Di COP29, Wakil Menteri PPN Ungkap Indonesia dalam Posisi Tepat Pimpin Industri Baterai

KOMPAS.com - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan, Indonesia berada dalam posisi yang tepat untuk memimpin industri baterai.

Hal tersebut disampaikan Febrian dalam salah satu sesi KTT Iklim COP29 di Baku, Azerbaijan, Jumat (15/11/2024).

"Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia berada pada posisi yang tepat untuk memimpin industri baterai, memasok material yang sangat diperlukan untuk dekarbonisasi global," ujarnya, sebagaimana dilansir Antara. 

Baca juga: Tantangan Produksi Baterai untuk Meningkatkan Energi Terbarukan

Saat dunia menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin meningkat, lanjutnya, negara-negara mempercepat upaya menuju transisi energi dan resiliensi ekonomi.

Setelah COP28 di Uni Emirat Arab (UEA), masyarakat global menyepakati pencapaian target net zero emission yang memacu peningkatan permintaan atas mineral kritis sebagai bahan penting untuk transisi energi.

Dalam hal ini, Febrian menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi menghasilkan pasokan material mineral kritis yang melimpah untuk mendukung dekarbonisasi global mengingat adanya cadangan nikel terbesar sedunia di Tanah Air.

Sejak tahun 2020, Indonesia disebut telah melarang ekspor bijih nikel untuk membangun rantai pasokan mineral domestik yang komprehensif, termasuk produksi baterai kendaraan listrik.

Baca juga: 10 Negara dengan Kapasitas Baterai Paling Besar di Dunia, China Nomor Wahid

Langkah strategis ini dinilai terbukti karena menciptakan keberhasilan signifikan, yakni peningkatan sepuluh kali lipat ekspor produk hasil dari proses manufaktur.

Melalui Kementerian PPN/Bappenas yang bekerja sama dengan World Resource Institute, pemerintah Indonesia sedang mengembangkan peta jalan nasional untuk dekarbonisasi industri nikel sebagai tanggapan terhadap fenomena pergeseran global menuju keberlanjutan.

"Peta jalan tersebut akan diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional Indonesia. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara yang berdaulat dan berkelanjutan pada tahun 2045," ungkap Febrian.

Transformasi ekonomi menjadi langkah utama untuk mencapai visi besar Indonesia Emas 2045, yang dipandu dengan strategi ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon.

Baca juga: RI dan Asean Diingatkan untuk Siapkan Infrastruktur Daur Ulang Baterai Mobil Listrik

Dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah Indonesia disebut memprioritaskan pendekatan transformatif.

Caranya dengan penekanan terhadap pengembangan industri hilir berbasis sumber daya, sektor padat karya, industri yang digerakkan oleh teknologi dan inovasi, serta sektor mineral kritis berorientasi ekspor, khususnya nikel.

Febrian menyampaikan, Indonesia siap memainkan peran integral dalam rantai pasokan nikel rendah karbon global.

Selain itu, Indonesia juga siap memberikan solusi praktis yang mendukung tujuan transisi energi global dengan menegakkan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola di setiap tahap proses industri.

Baca juga: Hanya 4 Tahun, AS Tambah Kapasitas Baterai Setara 20 Reaktor Nuklir