti hilirisasi nikel, dapat dilakukan melalui pendekatan benefit sharing mechanism (BSM).

BSM sendiri merupakan kerangka untuk memastikan manfaat pengelolaan sumber daya alam (SDA) tidak berhenti pada perusahaan ataupun pemerintah pusat, tetapi turut dirasakan oleh daerah penghasil dan masyarakat terdampak.

“Jadi, bukan hanya soal membagi uang, tetapi bagaimana kekayaan dari nikel bisa diubah menjadi pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Harriz dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

BSM mencakup empat elemen utama, yakni manfaat melalui aktivitas ekonomi lokal, mekanisme fiskal, seperti dana bagi hasil (DBH), manfaat langsung kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta perlindungan lingkungan.

Menurut Harriz, berbagai instrumen tersebut sebenarnya telah tersedia di Indonesia. Namun, pelaksanaannya masih berjalan sendiri-sendiri sehingga belum membentuk satu kerangka pembangunan yang utuh.

“Berbagai instrumen yang telah tersedia, seperti DBH, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa, (seharusnya) diarahkan pada tujuan pembangunan yang sama,” jelasnya.

Baca juga: Ekspansi Industri Nikel Gerus Lahan Pertanian dan Kampung Nelayan di Morowali

Bupati Iksan mengamini bahwa masih ada tantangan dalam hilirisasi nikel. Salah satunya terkait dana bagi hasil.

Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian keuangan, menunjukkan, nilai DBH Kabupaten Morowali berfluktuasi dalam beberapa tahun terakhir.

Setelah mencapai Rp 985,68 miliar pada 2023, nilainya turun menjadi Rp 622,89 miliar pada 2024 dan kembali berkurang menjadi Rp 604,68 miliar pada 2025.

Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa tingginya aktivitas ekonomi di daerah tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan yang diterima pemerintah daerah.

Padahal, pemerintah daerah tetap harus menanggung berbagai konsekuensi pembangunan, mulai dari kebutuhan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, hingga penyediaan layanan publik bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas industri.

Iksan menyatakan, kontribusi Morowali yang cukup besar terhadap industri nasional perlu diikuti perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat.

"Pendapatan itu memang dihitung di pemerintah pusat. Karena itu, kami terus menyuarakan agar Morowali sebagai daerah penyumbang besar juga mendapat perhatian. Kami membutuhkan dukungan pemerintah pusat, mulai dari pembangunan jalan hingga penguatan sektor perikanan, karena kemampuan fiskal daerah juga terbatas," ujarnya.

Untuk peningkatan TPAK, Pemkab Morowali tengah menyiapkan program pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) agar kompetensi masyarakat lokal meningkat sehingga lebih banyak terserap di sektor industri.

"Kami akan membuat pelatihan BLK. Targetnya, warga lokal bisa mengoperasikan alat-alat berat yang dibutuhkan industri, seperti dump truck, ekskavator, wheel loader, dan sejenisnya. Dengan begitu mereka punya keahlian untuk masuk dan bersaing di kawasan industri," ujar Iksan.

Baca juga: Ketika Desa-Desa di Lingkar Industri Nikel Morowali Berubah jadi Sentra Kos