Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

COP29: Organisasi Internasional Khawatirkan Skema Bursa Karbon Global

Kompas.com - 19/11/2024, 11:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Negara-negara sepakat mengenai perdagangan seritfikat atau kredit karbon dalam KTT Iklim COP29 di Baku, Azerbaijan.

Perdagangan karbon dipandang sebagai salah satu cara bagi negara-negara kaya untuk memenuhi target pengurangan emisi mereka.

Perdagangan karbon juga dinilai akan membantu negara-negara miskin beralih ke energi yang lebih hijau dan meningkatkan ketahanan mereka terhadap perubahan iklim.

Baca juga: Shanghai Jadi Kota Paling Berpolusi di Dunia Pada Laporan COP29

Di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat internasional mengkritik dan mengkhawatirkan skema perdagangan karbon.

Greenpeace menyebut perdagangan dan bursa karbon merupakan adalah solusi palsu dan penipuan krisis iklim.

Organisasi tersebut menyampaikan, perdagangan karbon memungkinkan penghasil emisi dan pencemar untuk terus merusak iklim.

"Perdagangan kredit kompensasi karbon tidak menghentikan emisi memasuki atmosfer dan menghangatkan dunia kita. Bursa karbon hanya menyediakan kedok untuk menghentikan emisi tersebut muncul di buku besar para pencemar," tulis Greenpeace dikutip dari situs webnya, Rabu (13/11/2024).

Baca juga: Pekan Pertama COP29: Ahli Serukan Reformasi Proses Pertemuan

Sementara itu, Marty Spitzer dari World Wildlife Fund (WWF) AS mengatakan, penggunaan kredit karbon sebagai offset alias "penebus" emisi harus diimplementasikan secara ketat dan terbatas.

Kredit karbon tersebut, menurut Spitzer, bisa dibeli perusahaan untuk mengurangi aktivitas seperti penggundulan hutan atau degradasi lahan jika hal tersebut terkait langsung dengan bisnis mereka.

"Pengimbangan hanya sesuai untuk sisa emisi terakhir," ujar Spitzer, sebagaimana dilansir Reuters, Senin (18/11/2024). 

Eriel Deranger dari kelompok kampanye Indigenous Climate Action menyampaikan, kredit karbon mengalihkan perhatian dari seruan untuk lebih banyak pendanaan aksi iklim.

"Itu (kredit karbon) tidak akan berdampak substansial apa pun untuk benar-benar mengurangi emisi kita," ujar Deranger.

Baca juga: Di COP29, Wakil Menteri PPN Ungkap Indonesia dalam Posisi Tepat Pimpin Industri Baterai

Jangan terlalu murah

Sementara itu, bagi negara-negara yang memilih untuk menjual kredit karbon, sertifikat yang dijual harus berkualitas.

Kepala Eksekutif Bank Pembangunan Afrika Akinwumi Adesina memperingatkan agar bursa karbon jangan terlalu cepat atau terlalu murah, untuk menghindari kecurangan.

Nkiruka Maduekwe, direktur jenderal dewan nasional Nigeria untuk perubahan iklim, setuju dan menggambarkan kredit karbon berintegritas tinggi sebagai kunci.

Aturan registri yang dibahas pada pembicaraan COP29 pekan ini akan menjadi inti untuk menjawab kekhawatiran-kekhawatiran tersebut.

Uni Eropa menginginkan registri yang dapat menerbitkan dan mengelola perdagangan kredit karbon agar membantu negara-negara miskin mengakses pasar.

Baca juga: COP29, RI Dapat Pendanaan Rp 20 Triliun untuk Kembangkan Listrik Hijau

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Menteri LH: Emisi Energi Naik hingga 2035, Pertambangan Mutlak Berkelanjutan
Menteri LH: Emisi Energi Naik hingga 2035, Pertambangan Mutlak Berkelanjutan
Pemerintah
Kakatua Tanimbar, Spesies Cerdas Asal Maluku yang Populasinya Kian Terancam
Kakatua Tanimbar, Spesies Cerdas Asal Maluku yang Populasinya Kian Terancam
Pemerintah
IPB dan Kemenhut Bangun Pusat 'Bayi Tabung' untuk Satwa Liar yang Terancam Punah
IPB dan Kemenhut Bangun Pusat "Bayi Tabung" untuk Satwa Liar yang Terancam Punah
Pemerintah
Krisis Iklim, PLTS Berpotensi Kurangi Emisi 6 Juta Ton CO2 per Tahun
Krisis Iklim, PLTS Berpotensi Kurangi Emisi 6 Juta Ton CO2 per Tahun
LSM/Figur
Aliansi PKTA Desak Hentikan Kekerasan pada Anak, Soroti Meninggalnya Pelajar dalam Aksi 29 Agustus
Aliansi PKTA Desak Hentikan Kekerasan pada Anak, Soroti Meninggalnya Pelajar dalam Aksi 29 Agustus
LSM/Figur
Kemenhut-IPB Kembangkan Teknologi Reproduksi untuk Konservasi Satwa Dilindungi
Kemenhut-IPB Kembangkan Teknologi Reproduksi untuk Konservasi Satwa Dilindungi
Pemerintah
Proyek PLTS untuk Koperasi Merah Putih, IESR Ingatkan Risiko Mangkrak
Proyek PLTS untuk Koperasi Merah Putih, IESR Ingatkan Risiko Mangkrak
LSM/Figur
Limbah Usaha Kuliner Jadi PR Atasi Pencemaran Sungai Ciliwung
Limbah Usaha Kuliner Jadi PR Atasi Pencemaran Sungai Ciliwung
Pemerintah
Pelanggaran HAM Kebun Sawit, Kriminalisasi hingga Ancaman Keselamatan
Pelanggaran HAM Kebun Sawit, Kriminalisasi hingga Ancaman Keselamatan
Pemerintah
AQUA dan InJourney Perkuat Komitmen Wujudkan Wisata Sehat dan Berkelanjutan
AQUA dan InJourney Perkuat Komitmen Wujudkan Wisata Sehat dan Berkelanjutan
BrandzView
Indonesia Tertinggal dalam Pengembangan PLTS Dibanding Negara Tetangga
Indonesia Tertinggal dalam Pengembangan PLTS Dibanding Negara Tetangga
LSM/Figur
PLN Usulkan RUU Ketenagalistrikan, Salah Satunya terkait Transisi Energi
PLN Usulkan RUU Ketenagalistrikan, Salah Satunya terkait Transisi Energi
BUMN
Dukung Penerbangan Ramah Lingkungan, UE Gelontorkan 4,3 Juta Dollar AS
Dukung Penerbangan Ramah Lingkungan, UE Gelontorkan 4,3 Juta Dollar AS
Pemerintah
CNBM Dukung Industri Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
CNBM Dukung Industri Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
Swasta
Transisi Energi Butuh 11.000 SDM per Tahun, PLN Gandeng ITPLN
Transisi Energi Butuh 11.000 SDM per Tahun, PLN Gandeng ITPLN
BUMN
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau