UU TPKS Tak Cukup Sekadar Diundangkan, Perlu Aturan Pelaksana

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentar

UU TPKS Tak Cukup Sekadar Diundangkan, Perlu Aturan Pelaksana

Danur Lambang Pristiandaru

Kompas.com - 08/05/2024, 11:00 WIB

Peraturan-peraturan pelaksana wajib disahkan paling lambat dua tahun sejak UU TPKS diundangkan, yaitu 9 Mei 2024.

Kembali ke artikel...

Berikan Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE

Video pilihan

Lihat Semua

Laporkan komentar

Iklan atau spam

Porno atau asusila

Ujaran kebencian atau SARA

Perundungan atau pelecehan

Lainnya

Akun Terdeteksi Anonim

Kami mendeteksi email anonim pada akunmu. Untuk berkomentar, mohon gunakan email yang valid.

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Batal edit?

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Hapus Komentar

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Oke

Terkini Lainnya

Inggris Larang Lisensi Penambangan Batu Bara Baru

Pemerintah

24/11/2024, 19:50 WIB

COP29: Aksi iklim yang Fokus pada Kesehatan Harus Segera Dilakukan

Pemerintah

24/11/2024, 18:17 WIB

Menuju Sanitasi Layak, ATI dan Paseo Gencarkan Edukasi di Sekolah lewat Gerakan Etika Bertoilet

Swasta

24/11/2024, 18:00 WIB

Perkuat Komitmen ESG, Pupuk Kaltim Raih Platinum ASSRAT 7 Tahun Berturut-turut

BUMN

24/11/2024, 17:30 WIB

Formula 1 Ubah Jadwal Grand Prix Kanada untuk Kurangi Emisi

Pemerintah

24/11/2024, 16:30 WIB

5 Perusahaan Minyak Dituding Hasilkan Plastik 1.000 Kali Lebih Banyak, Benarkah?

Swasta

24/11/2024, 15:44 WIB

Menteri Kehutanan Lepas Liarkan Hewan Dilindungi di Tanah Papua

Pemerintah

24/11/2024, 10:04 WIB

AAJI Rumuskan Strategi Pemasaran Pertumbuhan Berkelanjutan

Pemerintah

24/11/2024, 08:32 WIB

Salah Urus Sumber Daya Alam oleh Kepala Daerah Picu Bencana Ekologis

LSM/Figur

23/11/2024, 17:00 WIB

COP29 Molor, Negara Berkembang Muak dengan Negara Maju

Pemerintah

23/11/2024, 15:00 WIB

14 Tahun Mangkrak, RUU Masyarakat Adat Didesak Segera Disahkan

LSM/Figur

23/11/2024, 13:00 WIB

COP29: 52 Negara Teken Deklarasi Pariwisata Berkelanjutan

Pemerintah

23/11/2024, 11:00 WIB

RI Tunda Luncurkan Second NDC di COP29, Ini Respons Masyarakat Sipil

LSM/Figur

23/11/2024, 09:00 WIB

Peneliti BRIN: Gesekan Ranting Kayu hingga Petir Tak Mungkin Sebabkan Karhutla

LSM/Figur

23/11/2024, 07:00 WIB

UNICEF: Ratusan Anak di Myanmar Terbunuh akibat Konflik

Pemerintah

22/11/2024, 21:18 WIB

Terkini Lainnya

Inggris Larang Lisensi Penambangan Batu Bara Baru

COP29: Aksi iklim yang Fokus pada Kesehatan Harus Segera Dilakukan

Menuju Sanitasi Layak, ATI dan Paseo Gencarkan Edukasi di Sekolah lewat Gerakan Etika Bertoilet

Perkuat Komitmen ESG, Pupuk Kaltim Raih Platinum ASSRAT 7 Tahun Berturut-turut

Formula 1 Ubah Jadwal Grand Prix Kanada untuk Kurangi Emisi

5 Perusahaan Minyak Dituding Hasilkan Plastik 1.000 Kali Lebih Banyak, Benarkah?

Menteri Kehutanan Lepas Liarkan Hewan Dilindungi di Tanah Papua

AAJI Rumuskan Strategi Pemasaran Pertumbuhan Berkelanjutan

Salah Urus Sumber Daya Alam oleh Kepala Daerah Picu Bencana Ekologis

COP29 Molor, Negara Berkembang Muak dengan Negara Maju

14 Tahun Mangkrak, RUU Masyarakat Adat Didesak Segera Disahkan

COP29: 52 Negara Teken Deklarasi Pariwisata Berkelanjutan

RI Tunda Luncurkan Second NDC di COP29, Ini Respons Masyarakat Sipil

Peneliti BRIN: Gesekan Ranting Kayu hingga Petir Tak Mungkin Sebabkan Karhutla

UNICEF: Ratusan Anak di Myanmar Terbunuh akibat Konflik

Terpopuler

Kementerian ESDM Segera Pangkas Durasi Perizinan Panas Bumi, dari 18 Bulan Jadi 5 Hari

Mengenal “Ugly Fruit”, Si Buruk Rupa yang Punya Peluang Ekonomi di Tanah Air

Hutan Provinsi Papua Barat Susut 6,3 Juta Hektare, Ini Sebabnya

Target Reboisasi 12,7 Juta Hektare, Mungkinkah Berhasil?

Kepala Daerah Didesak Kelola Sampah TPA, Bukan Hanya Ditimbun

Terkini Lainnya

Terpopuler

Kementerian ESDM Segera Pangkas Durasi Perizinan Panas Bumi, dari 18 Bulan Jadi 5 Hari

Mengenal “Ugly Fruit”, Si Buruk Rupa yang Punya Peluang Ekonomi di Tanah Air

Hutan Provinsi Papua Barat Susut 6,3 Juta Hektare, Ini Sebabnya

Target Reboisasi 12,7 Juta Hektare, Mungkinkah Berhasil?

Kepala Daerah Didesak Kelola Sampah TPA, Bukan Hanya Ditimbun

Now Trending