Lawan Ketidaksetaraan, Standard Chartered Rilis Program Inklusi Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Inklusi ekonomi makin kuat disuarakan sebagai salah satu upaya dalam memberikan akses layanan keuangan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya komunitas rentan.

Pemerintah dan sektor privat mulai mengembangkan upaya signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebut saja regulasi keuangan inklusif tahun 2018 untuk peningkatan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah terpencil dan penyandang disabilitas.

Kemudian program keuangan mikro melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan pinjaman kecil kepada UMKM, peraturan Perbankan Inklusif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti tabungan dengan biaya rendah dan prosedur pembukaan rekening yang disederhanakan.

Dan juga digitalisasi layanan keuangan yang memungkinkan semakin banyak masyarakat Indonesia mengakses produk dan layanan keuangan perbankan melalui ponsel.

Baca juga: Yayasan Cinta Anak Bangsa Bina 11.027 UMKM hanya Lewat ChatBot

Upaya yang telah dilakukan telah menghasilkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan inklusi ekonomi, secara khusus dari sisi keuangan di Indonesia.

Menurut Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal meningkat dari 36 persen pada tahun 2011 menjadi 76 persen pada tahun 2018 (The World Bank’s Report, 2019).

Terlepas dari inisiatif dan praktik baik ini, penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk akses keuangan yang terbatas, kurangnya pelatihan dan pendidikan yang tepat, serta stereotip dan stigma negatif.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan di sektor UMKM yang menjadi fokus dari upaya-upaya inklusi keuangan.

Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah tambahan untuk mendukung kelompok rentan. 

Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia, Futuremakers melalui Standard Chartered, Youth Business International (YBI), dan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) lewat inisiatifnya dalam program Pemulihan Ekonomi dari Covid-19 2.0 melangsungkan acara bincang bersama para pemimpin perempuan inspiratif dan hebat.

Mereka peduli terhadap kesetaraan dan kekuatan aksi kolektif untuk mendorong kemajuan pemberdayaan gender, yang sejalan dengan tema Hari Perempuan Sedunia tahun ini.

Baca juga: Perempuan Berdaya Mendorong Inovasi dalam Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi

Lebih dari 282 juta anak muda di dunia tidak mendapatkan akses pendidikan, pelatihan maupun pekerjaan, dan dengan adanya pandemi semakin memperburuk situasi tersebut.

Program Futuremakers dari Standard Chartered adalah inisiasi global untuk melawan ketidaksetaraan dengan mempromosikan program ekonomi inklusif di Indonesia.

Program ini membantu anak-anak muda pra sejahtera berusia 35 tahun ke bawah, terutama wanita dan kaum disabilitas, untuk mendapatkan pelatihan keterampilan sehingga meningkatkan peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan maupun membuka usaha sendiri.

"Kami dari Standard Chartered percaya bahwa semua orang layak mendapatkan kesempatan kedua," ucap Head of Corporate Affairs & Brand and Marketing, Indonesia and ASEAN Market Standard Chartered Diana Mudadalam.

Wanita dan kaum disabilitas memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di mana peran komunitas bisa lebih besar jika diberikan akses pelatihan kewirausahaan dan dukungan yang tepat dalam mengatasi berbagai hambatan.

Director of Development and Programmes, Youth Business International (YBI), Emilia McElvenney mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah yang brillian dari Futuremakers melalui Standard Chartered Foundation dalam menyediakan pelatihan kewirausahaan yang inklusif bagi kelompok rentan.

"Kami sangat tertarik dan tidak sabar untuk mendengar kisah-kisah sukses yang dihasilkan dari program ini,” ucap Emilia.

Secara keseluruhan, ada peningkatan pengakuan di Indonesia akan potensi penyandang disabilitas dalam sektor kewirausahaan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi dan kemandirian bagi penyandang disabilitas.

Namun, diperlukan lebih banyak upaya kolektif yang terintegrasi untuk mengatasi tantangan yang menghalangi pengusaha disabilitas dalam mewujudkan potensi penuh mereka dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif.

Diharapkan program Pemulihan Ekonomi dari Covid-19 2.0 dapat membentuk kolaborasi dan jejaring, memberikan akses pembelajaran dan akses keuangan yang inklusif melalui pemberian modal usaha.