Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/04/2023, 05:30 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Bandara Schiphol, Royal Schiphol Group, secara resmi mengumumkan proposal aturan baru penerbangan yang diharapkan mulai berlaku secara bertahap pada 2025-2026 mendatang.

Aturan baru ini termasuk pelarangan penerbangan jet pribadi yang menyebabkan gangguan kebisingan dan emisi karbon dioksida (CO2) per penumpang dalam jumlah yang tidak proporsional.

Sekadar tahu saja, jumlah emisi karbon dioksida jet pribadi ini 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan penerbangan komersial.

Terdapat sekitar 30 hingga 50 persen penerbangan jet pribadi dari Schiphol yang bertujuan untuk berlibur ke destinasi-destinasi macam Ibiza, Cannes, dan Innsbruck.

Padahal, pada waktu yang sama terdapat banyak penerbangan reguler ke daerah tersebut tanpa perlu penerbangan pribadi.

Baca juga: Jet Pribadi Bakal Dilarang Mendarat di Schiphol Tahun 2026

Pelarangan ini bertujuan agar Bandara Schiphol menjadi lebih tenang, lebih bersih, dan lebih baik. Tidak hanya bagi karyawan, pelanggan, melainkan juga bagi lingkungan.

Pelarangan penerbangan jet pribadi ini hanyalah satu di antara pengetatatan yang diterapkan otoritas bandara.

Jadwal trafik pesawat juga dibatasi. Selama kurun pukul 00.00 dan 06.00, tidak ada pesawat lepas landas, dan tidak ada pesawat yang mendarat dalam rentang waktu pukul 00.00 dan 05.00.

Ini berarti 10.000 penerbangan malam akan berkurang setiap tahun. Pembatasan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah orang yang mengalami gangguan kebisingan.

Dan jika aturan baru ini diterapkan, maka jumlah orang di sekitar Bandara Schiphol yang mengalami gangguan parah akan turun sekitar 17.500 (16 persen) dan jumlah penduduk lokal yang mengalami gangguan tidur parah akan turun sekitar 13.000 (54 persen).

Untuk merealisasikan proposal ini, CEO Grup Royal Schiphol Ruud Sondag akan berkonsultasi dengan maskapai penerbangan. 

"Saya menyadari bahwa pilihan ini mungkin memiliki implikasi yang signifikan bagi industri penerbangan, tetapi itu perlu. Ini menunjukkan bahwa kami serius dalam bisnis penerbangan. Ini adalah satu-satunya cara, berdasarkan langkah-langkah konkret, untuk mendapatkan kembali kepercayaan karyawan, penumpang, lingkungan sekitar, politik, dan masyarakat," papar Ruud, seperti tertulis pada laman resmi Schiphol.

Lebih lanjut Sondag mengatakan, Schiphol menginginkan sistem yang berfokus pada pengurangan struktural kebisingan dan emisi karbon dioksida yang sejalan dengan kesepakatan iklim Paris, dan bukan pada jumlah pergerakan transportasi udara.

Sistem ini akan memberikan kepastian bahwa kebisingan dan emisi akan berkurang secara struktural, dan juga akan mendorong inovasi di bidang penerbangan.

Sondag mengharapkan Pemerintah meengakomdoasi usulan ini ke dalam bentuk sistem konstitusional berupa undang-undang (UU).

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Studi: 2024 Jadi Era Transisi Energi Betulan, Emisi Segera Capai Puncak

Studi: 2024 Jadi Era Transisi Energi Betulan, Emisi Segera Capai Puncak

LSM/Figur
Bisakah Negara-negara di Asia Hentikan Penggunaan Batu Bara?

Bisakah Negara-negara di Asia Hentikan Penggunaan Batu Bara?

Pemerintah
Harga PLTS dan PLTB Turun Drastis, ASEAN Harus Ambil Kesempatan

Harga PLTS dan PLTB Turun Drastis, ASEAN Harus Ambil Kesempatan

LSM/Figur
“Social Enterprise” yang Ramah Lingkungan Masih Hadapi Stigma Negatif

“Social Enterprise” yang Ramah Lingkungan Masih Hadapi Stigma Negatif

Swasta
Singapura Putuskan Ikut Danai Studi Kelayakan CCS di Negaranya

Singapura Putuskan Ikut Danai Studi Kelayakan CCS di Negaranya

Pemerintah
Perluasan Hutan Tanaman Energi Dinilai Percepat Deforestasi di Kalimantan Barat

Perluasan Hutan Tanaman Energi Dinilai Percepat Deforestasi di Kalimantan Barat

LSM/Figur
Penegakan Hukum dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat jadi Tantangan Kelola Sampah

Penegakan Hukum dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat jadi Tantangan Kelola Sampah

LSM/Figur
Pengajar dan Praktisi Minta Prabowo Revolusi Ketenagakerjaan ke Arah Berkelanjutan

Pengajar dan Praktisi Minta Prabowo Revolusi Ketenagakerjaan ke Arah Berkelanjutan

LSM/Figur
Seruan Pendanaan Pelestarian Alam Menggema dalam KTT Keanekaragaman Hayati COP16

Seruan Pendanaan Pelestarian Alam Menggema dalam KTT Keanekaragaman Hayati COP16

Pemerintah
79 Persen Eksekutif Agrifood Laporkan Pertumbuhan Pendapatan dari Investasi Keberlanjutan

79 Persen Eksekutif Agrifood Laporkan Pertumbuhan Pendapatan dari Investasi Keberlanjutan

Pemerintah
 Bank Belum Siap Hadapi Perubahan Iklim

Bank Belum Siap Hadapi Perubahan Iklim

Pemerintah
Emisi CO2 Global dari Kebakaran Hutan meningkat 60 Persen Sejak 2001

Emisi CO2 Global dari Kebakaran Hutan meningkat 60 Persen Sejak 2001

LSM/Figur
Tolak PLTU Captive, Koalisi Sulawesi Tanpa Polusi Minta Prabowo Revisi Perpres 112/2022

Tolak PLTU Captive, Koalisi Sulawesi Tanpa Polusi Minta Prabowo Revisi Perpres 112/2022

LSM/Figur
Google Bakal Manfaatkan Nuklir untuk Pasok Listrik Data Center

Google Bakal Manfaatkan Nuklir untuk Pasok Listrik Data Center

Swasta
Ilmuwan Eksplorasi Rumput Laut Jadi Sumber Energi dan Pakan Ternak

Ilmuwan Eksplorasi Rumput Laut Jadi Sumber Energi dan Pakan Ternak

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau